DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Yang Meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta ketahanan sumber daya alam lingkungan dan bencana diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kabupaten Wonogiri memiliki keunggulan geografis dan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam sektor pertanian dan energi. Terletak di bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, Kabupaten Wonogiri menjadi titik strategis dalam konektivitas antarwilayah khususnya di jawa bagian selatan. Keunggulan geografis ini menjadikan Wonogiri sebagai simpul penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mencerminkan makna dari branding daerahnya, "The Inspiring of Java”.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 4 pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025-2026.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Wonogiri.
15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19.Rencana Tata Ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan kedalam struktur dan pola ruang wilayah.
20.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. 5
21.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah Kabupaten Wonogiri secara astronomis terletak antara 7045’ dan 8015’ Lintang Selatan (LS) dan antara 110o45’ dan 111018’ Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 190.432 Ha atau 5,85% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
(2)Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kabupaten Wonogiri memiliki keunggulan geografis dan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam sektor pertanian dan energi. Terletak di bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, Kabupaten Wonogiri menjadi titik strategis dalam konektivitas antarwilayah khususnya di jawa bagian selatan. Keunggulan geografis ini menjadikan Wonogiri sebagai simpul penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mencerminkan makna dari branding daerahnya, "The Inspiring of Java”.

Pasal 4

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari :
1. a.Visi, Misi dan program Bupati terpilih Tahun 2025; dan
2. b.tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
1. a.RPJMD Provinsi;
2. b.RTRW;
3. c.RPJMD kabupaten/kota sekitar. 6

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman :

a.penyusunan RKPD, Renstra dan Renja PD;
b.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya Kabupaten Wonogiri.

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; dan
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Bupati mendelegasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB ini memuat program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 19 (sembilan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan dan 1 (satu) fungsi lainnya.

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 7
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau;
4. d.merugikan kepentingan Daerah dan nasional.
(2)Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra PD.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Perda .

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan capaian sasaran tahunan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…