DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

ketentuan umum, kewenangan pemerintah daerah, industri unggulan daerah, KPIK 2022-2042, pelaksanaan, pembiayaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 2042; Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI WONOGIRI, PERATURANDAERAHKABUPATENWONOGIRI NOMOR5 TAHUN2022 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANINDUSTRIKABUPATENWONOGIRI TAHUN2022-2042 BUPATIWONOGIRI PROVINS!JAWATENGAH SALIN AN 2

4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusl Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. •
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolkh bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehin~a menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat
1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengg± Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urus pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonogiri.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : RENC ATENTANGDAERAHPERATURANMenetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENWONOGIRI dan BUPATIWONOGIRI MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan± Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub · Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587i) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20! tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repub · Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah d pelaku Industri, pengusaha dan/ atau institusi terkait;
b.mendorong industri Daerah menjadi industri unggulan; dan
c.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangun lndustri Unggulan Kabupaten.

BAB I

KETENTUANUMUM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN2022-2042.

Pasal 2

lebih tinggi, termasuk jasa industri.

6.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Indus yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
7.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana ta.ta ruan wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8.lndustri Kecildan Menengah yang selanjutnya disingkat IKMadal kegiatan ekonomi produktif kecil dan usaha produktif menengah yan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, buk merupakan anak perusahaan dan/ atau bukan cabang perusahaan.
9.Sentra Industri Kecildan Menengah adalah lokasi pemusatan kegia industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produ sejerus, menggunakan bahan baku sejenis dan/ atau mengerjak proses produksi yang sama.
10.Industri Unggulan Kabupaten adalah industri yang ditetapkan menja industri unggulan di Daerah.
11.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042 y selanjutnya disingkat RPIK2022-2042 adalah dokumen perencana pembangunan industri Kabupaten Wonogiri untuk periode 20 (d puluh tahun) terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2042. 4

Pasal 5

( 1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawa atas pencapaian tujuan pembangunan industri Daerah.

(2)Pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dilaksanakan sesuai Kawasan Peruntukan Industri yang ditetap dalam tata ruang.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( meliputi:
1. d.Pelaksanaan;
2. e.Pembiayaan;dan
3. f.Pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
4. c.RPIK2022-2042;
5. b.Industri Unggulan Kabupaten;

BAB II

GAMBARANKONDISIDAERAHTERKAITPEMBANGUNANINDUSTRI 20 Giriwoyo;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.Kewenangan Pemerintah Daerah; Tujuan peraturan daerah ini dibentuk untuk :
a.mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional Jawa Tengah di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan indus unggulan Daerah;
c.mewujudkan industri Daerah yang rnandiri, berdaya saing, maju d berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan industri unggulan kabupate guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 3

g.Industri furnitur;
d.Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termas furnitur) dan barang anyaman dari bambu, jerami, rotan d sejenisnya;
e.Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
f.Industri bahan galian bukan logam;dan
c.Industri pakaian jadi;
b.Industri tekstil;
a.lndustri makanan;

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapang Usaha Indonesia, yaitu:
1. b.infrastruktur penunjang.

BAB III

VIS! DAN MISI PEMBANGUNAN, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNANINDUSTRIKABUPATENWONOGIRI Klaster yang terdiri dari Klaster Batik, Klaster Mete, Klaster Ubi Kayu Klaster Makanan Olahan, Klaster Tanaman Obat, Klaster Hortikultur8t Klaster Genteng, Klaster Parekraf.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

a.infrastruktur industri; dan
a.rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan kawas Industri;
b.penyediaan infrastruktur industri;
c.pemberian kemudahan data dan informasi pada Kawas Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peratur perundang-undangan;
e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
g.penataan kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntuk Industri dan Kawasan Industri; dan
h.pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri. 6
e.BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Ind s Kabupaten Wonogiri; Strategi dan Program Pembangunan Industri Un Kabupaten Wonogiri 2022-2042; dan Penutup.
d.BAB IV
c.BAB III

Pasal 10

(1)RPIK 2022-2042 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Gambaran Kondisi Umum Kabupaten Wonogiri, ind unggulan, sumber daya industri, sarana dan prasar dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;

BAB IV

RPIK 2022-2042

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dal Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagi tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat ( dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

a.tahap I periode 2022-2026;
b.tahap II periode 2027-2031;
c.tahap III periode 2032-2042.

(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana climaksud pada ayat (1), Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang merupakan indus potensial dan menjadi prioritas Daerah. 7

Pasal 11

(1)RPIK 2022-2042 ditetapkan untukjangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinja kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentu peraturan perundang-undangan.
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.dasar hukum; dan
3. c.sistimatika penulisan.
(3)Gambaran kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf b memuat :
1. a.kondisi Daerah;
2. b.sumberdaya Industri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pemberdayaan Industri kecil dan menengah.
(4)Visi, misi pembangunan Daerah, tujuan dan sasaran pemban an industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan Daerah;
2. b.tujuan pembangunan Industri Daerah; dan
3. c.sasaran pembangunan Industri Daerah.
(5)Strategi dan program pembangunan industri Daerah sebagaim a dimaksud pada ayat ( 1) huruf d memuat:
1. a.strategi pembangunan Industri; dan
2. b.program pembangunan lndustri.
(6)Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
1. a.penetapan sasaran dan program pengembangan Industri unggulan Daerah;
2. b.pengembangan perwilayahan Industri;
3. c.pembangunan sumber daya Industri;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
5. e.pemberdayaan Industri. 8

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…