DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 153

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Nama dan Pendirian, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tugas Pokok, Permodalan, Organ Perumda Giri Aneka Usaha, Kepegawaian, Satuan Pengawas Intern, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Penetapan dan Penggunaan Laba, Pembinaan dan Pengawasan, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, dan Pembubaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa telah dilaksanakannya kajian konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah maka perlu upaya menciptakan iklim usaha yang efektif dan efisien seiring banyaknya potensi dan peluang usaha yang bisa dikembangkan di Kabupaten Wonogiri;
c.bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonogiri Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 112); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH GIRI ANEKA USAHA KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonogiri. 4
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut Perumda Giri Aneka Usaha adalah BUMD yang seluruh modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh asset dan kewajiban dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
8.KPM adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Giri Aneka Usaha. KPM merupakan organ Perumda Giri Aneka Usaha yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Giri Aneka Usaha dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Giri Aneka Usaha yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Giri Aneka Usaha.
10.Direksi adalah organ Perumda Giri Aneka Usaha yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Giri Aneka Usaha untuk kepentingan dan tujuan Perumda Giri Aneka Usaha serta mewakili Perumda Giri Aneka Usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Pegawai adalah karyawan Perumda Giri Aneka Usaha yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
12.Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional Perumda Giri Aneka Usaha melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. 5
13.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja dan Anggaran adalah adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Giri Aneka Usaha.
15.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
16.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17.Tantiem adalah bagian keuntungan Perumda Giri Aneka Usaha yang dihadiahkan kepada pengurus sesuai dengan kemampuan Giri Aneka Usaha.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Perbengkelan Surya Kabupaten Wonogiri yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Perbengkelan Surya Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 50), Perusahaan Daerah Jasa Medika Giri Husada Kabupaten Wonogiri yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Jasa Medika Giri Husada Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 51), Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal Kabupaten Wonogiri yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 52) dilebur menjadi Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri. 6

Pasal 3

(1)Perumda Giri Aneka Usaha merupakan BUMD yang dibentuk dan didirikan oleh Daerah.
(2)Perumda Giri Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 4

(1)Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Wonogiri.
(2)Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri dapat membuka kantor cabang di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Wonogiri.
(3)Pembukaan kantor cabang dan/atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN TUGAS POKOK

Pasal 5

Maksud Perumda Giri Aneka Usaha adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Tujuan Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri adalah:

a.melakukan peleburan (3) tiga perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal, Perbengkelan Surya, Dan Jasa Medika Giri Husada;
b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
c.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; 7
d.memperoleh laba dan/atau keuntungan;
e.meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

Pasal 7

(1)Ruang lingkup bidang usaha Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri meliputi:
1. a.percetakan: 1) pelayanan cetak dan penerbitan; 2) pelayanan jasa setting; 3) pelayanan cetak sablon; 4) pelayanan jasa desain graphis; 5) pelayanan reklame; 6) pelayanan cetak digital; 7) usaha lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang- undangan.
2. b.perbengkelan: 1) pelayanan pemeliharaan dan perbaikan mesin kendaraan bermotor, mesin gilas, hand traktor, dan diesel air; 2) pelayanan jasa las, bubut, dan holter; 3) pengadaan suku cadang kendaraan bermotor 4) usaha lainnya lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang- undangan.
3. c.jasa medika; 1) pelayanan jasa Apotik; 2) pelayanan distributor obat-obatan dan alat-alat kesehatan; 3) pelayanan klinik laboratorium swasta; 4) pelayanan klinik pengobatan swasta; 5) pelayanan pengolahan limbah kesehatan; 6) usaha lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang- undangan.
4. d.usaha d i b i d a n g lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mendapat persetujuan Bupati. 8

Pasal 8

(1)Tugas pokok Perumda Giri Aneka Usaha adalah menyediakan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan kesejahteraan.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 9

(1)Modal Dasar Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan sebagian dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(3)Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(4)modal yang telah disetor pada Perumda Giri Aneka Usaha sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 8.972.233.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
(5)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

ORGAN PERUMDA GIRI ANEKA USAHA

Pasal 10

Pengurusan Perumda Giri Aneka Usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh organ Perumda Giri Aneka Usaha yang terdiri dari :

(1)KPM;
(2)Dewan Pengawas; dan
(3)Direksi. 9

Isi peraturan

Teks153PDFHirarki

Memuat teks peraturan…