DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 yang telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dilakukan pencabutan;
b.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang ada sehingga harus dilakukan pencabutan; BUPATI WONOGIRI, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATENWONOGIRI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2022 BUPATI WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH 2

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Wonogiri tentang Pencabutan Pera tu ran Daerah Kabu paten maka perlu Kabupaten Beberapa Wonogiri.

c.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Pengelolaan Aset Desa dan dalam Pasal 45 disebutkan bahwa pengaturan tentang Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa harus dilakukan pencabutan;
d.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat

(3), dan Pasal 44 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (3) disebutkan bahwa pengaturan ten tang Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Keuangan Desa harus dilakukan pencabutan;
1. e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Mengingat 3

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

1.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 67);
2.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIWONOGIRI dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENWONOGIRI
4.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199}; Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573}; 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINS! JAWA TENGAH (1-14/2022) Diundangkan di Wonogiri padatanggal 16 Februari 2022 ~R!S DAERAH KABUPATENWONOG!Rl, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 1 Ditetapkan di Wonogiri Eada tanggal 1 6 Fe bllua r i 20 2 2 J~~OGIRI,, f~~l'OPO At 1-J ,/ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 2

Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);

3.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 137);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor l Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 158) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5 I. UMUM Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pembagian urusan antar tingkatan pemerintahan sudah diatur secara langsung dalam Lampiran Undang-Undang dimaksud sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang ada sehingga perlu dilakukan pencabutan. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dicabut. Terkait pengaturan ten tang Keuangan Desa dan Pengelolaan Aset Desa terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam 2 (dua) Permendagri dimkasud pengaturan tentang Keuangan Desa dan Pengelolaan Aset Desa diatur dalam bentuk produk hukum Peraturan Bupati. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentangKeuangan Desadan Peraturan PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENWONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENCABUTANBEBERAPA PERATURANDAERAH KABUPATENWONOGIRI 6 TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATENWONOGIRI NOMOR 197 IL PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu segera dilakukan pencabutan. Untuk menindaklanjuti dari hal dimaksud diatas maka sebagai upaya tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah maka dilakukan pencabutan atas Bebebrapa Peraturan Daerah tentang: Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa. IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum. Pembina Utama Muda NIP. 19711207 199503 1 003 a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat u.b. Kepala Biro Hukum Demikian untuk menjadikan maklum. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register agar disampaikan kepada Gubemur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan. Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan pen.mdang- undangan. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVlNSI JAWA TENGAH: (1-14/2022) Menunjuk Surat Saudara Nomor 180/726 Tanggal 8 Februari 2022 Perihal Permohonan Noreg, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri telah sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Gubemur Jawa Tengah Nomor 180/00016582 Tanggal 26 November 2021, maka diberikan Nomor Register: WONOGIRI di - Kepada Yth. Bupati Wonogiri u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 180/508 Sifat : Segera Lampiran: - Hal : Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Semarang, 9 Februari 2022 Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran) Faksimile 024-8311266 Laman http://www.jatengprov.go.id Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik ( BSrE). TEMBUSAN:

1.Menteri Dalam Negeri, cq. Oitjen Otda;
2.Gubernur Jawa Tengah;
3.Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4.Sekretaris Daerah;
5.Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6.Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950