DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

1. susunan organisasi pemerintah desa 2. tata cara penyusanan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa 3. tata kerja pemerintah desa 4. hubungan kerja 5. pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 4) saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesiatanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4.Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah yang di pimpin oleh Camat.
5.Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa termasuk Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana Kewilayahan.
12.Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa.
13.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
17.Kepala Dusun adalah unsur Perangkat Desa sebagai pelaksana wilayah yang keberadaannya dibawah Kepala Desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1)Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
(2)Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(3)Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.
(4)Perangkat Desa terdiri dari: 5
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis Lapangan.
(5)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
(6)Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan usulan Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari terdiri 3 (tiga) bidang urusan yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.
(3)Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.Urusan Tata Usaha dan Umum ;
2. b.Urusan Keuangan ; dan
3. c.Urusan Perencanaan dan Pelaporan.
(4)Untuk mewujudkan efektifitas pelayanan pada masyarakat, Kepala Desa dapat mengangkat staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
(5)Pengangkatan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b terdiri dari beberapa Kepala Dusun.
(2)Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(3)Jumlah Dusun di masing-masing Desa ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. 6
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas 3 (tiga) seksi.
(3)Seksi Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.Seksi Pemerintahan ;
2. b.Seksi Pembinaan Kemasyarakatan, dan ;
3. c.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa di lingkungan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 7

(1)Kepala Desa menyusun Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Desa mengusulkan Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dan dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.
(4)Apabila Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa bertentangan dengan peraturan perundang– undangan yang lebih tinggi, maka Bupati dapat membatalkan. 7

BAB IV

TATA KERJA PEMERINTAHDESA

Pasal 8

(1)Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
(2)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
1. a.menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. b.melaksanakan Pembangunan Desa;
3. c.pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa berwenang untuk:

a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d.menetapkan Peraturan Desa;
e.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f.membina kehidupan masyarakat Desa;
g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8
o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa berhak untuk:
1. a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. d.mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
(2)Pelaksanaan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…