DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

ketentuan umum, perubahan badan hukum dan tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya pt. giri aneka usaha (perseroda) dan anggaran dasar, kegiatan usaha, modal dan saham, organ perusahaan, kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainya, tata kelola perusahaan, tahun buku, penetapan dan pembagian laba bersih, tanggung jawab dan ganti rugi, kerja sama, pinjaman, monitoring dan evaluasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, ketentuan peralihan,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan d pelayanan kepada masyarakat serta sumber pendapa daerah perlu mengubah bentuk badan Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Menja Perusahaan Perseroan Daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan dalam Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daer bahwa perubahan bentuk badan hukum ditetapk dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim a dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c per

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah; GIRI ANEKA USAHA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BUPATI WONOGIRI PROVINS! JAWA TENGAH SALINAN 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menj kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati d MEMUTUSKAN: PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAH UMUM DAERAH GIRi ANEKA USAHA MENJA PERUSAHMN PERSEROANDAERAH. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENWONOGIRI dan BUPATIWONOGIRI
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemb Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim a telah diubah beberapa kali terakhir dengan Und Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke ia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repu lik Indonesia Nomor 6573); Mengingat 3 penyelenggaraan urusan pemerintaban yang kewenangan Daerab.
5.Badan Usaba Milik Daerab yang selanjutnya dising BUMD adalab badan usaba yang seluruh atau seba · besar modalnya dimiliki oleh Daerab.
6.Perusabaan Perseroan Daerab Giri Aneka selanjutnya disebut PT. Giri Aneka Usaba (Persero adalab BUMD yang berbentuk perseroan terbatas y modalnya terbagi dalam sabam yang dimilik:i ol h Pemerintab Daerab dan dapat menyertakan pih ketiga.
7.Anggaran Dasar PT. Giri Aneka Usaba (Perseroda) y selanjutnya disebut Anggaran Dasar adalab Anggar Dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT. Giri Ane Usaba (Perseroda).
8.Rapat Umum Pemegang Sabam yang selanjutn a disingkat RUPS adalah organ PT. Giri Aneka Us (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dal PT. Giri Aneka Usaba (Perseroda) dan memegang seg a wewenang yang tidak diserabkan kepada direksi a dewan komisaris.
9.Komisaris adalab organ PT. Giri Aneka (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan d memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalank kegiatan pengurusan perusabaan perseroan Daerab.
10.Direksi adalab organ PT. Giri Aneka Usaha (Perserod yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. Gi · Aneka Usaba (Perseroda) untuk kepentingan dan tuju PT. Giri Aneka Usaba (Perseroda) serta mewakili PT. Gi · Aneka Usaba (Perseroda) baik di dalam maupun di lu pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11.Modal Dasar adalab sejumlab maksimum modal yan disebut dalam akta pendirian PT. Giri Aneka Usab (Perseroda).
12.Modal Disetor adalab modal yang benar-benar tel disetor oleh para pemegang sabam dalam kas PT. a· · Aneka Usaba (Perseroda). Dae rahRakyatPeiwakilanDewan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

(1)PT. Girl Aneka Usaha (Perseroda) berkedudukan d 4

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan h Perusahaan Umum Daerah Girl Aneka Usaha Kabupat n Wonogiri yang didirikan berdasarkan Peraturan Daer Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2019 ten Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupat n Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogirl Tah n 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupat n Wonogiri Nomor 182) berubah menjadi PT. Girl Ane a Usaha (Perseroda).
(2)Dengan berubahnya bentuk badan hukum sebagaim dimaksud pada ayat (1) maka hak, kewajiban, kekaya usaha, kepegawaian, dan perizinan Perusahaan Um Daerah Girl Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri ber menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawai dan perizinan PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).
(3)Lambang Pr. Girl Aneka Usaha (Perseroda) ditetapk dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Komis dan RUPS.

13.Komite Audit adalah komite yang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris terkait dengan audit intern dan Giri Aneka U saha (Perseroda).
14.Pihak Ketiga adalah instansi a tau badan dan/ atau perseorangan yang berada diluar organi Pemerintah Daerah.

