DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

Dibentuknya peraturan mengenai keolahragaan ini untuk mengatur, membina, megembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan didaerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Way Kanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang…

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan…
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 13.Peraturan…
13.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
14.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2.Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. 6.Dewan…
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang olahraga.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pemuda dan olahraga.
10.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
11.Keolahragaan Daerah adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan daerah dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga yang merupakan bagian dari keolahragaan nasional.
12.Sistem penyelenggaraan keolahragaan daerah adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan daerah.
13.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan. 14.Olahragawan…
14.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15.Pembinan olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
16.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kulifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
17.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
18.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
19.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
20.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
21.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 22.Olahraga…
22.Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
23.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjsama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Prestasi.
25.Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut BAPOPSI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Pendidikan.
26.Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Rekreasi dan Masyarakat.
27.National Paralympic Commitee Indonesia yang selanjutnya disingkat NPCI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Disabilitas.
28.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
29.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
30.Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
31.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan memeliharan dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas, manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkukuh ketahanan daerah, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan daerah.

Pasal 3

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

a.demokrasi, tidak diskriminatif dan menjunjung nilai keagamaan dan nilai budaya kemajemukan daerah;
b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c.sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d.pembudayaan dan keterbukaan;
e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
f.pemberdayaan peran serta masyarakat;
g.keselamatan dan keamanan; dan
h.keutuhan jasmani dan rohani.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan keolahragaan mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah; dan
2. b.melaksanakan Standarisasi keolahragaan nasional di Daerah.
(2)Tugas sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, megembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
2. b.pembinaan dan pengembangan olahraga;
3. c.pengelolaan keolahragaan;
4. d.penyelenggaraan keujaraan olahraga;
5. e.pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
6. f.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
7. g.pendanaan keolahragaan;
8. h.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
9. i.peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
10. j.pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
11. k.pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
12. l.penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
13. m.pemberian penghargaan; n.pelaksanaan…
14. n.pelaksanaan pengawasan; dan
15. o.evaluasi terhadap pencapaian standar naional keolahragaan.

Pasal 6

(1)Pemerintahan Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
2. b.melaksanakan standarisasi keolahragaan nasional;
3. c.mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
4. d.menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.menyediakan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
6. f.memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan keolahragaan; dan
7. g.menjamin mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

a.melakukan kegiatan olahraga;
b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
c.memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya;
d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan pengembangan dalam keolahragaan;
e.menjadi pelaku olahraga; dan
f.mengembangkan industri olahraga.

Pasal 8

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memlihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Pasal 9

Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.

Pasal 10

Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berprestasi dalam olahraga.

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007