Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2022
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Ringkasan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOGIRI, PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 BUPATI WONOGIRI PROVINS! JAWA TENGAH I SALINAN I Menimbang Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENWONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI
MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
194);
6573); 2 Mengingat
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: ( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp19.851.895.446,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebagai berikut:
DAERAHTAHUNANGGARAN2021. 3
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp237.884.968.274,00 dengan rincian sebagai berikut:
Rp 3.911.948.544.251,81 Rp 32.890.783.258,50 Rp 3.879.057.760.993,31
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Passal 1 ayat ( 1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut ; 77.4 76.878.275, 79Rp Rp 2.131.755.476.736,64 Rp 2.054.278.598.460,85
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:
5 orgamsasi, program, kegiatan, sub daerah,pemerintahanurusan pembiayaan; Rincian Realisasi Anggaran menurutLampiran 1.3 kelompok dan belanja, dan diklasifikasi menurut jerus pendapatan, LAMPIRANI Lampiran I. l Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Ringkasan Realisasi Anggaran yangLampiran I.2
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan.
(Rp 0,00 (Rp
6 anggarantahunkembali dalam berikutnya; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, orgamsasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; 7 LAMPIRANXV LAMPIRANXVI LAMPIRANXVII LAMPIRANXVIII LAMPIRANXIX LAMPIRANXIII LAMPIRANXIV LAMPIRANXII LAMPIRANXI LAMPIRANX LAMPIRANIII LAMPIRANIV LAMPIRANV LAMPIRANVI LAMPIRANVII LAMPIRANVIII LAMPIRANIX LAMPIRAN II Lampiran I. 4
Bupati menetapkan Paraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Membuka PDF…