DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. KETENTUAN UMUM 2. PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL 3. PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 4. PERIZINAN 5. KEGIATAN YANG DILARANG 6. PENGAWASAN 7. KETENTUAN SANKSI 8. PENYIDIKAN 9. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota jo. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan minuman beralkohol;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 3.Undang….. tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10.Peraturan…..
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3190);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06/M- DAG/PER/2015;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN….. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
4.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
5.Perdagangan minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman Beralkohol.
6.Pengedaran minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman Beralkohol untuk diperdagangkan.
7.Penjualan minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
8.Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba. 9.Pelaku…..
9.Pelaku Usaha adalah setiap orang peseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10.Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroaan Komanditer, Perseroaan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Pesekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11.Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
12.Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
13.Penjual langsung minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
14.Pengecer minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
15.Penjual langsung dan/atau pengecer minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol yang mengandung rempah- rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
16.Hotel…..
16.Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klab Malam adalah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pariwisata.
17.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP- MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C.

BAB II

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

(1)Minuman beralkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
2. b.Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
3. c.Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
(2)Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 3

Jenis produk minuman beralkohol golongan A, B, dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau diimpor yang dapat dijual atau diperdagangkan, mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 5

(1)Penjual langsung minuman beralkohol golongan B, dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol pada tempat-tempat sebagai berikut:
1. a.Hotel berbintang 3, 4, dan 5;
2. b.Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
3. c.Bar termasuk Pub dan Klub Malam.
(2)Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh milliliter), perkemasan.

Pasal 6

(1)Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan melakukan penjualan:
1. a.pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 WIB dan pada malam hari jam 19.00 s/d 22.00 WIB;
2. b.pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang maksimum 2 jam.
(2)Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C tidak diizinkan melakukan penjualan pada waktu bulan Ramadhan.

Pasal 7

Pengecer minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A. Pasal 8…..

Pasal 8

Bupati dapat menetapkan tempat-tempat penjualan langsung untuk diminum ditempat dan eceran dalam kemasan, minuman untuk tujuan kesehatan seperti jamu dan sejenisnya yang mengandung alkohol dengan kadar tidak melebihi 15% sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 9

(1)Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau C wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)SIUP-MB sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada :
1. a.Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1);
1. b.Penjual langsung dan/atau Pengecer minuman untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(3)SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
(4)SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
(5)Penerbitan SIUP-MB ditetapkan tidak dipungut retribusi.
(6)Tata cara permohonan, persyaratan dan perpanjangan izin, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian…..

Pasal 10

(1)Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A tidak diwajibkan memiliki SIUP-MB, tetapi wajib memiliki SIUP dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Izin Usaha Perdagangan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 1997

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 1997