DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Klasifikasi izin Usaha Industri 3.Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri 4.Izin Usaha Kawasan Industri 5.Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri 6.Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi 7.Ketentuan Peralihan 8Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju yang didukung kekuatan dan kemampuan sumber daya di daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah Kabupaten Wonogiri sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu.
5.Pejabat adalah pejabat yang diberikan kewenangan menerbitkan izin usaha industri di daerah.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
8.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
10.Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur kawasan industri serta pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai kegiatan usaha Kawasan Industri.
11.Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
12.Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
13.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
14.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
15.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
16.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUKI adalah izin yang diberikan kepada Korporasi yang berbadan hukum untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
18.Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.
19.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
20.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB II

KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

(1)Setiap kegiatan usaha Industri di daerah wajib memiliki IUI.
(2)Kegiatan usaha Industri di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk:
1. a.menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
2. b.menyediakan jasa industri.
(3)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.IUI kecil; dan
2. b.IUI menengah.
(4)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati.

Pasal 3

(1)IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada industri sesuai dengan klasifikasi Industri yang meliputi:
1. a.industri kecil; dan
2. b.industri menengah.
(2)Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(3)Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.
(4)Industri Kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(5)Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.
(6)Industri Menengah merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.Mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
2. b.Mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 4

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

a.identitas perusahaan;
b.nomor pokok wajib pajak;
c.jumlah tenaga kerja;
d.nilai investasi;
e.luas lahan lokasi industri;
f.kelompok industri sesuai dengan KBLI; dan
g.kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri.

Pasal 5

(1)IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri di daerah.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri di daerah.
(3)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri dan berlokasi di luar kawasan industri, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.berlokasi di daerah yang:
  1. 1.belum memiliki kawasan industri; atau
  2. 2.telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis;
2. b.termasuk klasifikasi industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
3. c.industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
(4)Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri dan berlokasi di luar kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di daerah.
(5)Industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perusahaan Industri yang melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi Industri wajib mengganti IUI yang dimilikinya sesuai dengan klasifikasi IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Penggantian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan kewajiban pindah lokasi sepanjang tidak menambah lahan lokasi Industri.

Pasal 7

(1)Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) Perusahaan Industri yang:
1. a.memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi Industri;
2. b.memiliki beberapa usaha Industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri; atau
3. c.memiliki beberapa usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri.
(2)Dalam hal Perusahaan Industri memiliki usaha Industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri wajib memiliki IUI baru.

Pasal 8

(1)IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku sebagai izin untuk melakukan kegiatan usaha industri.
(2)Dalam melakukan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)perusahaan industri wajib:
1. a.melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
2. b.menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 9

(1)IUI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sesuai dengan IUI yang dimiliki.
(2)Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
(3)Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali tidak melakukan kegiatan usaha industri, IUI yang dimiliki Perusahaan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(4)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut oleh bupati.

Pasal 10

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, Bahan Baku, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

a.tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi perusahaan industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan industrinya dan berada dalam satu lokasi usaha industri; dan
b.tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 20 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014