DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertauran Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pengawasan, peran serta masyarakat, kerjasama, pendanaan, sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adanya kecenderungan terhadap perubahan iklim, gejolak ekonomi global, kerawanan terhadap bencana alam dan resiko gagal usaha, serta adanya sistem pasar yang tidak transparan dan tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani di daerah;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berwenang untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. 4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. 5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. 6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. 7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. 9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. 10.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. 12.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. 13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani dibidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, petemakan.
5.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
6.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani dalam melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
7.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/atau petemakan dalam suatu agroekosistem.
8.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
9.Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
10.Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di Daerah.
11.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
13.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
14.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
16.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani di Daerah berdasarkan asas :

a.kemandirian;
b.kedaulatan;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi berkeadilan; dan
h.keberlanjutan;

Pasal 3

Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani di Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kemandirian Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
b.menyediakan sarana dan prasarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
c.memberikan kepastian Usaha Tani;
d.melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; dan
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, moderen, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Perencanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.kebutuhan sarana dan prasarana
4. d.kelayakan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
5. e.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.jumlah petani; dan
7. g.tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
1. a.rencana Pembangunan Daerah; dan
2. b.rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 6

(1)Strategi Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan Perlindungan Petani.
(2)Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
1. a.prasarana dan sarana produksi Pertanian;
2. b.kepastian usaha;
3. c.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
4. d.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
5. e.sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
6. f.Asuransi Pertanian.
(3)Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
4. d.pengutamaan hasil Pertanian Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan;
5. e.konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
6. f.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
7. g.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
8. h.penguatan kelembagaan Petani.

Pasal 7

(1)Strategi dan kebijakan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani.
(2)Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
1. a.keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat di Daerah; dan
2. b.peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Perencanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Petani.
(2)Perencanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian.
(3)Perencanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
(4)Rencana Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani Daerah menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 9

(1)Perlindungan Petani dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f diberikan kepada :
1. a.Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
2. b.Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
3. c.Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf e diberikan kepada Petani.
(4)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f diberikan kepada Petani melalui Kelompok Tani.
(5)Tata cara pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petani sesuai dengan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…