DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tugas dan kewenangan, perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, partisipasi masyarakat, pembinaan, penghargaan, pembiayaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga Negara dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Wonogiri, perlu landasan hukum dala pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Menimbang : DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIWONOGIRI, PENGARUSUTAMAANGENDER TENTANG NOMOR 2 TAHUN 2021 PERATURANDAERAH KABUPATENWONOGIRI BUPATI WONOGIRI PROVINS! JAWA TENGAH 2 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan no Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Pu sat (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 3
12.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4.Gubernur adalah Gubemur Jawa Tengah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan. MEMUTUSKAN: BUPATI WONOGIRI Dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENWONOGIRI Dengan Persetujuan Bersama, 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 4 setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
14.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi, hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
15.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hakhaknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
16.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil bagi perempuan dan laki- laki.
17.Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dantanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
18.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
19.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
20.Gender Analisys Pathway yang selanjutnya disebut GAP adalah alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
21.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. 5 Pelaksanaan PUG bertujuan:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Daerah;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAANGENDER.

Pasal 2

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

22.Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-rnasing.
23.KelompokKerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
24.Rencana Aksi Daerah Pengarusutarnaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam rnelaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan berkelenjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perancanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutaaam gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. I •6 Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUGdi Daerah;
b.melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di Daerah;
c.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
d.memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
e.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pendidikan;
f.mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
g.memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

a.tugas dan kewenangan;
b.perencanaan dan pelaksanaan;
c.pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
d.partisipasi masyarakat;
e.pembinaan;
f.penghargaan; dan
g.pendanaan;

BAB IV

TUGAS DAN KEWENANGAN Ruang lingkup PUGmeliputi:

Pasal 4

menanganiyanglembagakemandiriandanf. meningkatkanperan 7

BAB III

RUANG LINGKUP pemberdayaan perempuan.

Pasal 8

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan melalui anggaran rensponsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD.
(2)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan rensponsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
(3)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode GAPatau metode analisis lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, PD, Renstra PD, Renja PD dan Rencana Kerja Anggaran PD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya. ( 5) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD.
(6)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam penyusunan OBS, yang selanjutnya menjadi dasar bagi PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran PD.
1. h.melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama dibidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan; dan
  1. 1.memfasilitasi data terpilah menurutjenis kelamin. 8

Pasal 10

RANDAPUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf k memuat:

Pasal 9

( 1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG.

(2)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua;
2. b.Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris; dan
3. c.Kepala PD yang lainnya sebagai anggota.
(3)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap PD;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah/kepala Desa;
3. c.menyusun program kerja setiap tahun;
4. d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
5. e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. f.bertanggungjawab kepada Bupati;
7. g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
8. h.menyusun profil gender daerah;
  1. 1.melakukan pemantauan pelaksanaan PUGpada setiap PD; J. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
9. k.menyusun RANDAPUG;dan
  1. 1.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG pada setiap PD.
(4)Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pokja PUG, dibentuk sekretariat pokja PUG yang berkedudukan di PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Bupati bertanggungjawab dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
(2)Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
(3)Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG. 9

Pasal 14

Peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

a.pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
b.pemberdayaan perempuan dan laki-laki dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;dan

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pemberdayaan perempuan dan laki-Iaki.
(2)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki; dan
2. b.peningkatan kualitas keluarga.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…