DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum, Pelaksanaan Pembentukan, Tempat Kedudukan, Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan dan Anggaran Pasar, Asas, Maksud, Tujuan, Fungsi, Tugas, Usaha, Modal dan Saham, Susunan Organ Perseroan dan Struktur Organisasi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Tata Kelola Perusahaan, Tahun Buku, Rencana Kerja dan Laporan Tahunan, Penetapan dan Pembagian Laba Bersih, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Kerjasama, Peleburan dan Pengambilalihan, Pembubaran dan Likuidasi, serta Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan eksistensi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri serta dalam rangka peningkatan kinerja, pelayanan kepada masyarakat dan permodalan, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri;
c.bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri; SALINAN 2 Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4 Tahun 2011 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonogiri Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 112); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 5
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri selanjutnya disebut PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri.
7.Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroan Daerah) selanjutnya disebut PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
8.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
9.Perangat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang membidangi pembinaan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
10.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
12.Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.
13.Modal Disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan.
14.Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda), yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
15.Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki.
16.Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan 6 nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah.
17.Direksi adalah organ PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
18.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Otoritas Jasa Keuangan.
19.Pegawai adalah karyawan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
20.Rencana Strategi Bisnis (Corporate Plan)/Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.
21.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) berikut perubahan-perubahannya.
22.Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang bertanggungjawab kepada kantor pusat PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
23.Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya.
24.Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan perseorangan. 7
25.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

Pasal 3

(1)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, Dewan Pengawas, Direksi serta pegawai PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri beralih kepada PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
(2)Seluruh kekayaan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Bupati memproses perubahan nama dan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk mendukung perubahan nama dan bentuk badan hukum PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri menjadi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 8 menunjuk Pejabat yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah.
(3)Dengan perubahan nama dan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) merupakan suatu Badan Hukum yang terhadapnya berlaku semua ketentuan Hukum Perbankan, Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Wonogiri sebagai ibu kota Kabupaten Wonogiri dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, dan Kantor Pelayanan Kas yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 6

(1)PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
(2)Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
(3)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
1. a.nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. b.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. c.jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. d.besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. e.jumlah saham, kepemilikan saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. f.nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. g.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. h.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 9 i.tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
(4)Anggaran dasar tidak boleh memuat:
1. a.ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
2. b.ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

BAB V

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 8

(1)Maksud perubahan bentuk badan hukum PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri menjadi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) adalah untuk meningkatkan serta menguatkan peran, fungsi, kapasitas dan kapabilitas BUMD dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian sebagai bentuk pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Wonogiri yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
(2)Perubahan bentuk badan hukum PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri menjadi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 9

Tujuan perubahan bentuk badan hukum PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri menjadi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) adalah: 10

a.meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bank dengan pengelolaan yang lebih modern;
b.meningkatkan permodalan bank dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
c.meningkatkan daya saing bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
d.memperluas wilayah dan produk usaha bank;
e.meningkatkan peran serta fungsi dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian dan pembangunan Daerah; dan
f.memperoleh laba.

BAB VI

FUNGSI, TUGAS, DAN USAHA

Pasal 10

PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…