DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 171

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Yang Meliputi a. kewenangan dan tanggungjawab; b. hak Perempuan dan Anak; c. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan; d. Penyelenggaraan Perlindungan Anak: e. pengelolaan data dan informasi; f. kelembagaan; g. peran serta; h. penghargaan; i. pembinaan dan pengawasan; dan j. pembiayaan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia;
c.bahwa kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta penelantaran anak di Kabupaten Wonogiri merupakan masalah yang serius dan kompleks yang membutuhkan perlindungan dari pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha sehingga perempuan dan anak sebagai korban memperoleh hak-haknya dan tercipta lingkungan masyarakat dan dunia usaha yang aman dan tentram;
d.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perlindungan perempuan dan anak;
e.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang – Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang – Undang Pembentukan Daerah.

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskrimimasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukup Pidana Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Perlindungan adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.
7.Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan untuk memenuhi hak perempuan korban.
8.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
9.Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
10.Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11.Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial yang menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
12.Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi danl atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
13.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
14.Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
15.Penelantaran adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga memenuhi kebutuhan Anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
16.Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia, atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat Pemerintah Daerah atau oleh orang perorangan, termasuk korban adalah ahli warisnya.
17.Pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadi tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
18.Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
19.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
20.Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
21.Anak Korban Kekerasan adalah Anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, masyarakat dan lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kepada Anak dalam hal ini termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya.
22.Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
23.Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
24.Orang Tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
25.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/ atau anak.
26.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
27.Swasta adalah Lembaga Non Pemerintah, Dunia Usaha dan Media Massa.
28.Setiap orang adalah perseorangan dan/atau badan hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.non diskriminasi;
c.keadilan dan kesetaraan gender;
d.ketertiban dan kepastian hukum; dan
e.kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah :

a.mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan;
b.memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, ekploitasi dan diskriminasi;
c.melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
d.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan;
e.mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.
f.mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak;
g.memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi Hak Anak dan kedudukannya;
h.mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
i.melakukan upaya-upaya pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
j.melakukan penanganan terhadap Anak sebagai korban, Anak sebagai pelaku, Anak sebagai saksi atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
k.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak; dan
l.meningkatkan peran, fungsi, dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat yang menangani Perlindungan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan dan tanggungjawab;
b.hak Perempuan dan Anak;
c.Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
d.Penyelenggaraan Perlindungan Anak:
e.pengelolaan data dan informasi;
f.kelembagaan;
g.peran serta;
h.penghargaan;
i.pembinaan dan pengawasan; dan
j.pembiayaan;

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap Perlindungan Perempuan.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
2. b.penetapan pedoman pelaksanaan;
3. c.penyelenggaraan layanan; dan
4. d.koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.
(3)Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap:
1. a.pemenuhan Hak Anak;
2. b.perlindungan Khusus Anak; dan
(2)Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ; dan
5. e.partisipasi
(3)Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
1. a.anak dalam situasi darurat;
2. b.anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
4. d.anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
5. e.anak yang menjadi korban pornografi;
6. f.anak dengan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome;
7. g.anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
8. h.anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
9. i.anak korban kejahatan seksual;
10. j.anak korban jaringan terorisme; dan
11. k.anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 8

Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah atas:

a.pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota;
b.penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi Tingkat daerah kabupaten/kota; dan
c.penguatan dan penembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK Tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berwenang merumuskan dan mengembangkan kebijakan di Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak, meliputi:
1. a.peningkatan kesadaran orang tua, anak, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak kelompok profesi dan media mengenai Hak Anak dan Perlindungan Anak;
2. b.pencegahan dan penanganan risiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah dan perkawinan Anak;
3. c.sosialisasi bagi orang tua, wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan Anak;
4. d.penyelenggaraan konseling bagi orang tua dan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi Anak;
5. e.pengasuhan alternatif bagi Anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;
6. f.apresiasi terhadap pendapat Anak;
7. g.jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, non formal, dan informal;
8. h.layanan kesehatan yang ramah Anak;
9. i.penyediaan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma;
10. j.penguatan kapasitas advokat, pendamping dan paralegal dalam pelayananbantuan hukum;
11. k.perlindungan Anak dalam situasi darurat; dan
12. l.penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan/atau
13. m.pendampingan terhadap orang tua yang anaknya menjadi korban.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak.
(3)Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan dokumen perencanaan.
(4)Perumusan dan pengembangan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang membidangi.

Pasal 10

Orang tua dan keluarga berwenang dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Isi peraturan

Teks171PDFHirarki

Memuat teks peraturan…