Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 111A dan Pasal 111B merupakan pendapatan Negara.
9.Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
10.Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
11.Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 9 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum. NIP. 19740519 199903 2 007 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri. Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 16 Oktober 2025 BUPATI WONOGIRI, Ttd. SETYO SUKARNO Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 16 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, Ttd. FX. PRANATA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH: (11- 254/2025) 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah peraturan daerah yang terbit karena amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Sehingga atas dasar inilah, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diundangkan di bulan Desember tahun 2023. Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, melalui surat Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.13.1/4584/keuda tanggal 26 September 2025 melakukan evaluasi terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Evaluasi dari Menteri Dalam Negeri tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dengan menyesuaikan hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri dan tarif retribusi. Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ini nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam memungut pajak dan retribusi daerah. II. PASAL DEMI PASAL Angka 1