DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Pengisisan Perangkat Desa 3.Penjaringan 4.Penyaringan 5.Pengangkatan Perangkat Desa 6.Pembiayaan 7.Masa Tugas 8.Larangan dan Sanksi 9.Pemberhentian 10.Kekosongan dan Pengisisan Jabatan Perangkat Desa 11.Pejabat yang Mewakili Dalm Hal Perangkat desa Berhalangan Sementara Atau berhalangan Tetap 12.Ketentuan Peralihan 13.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilakukan pengaturan tata cara, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa;
c.bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau untuk disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungaan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Staf adalah pembantu kepala urusan dan pembantu kepala seksi.
13.Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
14.Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
15.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
16.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian tertulis bagi calon yang berhak mengikuti ujian sampai dengan penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi.
17.Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh kepala desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan perangkat desa.
18.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan perangkat desa.
19.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
20.Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
21.Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.

BAB II

PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Pengisian Perangkat Desa di daerah dilakukan melalui ujian tertulis.
(2)Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.penjaringan;
2. b.penyaringan; dan
3. c.pengangkatan.

BAB III

PENJARINGAN

Pasal 3

Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

a.verifikasi dokumen persyaratan;
b.pemberitahuan berakhirnya tugas perangkat desa;
c.pembentukan panitia pengisian perangkat desa;
d.Pengajuan Permohonan, Pendaftaran Bakal Calon, Penetapan Calon dan Penyampaian Keberatan terhadap Calon;
e.penetapan calon yang berhak mengikuti ujian.

Pasal 4

(1)Calon merupakan penduduk Desa yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
(2)Persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenui ketentuan sebagai berikut:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
4. d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat ujian tertulis;
5. e.berkelakuan baik, jujur dan adil;
6. f.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
7. g.tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
8. h.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat;
11. k.Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain;
12. l.Perangkat Desa sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya dan Kepala Dusun sanggup bertempat tinggal di Dusun wilayah kerjanya selama menjabat; dan
13. m.Bakal Calon Kepala Dusun harus mendapat dukungan dari warga Dusun yang mempunyai hak pilih 15 % (lima belas per seratus) atau usulan dari warga Rukun Tetangga/Rukun Warga berdasarkan musyawarah.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(4)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 5

Dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tugas seorang perangkat desa, kepala desa memberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan tentang akan berakhirnya tugas pejabat yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan BPD.

Pasal 6

(1)Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan perangkat desa yang bersangkutan, kepala desa memproses pengisian perangkat desa.
(2)Dalam rangka pengisian perangkat desa, kepala desa membentuk panitia pengisian perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
(3)Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota;
3. c.bendahara merangkap anggota; dan
4. d.anggota.
(4)Penentuan susunan Panitia Pengisian Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
(5)Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 11 (sebelas) orang.
(6)Jumlah 11 (sebelas) orang panitia pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur 3 (tiga) orang dari perangkat desa, 3 (tiga) orang dari lembaga kemasyarakatan desa dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.
(7)Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
(8)Untuk keperluan administrasi, Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat menggunakan Cap/ Stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa.
(9)Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
1. a.mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian perangkat desa;
2. b.menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian perangkat desa, dengan persetujuan kepala desa dan dikonsultasikan kepada camat;
3. c.menyusun rencana anggaran biaya pengisian perangkat desa, dengan persetujuan kepala desa dan dikonsultasikan kepada camat;
4. d.menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian perangkat desa dengan pertimbangan kepala desa dan dikonsultasikan dengan camat;
5. e.menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade);
6. f.menerima pendaftaran bakal calon;
7. g.melaksanakan penelitian persyaratan bakal calon;
8. h.mengumumkan calon kepada masyarakat;
9. i.meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap calon;
10. j.mengajukan calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada kepala desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian;
11. k.menyiapkan materi ujian tertulis;
12. l.menyelenggarakan ujian tertulis bagi calon yang berhak mengikuti ujian;
13. m.mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian perangkat desa;
14. n.membuat berita acara penetapan calon, berita acara penelitian keberatan masyarakat, berita acara ujian tertulis, dan berita acara penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi;
15. o.mengajukan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada kepala desa; dan
16. p.melaporkan pelaksanaan pengisian perangkat desa kepada kepala desa.
(10)Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(11)Panitia Pengisian Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.
(12)Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), panitia pengisian perangkat desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidangnya.
(13)Keputusan Kepala Desa tentang Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaporkan kepada Camat atas nama Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
(14)Ketentuan mengenai tugas pokok panitia pengisian perangkat desa dan mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (12) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai perangkat desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada kepala desa melalui Panitia Pengisian Perangkat Desa.
(2)Penduduk yang mengajukan permohonan pendaftaran perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
1. a.Surat Pernyataan yang memuat :
  1. 1.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. 2.setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  3. 3.sanggup berbuat baik, jujur, dan adil yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  4. 4.tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  5. 5.tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  6. 6.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  7. 7.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
  8. 8.sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPD dan Perangkat Desa.
2. b.fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
3. c.fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
4. d.fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. e.fotokopi Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisir;
6. f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
7. g.Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
8. h.pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan;
9. i.Surat Izin dari Pejabat yang berwenang bagi perangkat desa dan anggota BPD;
10. j.Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. k.Surat Pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya bagi Perangkat Desa, dan di Dusun wilayah kerjanya bagi Kepala Dusun; dan
12. l.khusus Bakal Calon Kepala Dusun disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara musyawarah Rukun Tetangga/Rukun Warga.
(3)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disebut Bakal Calon Sekretaris Desa, Bakal Calon Kepala Urusan, Bakal Calon Kepala Seksi, Bakal Calon Kepala Dusun atau Bakal Calon Staf.

Pasal 8

(1)Jangka waktu pendaftaran perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
(3)Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan bakal calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(4)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pengisian Perangkat Desa mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

Pasal 9

(1)Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing bakal calon.
(2)Bakal calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa ditetapkan sebagai calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
(3)Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing- masing Calon.

Pasal 10

(1)Penyampaian keberatan terhadap calon yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa, disampaikan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan calon.
(2)Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
(3)Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian.
(4)Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil ujian.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…