DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Ketentuan Pasal 20 diubah, Ketentuan Pasal 23 diubah, Ketentuan Pasal 49A, diubah,Ketentuan Pasal 49B, diubah, Ketentuan Pasal 50, diubah,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, melalui amanat tersebut dapat dimaknai bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya kepastian hukum, ketertiban, dan kesejahteraan termasuk dalam pemilihan Kepala Desa;
c.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 170); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 170), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
i.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j.berbadan sehat;
k.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
l.tidak memiliki kewajiban administrasi yang menjadi tanggungjawabnya sebagai Kepala Desa dalam hal Calon Kepala Desa berasal dari Kepala Desa yang masih aktif; dan
m.menanda-tangani Surat Pernyataan untuk:
1. 1.menjaga dan melestarikan adat istiadat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat; dan
2. 2.menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3. 2.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
(2)Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
(3)Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
(4)Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 49A, diubah, sehingga Pasal 49A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

(1)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
1. a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
4. d.menetapkan Peraturan Desa;
5. e.menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
6. f.membina kehidupan masyarakat Desa;
7. g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. i.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
15. o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
1. a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
4. d.mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa;
5. e.mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
6. f.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. d.menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
5. e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. f.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
7. g.mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
8. h.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
9. i.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
10. j.mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
11. k.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
12. l.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
13. m.mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
14. n.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
15. o.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
16. p.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
17. q.memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
  1. 4.Ketentuan Pasal 49B, diubah, sehingga Pasal 49B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49B

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A, Kepala Desa wajib:

a.memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
b.menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
c.memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
d.menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
e.menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
f.menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
1. 5.Ketentuan Pasal 50, diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(3)Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
(4)Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan. Pasal II

1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diundangkan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi; dan
c.Kepala Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini.
1. 2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri. Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 27 November 2025 BUPATI WONOGIRI, Ttd. SETYO SUKARNO Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 27 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, Ttd. FX. PRANATA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH: (13-279/2025) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum. NIP. 19740519 199903 2 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. UMUM Desa memiliki peran utama yakni memberikan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan di masyarakat. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, setelah perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Kepala Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab atas Pemerintah Desa. Berkaitan dengan Kepala Desa di Daerah Kabupaten Wonogiri saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di Desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Seiring dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 20

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 23

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 49A

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah bengkok milik Desa. Huruf d Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Kepala Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu. Huruf e Yang dimaksud dengan "pelindungan hukum" adalah upaya melindungi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain dalam penggunaan anggaran Desa untuk kepentingan program pembangunan Desa, kecuali ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Huruf f Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 4

Pasal 49B

Huruf a Yang dimaksud dengan "informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa", antara lain, adalah informasi mengenai penggunaan dana Desa bagi pelaksanaan program Pembangunan Desa, sehingga masyarakat mengetahui capaian program Pembangunan Desa dan prioritas penggunaan dana Desa. Huruf b Yang dimaksud dengan "forum Musyawarah Desa" adalah pertemuan antara Kepala Desa dan masyarakat Desa secara dialogis dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Angka 5

Pasal 50

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 219

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 49A

Pasal 49B

Pasal 50

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 49A

Pasal 49B

Pasal 50

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 49A

Pasal 49B

Pasal 50

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 49A

Pasal 49B

Pasal 50

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018