DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber daya manusia, penyelenggaraan kearsipan, organisasi kearsipan, pengelolaan arsip, layanan kearsipan, pengawasan, kerja sama, peran serta masyarakat, pendanaan, larangan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta dalam menjaga agar dinamika gerak maju masyarakat senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional, Arsip harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran bagi masyarakat;
b.bahwa pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, orgarusasi kemasyarakatan, Perusahaan dan perseorangan harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan Arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Kearsipan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan Kearsipan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, BUPATI WONOGIRI, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN BUPATI WONOGIRI PROVINS! JAWA TENGAH SALIN AN Menimbang 2 PERATURANDAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.

Menetapkan

Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENWONOGIRI dan BUPATIWONOGIRI MEMUTUSKAN: perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, TambahanLembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Mengingat 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang Kearsipan.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
9.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu
22.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip 21.
13.Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusa.k atau hilang.
14.Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/ atau LKD.
15.Arsip Umum adalah Arsip yang tidak termasuk dalam kategori Arsip terjaga.
16.Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
17.Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/ atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab mela.ksanakan kegiatan Kearsipan.
18.Tenaga Kearsipan adalah seseorang yang mendapat tugas di bidang Kearsipan serta mempunyai fungsi dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan.
19.Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai basil kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
20.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/ a tau berkedudukan di Daerah. I Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan menurun. tertentu.
11.Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ atau terus menerus.
12.Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah 5 yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
23.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan.
24.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi paling sedikit jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kem bali, atau I dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
25.Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada LKD.
26.Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan Kearsipan, dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem Kearsipan Daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya.
27.Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta Penyusutan Arsip.
28.Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian Arsip Statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem Kearsipan Daerah.
29.Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khazanah Arsip Statis pada lembaga Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan Arsip Statis dan hak pengelolaannya dari Pencipta Arsip kepada LKD.
30.Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang sating mempengaruhi dalam rangka Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungan Daerah.
31.Sistem Informasi Kearsipan Nasioanl yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi Arsip yang dik:embangkan dan 6 dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi Kearsipan Nasional.
32.Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan Arsip di Daerah yang dikelola oleh ANRI.
33.Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi Arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh LKD dan dicari oleh LKD serta diumumkan kepada publik.
34.Daftar Arsip adalah daftar berisi data dan identitas Arsip yang diperlukan dalam penemuan dan Penyusutan Arsip.
35.Organisasi Kearsipan adalah Unit Kearsipan pada Pencipta Arsip dan LKD yang melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Kearsipan.
36.Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip baik fisik maupun informasinya.
37.Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
38.Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
39.Program Arsip Vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan Arsip Vital Pencipta Arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah.
40.Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.
41.Autentikasi Arsip adalah proses pemberian tanda dan atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa Arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya.
42.Alih Media Arsip adalah transfer informasi dari rekaman yang berbasis kertas ke dalam media lain dengan tujuan efisiensi.
43.Preservasi Arsip adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta penjagaan Arsip terhadap berbagai unsur perusak Arsip. 7

Pasal 3

Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh instansi vertikal, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kernasyarakatan, dan Perseorangan;
b.menjamin terwujudnya pengelolaan Kearsipan Daerah yang andal sebagai bagian dari penyelenggaraan Kearsipan nasional dan pemanfaatan Arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kearsipan;

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

47.Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48.Organisasi politik adalah institusi atau seperangkat tatanan yang dipakai masyarakat umum untuk mengatur berbagai masalah bersama.
49.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau se bagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintah Daerah yang dipisahkan.
44.Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan form.al yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar baik berstatus negeri maupun swasta.
45.Perseorangan adalah seseorang yang memiliki Arsip yang bernilai guna sejarah dan pertanggungjawaban nasional.
46.Masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas tertentu dan/atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun yang tidak terhimpun dalam 8

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya marrusia di bidang Kearsipan yaitu:
1. a.pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan Pengawas yang mempunyai kompetensi di bidang Kearsipan;
2. a.sumber daya manusia;
3. b.Penyelenggaraan Kearsipan;
4. c.organisasi Kearsipan;
5. d.pengelolaan Arsip;
6. e.layanan Kearsipan;
7. f.pengawasan;
8. g.kerja sama;
9. h.peran serta Masyarakat;
  1. 1.pendanaan; J. larangan; dan
10. k.sanksi.

BAB II

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

d.menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
e.menjamin pelindungan kepentingan Daerah dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik serta terpercaya;
f.mendinamiskan penyelenggaraan Kearsipan Daerah sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
g.menjamm keselamatan dan keamanan Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
h.menjamin keselamatan aset daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
1. 1.meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfataan Arsipyang autentik dan terpercaya. 9
a.penetapan kebijakan;
b.pembinaan Kearsipan; dan
c.pengelolaan Arsip. tanggung

Pasal 7

( 1) Penyelenggaraan Kearsipan Daerah merupakan jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh LKD.

(2)Tanggung jawab Penyelenggaraan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi kegiatan:

BAB III

PENYELENGGARAANKEARSIPAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Kearsipan di Daerah.
(2)Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui upaya:
1. a.peningkatan keahlian dan keterampilan manajerial Kearsipan;
2. b.pengembangan kompetensi dan profesionalitas; dan
3. c.pembinaan dan pelatihan berbasis teknologi informasi.
4. b.Arsiparis; dan/ atau
5. c.pelaksana yang memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang Kearsipan.
(2)Pemerintah Daerah dalam menyediakan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.pengangkatan dan/ atau penempatan pejabat adminstrator dan pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan.
2. b.pengangkatan dan/ atau penempatan Arsiparis pada LKD dan Perangkat Daerah;
3. c.pengangkatan tenaga pengelola Arsip PNS yang berada di lingkungan Perangkat Daerah; dan/ atau
4. d.pengangkatan tenaga pengelola Arsip non PNS yang memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang Kearsipan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah. 10

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b kepada:
1. a.Perangkat Daerah; b.BUMD;
2. c.Lembaga Pendidikan;
3. d.Pemerintahan Desa;
4. e.Perusahaan;
5. f.Organisasi Politik; dan
6. g.Organisasi Kemasyarakatan; dan
7. h.Perseorangan.
(2)Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh LKD.
(3)Pembinaan Kearsipan meliputi:
1. a.koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan;
2. b.penyusunan pedoman Kearsipan;
3. c.sosialisasi Kearsipan;
4. d.pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kearsipan;
5. e.pendidikan dan pelatihan Kearsipan; dan
6. f.perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
(4)Unit Kearsipan bertanggung jawab melakukan pembinaan internal dalam pengelolaan Arsip di lingkungan Pencipta Arsip.

Pasal 8

Penetapan kebijakan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi bidang:

a.pembinaan;
b.pengelolaan Arsip;
c.pembangunan SKD berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
d.orgarusasr;
e.pengembangan sumber daya manusia;
f.prasarana dan sarana;
g.perlindungan dan penyelamatan Arsip;
h.sosialisasi Kearsipan;
1. 1.kerja sama; dan J. pendanaan. 11

Pasal 11

(1)Pencipta Arsip bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Kearsipan melalui SKD dan pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Kearsipan pada masing-masing Pencipta Arsip.
(2)Unit Kearsipan pada masing-masing Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab sekretariat pada:

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…