DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah inimengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yaitu tentang ketentuan umum, calon perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, pemberhentian sementara, alasan pemberhentian perangkat desa, staf perangkat desa, pakaian dinas dan atribut perangkat desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa perlu diubah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa; Menimbang DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIWONOGIRI, BUPATIWONOGIRI PROVINS!JAWA TENGAH PERATURANDAERAHKABUPATENWONOGIRI NOMOR 4 TAHUN2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENWONOGIRI NOMOR 19 TAHUN2016 TENTANGPERANGKATDESA I Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKATDESA. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENWONOGIRI dan BUPATIWONOGIRI MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152);

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rum.ah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Stai Perangkat Desa adalah pembantu Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan dcsa. Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah dan ditambah 5 (lima) angka yakni angka 22, 23, 24, 25, 26 sehingga berbunyi sebagai berikut:
13.Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Desa.
14.Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
15.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bak.al Calon.
16.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian tertulis bagi calon yang berhak mengikuti ujian sampai dengan penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi. 1 7. Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat desa.
18.Bak.al Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
19.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
20.Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang berhak mengikuti ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
21.Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi adalah Calon yang berhak mcngikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nllai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.
22.Hari adalah hari kerja.
23.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
24.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
25.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
26.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 setelah huruf m ditambah 1 {satu) huruf yaitu huruf n, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Calon merupakan penduduk Desa yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
(2)Persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
4. d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat ujian tertulis;
5. e.berkelakuan baik, jujur dan adil;
6. f.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
7. g.tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
8. h.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau Iebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mcngumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; J. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sa.kit Umum Daerah atau Puskesmas setempat;
10. k.Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain;

Pasal 24

(1)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa.
(2)Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktitkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

( 1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan a tau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 1.Perangkat Desa sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya dan Kepala Dusun sanggup bertempat tinggal di Dusun wilayah kerjanya selama menjabat;
5. m.bakal Calon Kepala Dusun harus mendapat dukungan dari warga Dusun yang mempunyai hak pilih 15 % (lima belas per seratus) atau usulan dari warga Rukun Tetangga/Rukun Warga berdasarkan musyawarah; dan
6. n.Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas, harus memperoleh surat izin dari pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 25

( 1) Perangkat Desa berhenti karena :

a.meninggal dunia;
b.atas permintaan sendiri; atau
c.diberhentikan.

(2)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
2. b.berhalangan tetap;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
4. d.melanggar sumpah/janji jabatan;
5. e.tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
6. f.melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan/atau
7. g.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekauatan hukum tetap.
(3)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
(4)Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
(5)Camat memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, cam.at tidak memberikan rekomendasi.
(7)Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

5.Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut jabatannya paling lama 20 (duapuluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
(4)Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan. BABXIC PENINGKATANKAPASITASAPARATURDESA

Pasal 27C

( 1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah. BABXIB PAKAIANDINASDANATRIBUTPERANGKATDESA

Pasal 278

Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BABXIA STAFPERANGKATDESA

Pasal 27A

( 1) Kepala Desa dapat mengangkat Staf Perangkat Desa

(2)Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut pengangkatan Staf Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 3 (tiga) BAByakni BAB XIA, BAB XIB dan BAB XIC serta diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 27A, Pasal 278 dan Pasal 27C sehingga berbunyi sebagai berikut:

(8)Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat. ~~~PERATURANDAERAHKABUPATENWONOGIRI,PROVINS! JAWA TENGAH : (4-77 /2021) <;. *\.-l~itmr:RA~ AERAHKABUPATENWONOGIRITAHUN2021 NOMOR 4 Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 23 Juni 2021 SEKRETARISDAERAHKABUPATENWONOGIRI Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 23 Juni 2021 ~=~ AT! WONOGIRI,, • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

7.Ketentuan Pasal 2 pada Penjelasan Pasal Demi Pasal diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pengisian Perangkat Desa melalui cara ujian tertulis mencakup pengisian semua Perangkat Desa, yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. I. UMUM Perangkat Desa merupakan pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengisian, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian serta keberadaanya. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa perlu disesuaikan. Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain perubahan penambahan pada dokumen persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, perubahan pada pemberhentian Perangkat Desa, perubahan pada pemberhentian sementara Perangkat Desa dan penambahan beberapa pasal sesuai dengan perkembangan Peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun. Sementara untuk jabatan Perangkat Desa yang kosong dilakukan pengisian melalui cara ujian seleksi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perangkat Desa. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENWONOGIRI NOMOR 4 TAHUN2021 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENWONOGIRINOMOR19 TAHUN2016 TENTANGPERANGKATDESA II. PASALDEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukupjelas Angka 2

Pasal 4

Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Huruf a Cukupjelas Hurufb Cukupjelas Huruf c Yang dimaksud dengan sederajat Sekolah Menengah Atas adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah. Huruf d Cukupjelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukupjelas Huruf g Cukupjelas Huruf h Cukupjelas Huruf i Cukupjelas Huruf j Cukupjelas Hurufk Cukupjelas Huruf 1 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIR1 NOMOR 195 Pasal II Cukupjelas Angka 3 Cukupjelas Angka4 Cukupjelas Angka 5 Cukupjelas Angka 6 Cukupjelas Angka 7 Cukupjelas Hu.ruf m Cukupjelas Hu.ruf n Cukupjelas

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…