DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 158

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Nama dan Jangka Waktu Berdiri, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok, Permodalan, Organ Perumda Air Minum Giri Tirta Sari, Kepegawaian, Satuan Pengawas Intern, Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan, Penetapan dan Penggunaan Laba, Asosiasi, Pembinaan dan Pengawasan, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, dan Pembubaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat dan guna meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, maka peranan Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditingkatkan;
c.bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonogiri, perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonogiri Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 112); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA SARI KABUPATEN WONOGIRI. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut Perumda Giri Tirta Sari adalah BUMD yang seluruh modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.KPM adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Giri Tirta Sari. KPM merupakan organ Perumda Giri Tirta Sari yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Giri Tirta Sari dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Giri Tirta Sari yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Giri Tirta Sari.
9.Direksi adalah organ Perumda Giri Tirta Sari yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Giri Tirta Sari untuk kepentingan dan tujuan Perumda Giri Tirta Sari serta mewakili Perumda Giri Tirta Sari baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Pegawai adalah karyawan Perumda Giri Tirta Sari yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. 5
11.Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional Perumda Giri Tirta Sari melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola Perumda Giri Tirta Sari.
12.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja dan Anggaran adalah adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Giri Tirta Sari.
14.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
15.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
16.Tantiem adalah bagian keuntungan Perumda Giri Tirta Sari yang dihadiahkan kepada pengurus sesuai dengan kemampuan Perumda Giri Tirta Sari.

BAB II

NAMA, JANGKA WAKTU BERDIRI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 89) diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri. 6

Pasal 3

(1)Perumda Giri Tirta Sari merupakan BUMD yang dibentuk dan didirikan oleh Daerah.
(2)Perumda Giri Tirta Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 4

(1)Perumda Giri Tirta Sari berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Wonogiri.
(2)Perumda Giri Tirta Sari dapat membuka kantor cabang dan/atau unit dalam wilayah Kabupaten Wonogiri.
(3)Pembukaan kantor cabang dan/atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 5

Perumda Giri Tirta Sari didirikan dengan maksud memberikan jasa pelayanan umum dalam penyediaan air minum dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi disamping mempunyai fungsi sosial.

Pasal 6

Tujuan Perumda Giri Tirta Sari adalah:

(1)memberikan pelayanan air minum dan air bersih bagi seluruh pelanggan secara adil dan merata dengan terus-menerus serta memenuhi syarat- syarat kesehatan;
(2)memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
(3)memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 7

Dalam rangka mencapai tujuan sesuai pasal 6 ayat (2) dan ayat (3 Perumda Giri Tirta Sari dapat mengembangkan usaha lainnya.

Pasal 8

(1)Tugas pokok Perumda Giri Tirta Sari adalah adalah menyediakan air minum kepada masyarakat dalam rangka menunjang kesehatan dan peningkatan kesejahteraan.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 9

(1)Modal Dasar Perumda Giri Tirta Sari sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan sebagian dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(3)Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(4)Penyertaan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
(5)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

ORGAN PERUMDA AIR MINUM GIRI TIRTA SARI

Pasal 10

Pengurusan Perumda Giri Tirta Sari yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Giri Tirta Sari yang terdiri dari :

(1)KPM;
(2)Dewan Pengawas; dan
(3)Direksi.

Isi peraturan

Teks158PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009