DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di daerah dengan tetap menaati peraturan perundangundangan yang lebih tinggi merupakan salah satu indikator terselenggaranya pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan;
a.bahwa untuk mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan untuk masyarakat; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOGIRI, PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 BUPATI WONOGIRI PROVINS! JAWA TENGAH I SALINAN I Menimbang Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENWONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huiruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabu paten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2 Mengingat

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: ( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp19.851.895.446,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran pendapatan setelah 231.830. 763.490,00Rp 235.330. 763. 490,00 3.500.000.000.00 Rp Rp Rp 2.303.564.898.937,00 Rp 2.297 .510.694.153,00 Rp 6.054.204.784,00 a.Pendapatan
b.Belanja dan Transfer Surplus (Defisit)
e.Pembiayaan: - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto
a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Laporan Operasional;
d.Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Neraca;
f.Laporan Arus Kas; dan
g.Catatan atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Ikhtisar Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebagai berikut:

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :

Pasal 1

DAERAHTAHUNANGGARAN2021. 3

Pasal 4

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pembiayaan netto Rp 231.830.763.490,00
2. b.Realisasi Rp 231.830. 763.490,00 Selisih Rp 0,00 0,00Rp 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 Rp Rp pembiayaan
3. b.Realisasi Selisih
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran Rp 235.330. 763.490,00 Rp 0,00
2. b.Realisasi Selisih Rp 235.330. 763.490,00
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp237.884.968.274,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.(Defisit)setelah perubahan (Rp 231.830.763.490,00)
2. b.Realisasi Rp 6.054.204.784,00 Selisih lebih Rp 237.884.968.274,00
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 2.515.543.766.981,00 Rp 2.297.510.694.153,00 Rp 218.033.072.828,00 perubahan
2. b.Realisasi Selisih (Kurang)
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp218.033.072.828,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja dan transfer setelah Rp 2.283.713.003.491,00 Rp 2.303.564.898.937,00 Rp 19.851.895.446,00 perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih 4

Pasal 8

Rp 3.911.948.544.251,81 Rp 32.890.783.258,50 Rp 3.879.057.760.993,31

a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Per 31 Desember 2020 sebagai berikut
a.Ekuitas Awal Rp 3.791.685.551.049,84
b.Surplus (Defisit - LO) Rp 77.4 76.878.275, 79
c.Koreksi Rp 9.895.331.667,68
d.Ekuitas Akhir Rp 3.879.057.760.993,31

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Passal 1 ayat ( 1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut ; 77.4 76.878.275, 79Rp Rp 2.131.755.476.736,64 Rp 2.054.278.598.460,85

a.Pendapatan - LO
b.Beban-LO
c.Surplus (Defisit ) - LO

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 235.330. 763.490,00
b.Penggunaan SAL se bagai Penerimaan pembiayaaan Tahun berjalan Rp 235.330. 763.490100 Sub Total (a-b) Rp 0,00
c.Sisa Lebih Pembiayan Anggaran Rp 237.884.968.274,00
d.Saldo Anggaran lebih Akhir Rp 237.884.968.274,00 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut : 5 orgamsasi, program, kegiatan, sub daerah,pemerintahanurusan pembiayaan; Rincian Realisasi Anggaran menurutLampiran 1.3 kelompok dan belanja, dan diklasifikasi menurut jerus pendapatan, LAMPIRANI Lampiran I. l Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Ringkasan Realisasi Anggaran yangLampiran I.2

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan.

Pasal 9

(Rp 0,00 (Rp

369.759.284.820,00

b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas O~ra~ ~
c.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 367 .205.080.036,00)
d.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp
e.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 3.740.403,00)
f.Saldo Akhir Kas Rp 237 .896.308.677 ,00 235.338.363.490,00Rpa. Saldo awal Kas Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut : 6 anggarantahunkembali dalam berikutnya; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, orgamsasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; 7 LAMPIRANXV LAMPIRANXVI LAMPIRANXVII LAMPIRANXVIII LAMPIRANXIX LAMPIRANXIII LAMPIRANXIV LAMPIRANXII LAMPIRANXI LAMPIRANX LAMPIRANIII LAMPIRANIV LAMPIRANV LAMPIRANVI LAMPIRANVII LAMPIRANVIII LAMPIRANIX LAMPIRAN II Lampiran I. 4

Pasal 12

Bupati menetapkan Paraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…