Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2017
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 89, perubahan Pasal 90, perubahan Pasal 91.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 89, perubahan Pasal 90, perubahan Pasal 91.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Wonogiri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 349
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 102) diubah sebagai 352 berikut :
353
354 RPMT = Hasil Perkalian Indeks Variabel x Tarif Retribusi
2.500.500,- (dua juta lima ratus ribu lima ratus rupiah).
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri. Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 29 Desember 2017 BUPATI WONOGIRI, Cap. ttd. JOKO SUTOPO 355 Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Cap. ttd. SUHARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH : (10/2017) 356 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI I. UMUM Dikeluarkannya Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XII/2014 yang mengabulkan gugatan permohonan seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasanpasal 124 Undang- UndangNomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat. Berdasarkan hal ini maka perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian 357 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum yang didalamnya mengatur Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum ini mengatur formulasi Penghitungan Tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 209/PK.3/2016 Perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Berdasarkan ketentuan tersebut perhitungan tarif retribusi harus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, antara lain biaya perjalanan dinas terdiri dari biaya transportasi, uang harian perjalanan dinas, dan alat tulis kantor, serta disesuaikan dengan lokasi menara dan frekuensi 358 pengawasan/ pengendalian. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 164 359 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERA- TURAN DAERAH KABU- PATEN WONOGIRI NO- MOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KA- BUPATEN WONOGIRI PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tarif Retribusi (TR) : Biaya operasional pengawasan per tahun dihitung berdasarkan frekuensi kunjungan. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) : Hasil Perkalian Indeks X Tarif Retribusi Komponen biaya Pengawasan : - Honorarium - Transportasi - Uang Makan - Alat Tulis Kantor 360 Variabel / Faktor dan Indeks Variabel Jarak Tempuh Indek - Dalam kota - Luar kota 0,9 1,1 Variabel Jenis Menara Indek - Menara Pole - Menara 3 kaki - Menara 4 kaki 0,9 1 1,1 PERHITUNGAN TARIF : Jumlah kunjungan ke 201 menara per tahun = 201 x 2 kali = 402 kunjungan Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 402 kunjungan dibutuhkan 134 hari kerja. Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut: Perhitungan Tarif Komponen Satuan Standar Biaya Volume Jumlah Honorarium 3 3.000.000,- 12 bulan 108.000.000,- Transportasi 1 Tim 2.000.000,- 134 hari 268.000.000,- Uang Makan 3 orang 300.000,- 134 hari 120.600.000,- Alat Tulis Kantor 1 tahun 6.000.000.- 6.000.000,- Total biaya operasional per tahun 502.600.000,- Biaya rata-rata atau tarif per menara ( 201 menara ) 2.500.498,- 361 Pembulatan 2.500.500,- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) Variabel Indeks Hasil Perkalian Indeks Tarif RPMT Jenis Menara Jarak Tempuh 4 kaki luar kota 1,1 1,1 1,21 2.500.500,- 3.025.605,- 3 kaki luar kota 1 1,1 1,1 2.750.550,- Menara pole luar kota 0,9 1,1 0,99 2.475.495,- 4 kaki dalam kota 1,1 0,9 0,99 2.475.495,- 3 kaki dalam kota 1 0,9 0,9 2.250.450,- Menara pole dalam kota 0,9 0,9 0,81 2.025.405,- BUPATI WONOGIRI, Cap. ttd. JOKO SUTOPO
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)