BAB II

PERUBAHAN BADANHUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKA

Pasal 6

(1)PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) didirikan untuk jan waktu tidak terbatas.
(2)Anggaran Dasar PT. Giri Aneka Usaha (Persero ) ditetapkan oleh RUPS.
(3)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri; 5
5. d.meningkatkan sumber pendapatan Daerah.
(2)PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) membentuk kantor di Daerah dan luar Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Direksi atas persetujuan Komisaris dan RU

BAB III

JANGKAWAKTUBERDIRINYAPT. GIRiANEKAUSAHA (PERSERODA) DANANGGARANDASAR kebutuh masyarakat; dan

Pasal 5

Tujuan perubahan bentuk badan hukum PT. Giri An ka Usaha (Perseroda) adalah:

a.meningkatkan daya saing;
b.mendorong pertumbuhan ekonomi;
c.meningkatkan pelayanan terhadap

Pasal 4

Maksud perubahan bentuk badan hukum PT. Giri Ane a Usaha (Perseroda) adalah untuk mendorong perturnbuh perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah. 6

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Ruang lingkup pelayanan dan usaha diselenggarakan oleh PT. Giri Aneka Usaha (Persero meliputi kegiatan:
1. a.percetakan;
2. b.perbengkelan;
3. c.jasa medika; dan/atau
4. d.usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundan - undangan.
(2)Pengelolaan pelayanan dan usaha sebagaimana dimaks pada ayat (1) berdasarkan tata kelola perusahaan y baik.
(3)Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d harus mendapat persetujuan RUPS.
1. e.besarnya Modal Dasar dan Modal Disetor;
2. f.jumlah saham;
3. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap sah
4. h.nilai nominal setiap saham;
  1. 1.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris anggota Direksi; J. penetapan ternpat dan tata cara penyelengg an RUPS;
5. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhen ian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  1. 1.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
6. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
7. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan pera an perundang-undangan.
(4)Anggaran Dasar tidak boleh memuat:
1. a.ketentuan tentang penerimaan bunga tetap a s saham; dan
2. b.ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepa a pendiri atau pihak lain.

Pasal 8

(1)Sumber Modal Dasar PT. Giri Aneka Usaha (Persero a) terdiri atas:
1. a.penyertaan modal;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a dapat berupa uang dan/atau barang mi· Daerah.
(3)Barang milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai rill pa a saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperol h dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal yang berasal dari barang milik Daer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya da dilakukan atas persetujuan RUPS.
(6)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/ atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peratur perundang-undangan.
(7)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/ atau
4. d.sumber lainnya sesuai peraturan perundangan- undangan.
(8)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ay t 7 BABV MODALDAN SAHAM

Pasal 10

( 1) Pemenuhan Modal Dasar PT. Giri Aneka Us (Perseroda)sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daer sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah d

Pasal 9

(1)Modal Dasar PT. Girl Aneka Usaha (Perseroda) ditetapk sebesar Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan rupiah).
(2)Komposisi Modal Dasar sebagairnana dimaksud ayat 1) terdiri atas modal milik Pemerintah Daerah paling sed · 51 % (lima puluh satu persen) dari Modal Dasar d modal milik pihak ketiga paling banyak puluh sembilan persen) dari ModalDasar.
(3)Modal Disetor PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dengan tahun 2022 sebesar Rp9.722.233.000, 0 (sembilan miliar tujuh ratus dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
(4)Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat seluruhnya milik Pemerintah Daerah.
(5)Perubahan Modal Dasar sebagaimana ayat (1) dengan persetujuan RUPS.
(6)Perubahan besarnya Modal Disetor dimaksud pada ayat (4) dan Modal Dasar sebagaim dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam Anggaran Dasar.
(7)Perubahan atas komposisi Modal Dasar sebagaim dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam RU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.
(9)Sumber Modal Dasar yang berasal dari sumber mo al lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat (8) diputusk oleh RUPS. 9

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…