DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 19 ayat (2) huruf a diubah, Pasal 62 ayat (1) huruf e dihapus, Ketentuan Pasal 63 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 67 dihapus, Ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf e dihapus, Pasal 110 diubah, Diantara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 111A dan Pasal 111B, Pasal 112 diubah, Ketentuan Lampiran I diubah, Ketentuan Lampiran II diubah, Ketentuan Lampiran III diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/4585/Keuda tanggal 26 September 2025, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peratur tentang Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 2 Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang_Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran negara nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 205); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 205) diubah sebagai berikut: 4
1.Pasal 19 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
1. a.Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
2. b.penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  1. 1.proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. 2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2)Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
1. a.dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
2. b.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual Makanan dan/atau Minuman;
3. c.dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
4. d.disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara. 5
  1. 2.Pasal 62 ayat (1) huruf e dihapus sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kebersihan;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. d.pelayanan pasar; dan
5. e.dihapus.
(2)Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(4)Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaiman dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6)Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik 6 Daerah, dan pihak swasta.
(7)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
(8)Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
(9)Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

3.Ketentuan Pasal 63 ayat (1) diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

(1)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di:
1. a.BLUD UPTD Puskesmas;
2. b.BLUD RSUD dr. Seodiran Mangun Sumarso;
3. c.RSUD Kelas D; dan
4. d.UPTD Laboratorium Kesehatan.
(2)Dikecualikan dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan administratif.

4.Ketentuan Pasal 67 dihapus
5.Ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf e dihapus sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah 7 Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
2. b.pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
4. d.pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas pasar, frekuensi pelayanan, penggunaan tempat, jenis hewan yang dijual dan/atau jenis kendaraan dalam bongkar muat barang; dan
5. e.dihapus.
  1. 6.Pasal 110 diubah sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

(1)Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar, tidak lengkap, melampirkan keterangan yang tidak benar, dan/atau tidak menyampaikannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai Peraturan Perundang- Undangan.
(2)Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar, tidak lengkap, melampirkan keterangan yang tidak benar, dan/atau tidak menyampaikannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai Peraturan Perundang- Undangan. 8

7.Diantara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 111A dan Pasal 111B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111A

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (6), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 111B

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang- undangan.

8.Pasal 112 diubah sehingga pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 111A dan Pasal 111B merupakan pendapatan Negara.

9.Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
10.Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
11.Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 9 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum. NIP. 19740519 199903 2 007 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri. Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 16 Oktober 2025 BUPATI WONOGIRI, Ttd. SETYO SUKARNO Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 16 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, Ttd. FX. PRANATA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH: (11- 254/2025) 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah peraturan daerah yang terbit karena amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Sehingga atas dasar inilah, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diundangkan di bulan Desember tahun 2023. Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, melalui surat Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.13.1/4584/keuda tanggal 26 September 2025 melakukan evaluasi terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Evaluasi dari Menteri Dalam Negeri tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dengan menyesuaikan hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri dan tarif retribusi. Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ini nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam memungut pajak dan retribusi daerah. II. PASAL DEMI PASAL Angka 1

Pasal 19

Cukup jelas. 11 Angka 2

Pasal 62

Cukup jelas. Angka 3

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…