DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Prinsip dan Tujuan, Kelembagaan TKPKP Kabupaten, Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pembinaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa diperlukan adanya perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang melibatkan peran serta masyarakat di daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaaan diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7.Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.
8.Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
9.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10.Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
11.Pihak Ketiga adalah Lembaga Badan Hukum dan Perseorangan diluar Pemerintahan Desa, dan Pemerintah Daerah.
12.Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja.
13.Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan, yang selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan, adalah lembaga yang dibentuk sesuai tema dan deliniasi kawasan perdesaan.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

a.partisipasi;
b.holistik dan komprehensif;
c.berkesinambungan;
d.keterpaduan;
e.keadilan;
f.keseimbangan;
g.transparansi; dan
h.akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Pembangunan Kawasan Perdesaan, bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan ekonomi , dan/atau Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
(2)Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)di prioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III

KELEMBAGAAN TKPKP KABUPATEN

Pasal 4

(1)Di tingkat Kabupaten di bentuk TKPKP.
(2)TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum dilakukan tahap pengusulan kawasan.

Pasal 5

(1)TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggotanya meliputi Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan dan Kepala Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Keanggotaan TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap, yaitu keanggotaannya tidak berubah meskipun kawasan perdesaan yang ditetapkan mengalami perubahan tema.
(3)TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
1. a.melakukan sosialisasi, supervisi dan memotivasi pembangunan kawasan perdesaan kepada BKAD, Camat dan Desa;
2. b.memfasilitasi usulan pembangunan kawasan perdesaan;
3. c.melakukan penilaian usulan pembangunan kawasan perdesaan;
4. d.mengkoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan;
5. e.mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
6. f.menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal yang didelegasikan oleh Bupati;
7. g.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan atas dasar laporan TKPKP Kawasan yang telah dilakukan verifikasi yang ditujukan kepada TKPKP Provinsi, dengan tembusan TKPKP Pusat.
(3)Jumlah keanggotaan TKPKP Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi Daerah.

Pasal 6

(1)TKPKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
(2)Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
1. a.membantu TKPKP Kabupaten dalam penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan; dan
2. b.memfasilitasi dan membimbing Desa dalam pembangunan Kawasan Perdesaan.
(3)Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 7

Penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

a.pengusulan Kawasan Perdesaan;
b.penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan;
c.pembentukan TKPKP Kawasan;
d.pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
e.pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 8

(1)Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa Desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa.
(2)Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
(3)Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(4)Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan Kawasan Perdesaan.
(5)Surat kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
(6)Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.

Pasal 9

(1)Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
(2)Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten.
(3)Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
(2)Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
(3)Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
(4)Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidak- tidaknya memuat:
1. a.isu strategis Kawasan Perdesaan;
2. b.tujuan dan sasaran pembangunan Kawasan Perdesaan;
3. c.strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
4. d.program dan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan;
5. e.indikator capaian kegiatan; dan
6. f.kebutuhan pendanaan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…