DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 16, diubah, Ketentuan Pasal 27 diubah, Ketentuan Pasal 56 ayat (1), diubah, Ketentuan Pasal 57 diubah, Ketentuan Pasal 58 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa demi terselenggaranya pemerintahan Desa yang bermanfaat bagi masyarakat di dalamnya, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa;
c.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 171); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 171), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

2.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.bertempat tinggal di wilayah pemilihan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
h.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
1. 3.Ketentuan Pasal 16, diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

4.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Anggota BPD dilarang:
1. a.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
2. b.melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. c.menyalahgunakan wewenang;
4. d.melanggar sumpah/janji jabatan;
5. e.merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. f.merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan- undangan;
7. g.sebagai pelaksana proyek Desa;
8. h.menjadi pengurus partai politik; dan/atau
9. i.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
(2)BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pemberhentian sementara; dan/atau
4. d.pemberhentian tetap.
  1. 5.Ketentuan Pasal 56 ayat (1), diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Anggota BPD berhak:
1. a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. b.mengajukan pertanyaan;
3. c.menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. d.memilih dan dipilih;
5. e.mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa;
6. f.mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
7. g.mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa.
(2)Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
(3)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
1. a.memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
2. b.memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
  1. 6.Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e dan huruf g.
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. b.tunjangan lainnya; dan
3. c.tunjangan purnatugas.
(3)Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tunjangan kedudukan.
(4)Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b meliputi:
1. a.tunjangan istri/suami;
2. b.tunjangan anak; dan
3. c.tunjangan kinerja.
  1. 7.Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1)Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
(2)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf c dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
(3)Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
(4)Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal II

1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.Anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diundangkan, dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi; dan
c.Anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini.
1. 2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri. Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 27 November 2025 BUPATI WONOGIRI, Ttd. SETYO SUKARNO Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 27 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, Ttd. FX. PRANATA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH: (12-278/2025) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum. NIP. 19740519 199903 2 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA I. UMUM Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan badan permusyaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peningkatkna kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa tersebut merupakan forum antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang akan membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat strates dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil musyawarah tersebut dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Desa. Seiring dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 171) perlu disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 14

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 16

Cukup jelas. Angka 4

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…