DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah 3.Hak dan Kewajiban Masyarakat 4.Ruang Lingkup 5.Tertib Jalan dan Angkutan Jalan 6.Tertib Sosial 7.Tertib Lingkungan 8.Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum 9.Tertib sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, waduk dan danau 10.Tertib Usaha Tertentu 11.Tertib PKL 12.Tertib Reklame 13.Tertib Bangunan 14.Peran Serta Masyarakat 15.Pembinaan, pengendalian, penghargaan 16.Ketentuan Penyidikan 17.Sanksi Administrasi 18.Ketentuan Pidana 19.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor A-6 Tahun 1955 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor A-9a Tahun 1968 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kerapihan, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Kesehatan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang- undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 SALINAN Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 69);
13.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
17.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
19.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
22.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pengaturan Tempat Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo;
34.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Linmas adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
5.Kepala Satpol PP dan Linmas adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
8.Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
9.Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
10.Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11.Badan Hukum yang selanjutnya disebut Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12.Orang adalah orang perorangan atau individu.
13.Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
14.Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
15.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
17.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18.Ruang Manfaat Jalan adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
19.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20.Jalur Hijau adalah ruang terbuka hijau yang memiliki jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
21.Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
22.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
23.Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai sepanjang kiri dan kanan.
24.Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit- parit tempat mengalirkan air.
25.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
26.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang dalam usahanya menggunakan sarana dan/atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta menempati bangunan jalan, trotoar dan/atau tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan bagi tempat usaha secara tetap.
27.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
28.Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dalam kehidupannya tidak sesuai dengan norma agama, norma moral, norma hukum, dan/atau norma-norma masyarakat, termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen, orang terlantar dan tuna susila.
29.Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seks tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan termasuk didalamnya mucikari, wanita tuna susila, pria tuna susila dan waria tuna susila.
30.Mucikari adalah seseorang yang menjadi induk semang yang mengorganisir tuna susila.
31.Perbuatan Asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
32.Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan perbuatan cabul
33.Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
34.Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta- minta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
35.Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat- tempat umum.
36.Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
37.Orang Terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan.
38.Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
39.Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual/sensorik atau ganda/multi dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
40.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
41.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
42.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
43.Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
44.Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.
45.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
46.Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau pengguna bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
47.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
48.Binatang adalah makluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi baik yang hidup di darat, udara maupun air secara liar.
49.Hewan adalah jenis binatang peliharaan/binatang yang dapat dipelihara oleh manusia.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

a.menyusun kebijakan dan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; dan
b.melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah maupun lintas daerah.

Pasal 3

Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi:

a.memberikan penyuluhan, pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, ketenteraman, kebersihan dan keindahan sebagai upaya menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup;
b.Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.Melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d.Mengembangkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparatur penegak hukum; dan
e.Melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

a.mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;
b.mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui Satpol PP dan Linmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah; dan
d.mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 5

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk:

a.beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
b.menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
c.menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan
d.menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini meliputi:

a.tertib jalan dan angkutan jalan;
b.tertib sosial;
c.tertib lingkungan;
d.tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
e.tertib sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, waduk dan danau;
f.tertib usaha tertentu;
g.tertib PKL;
h.tertib reklame; dan
i.tertib bangunan.

BAB V

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 7

(1)Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
(2)Untuk melindungi hak setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas.
(3)Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan infrakstruktur serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.
(4)Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
(5)Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 8

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangannya melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 9

(1)Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
(3)Dalam hal belum tersedia tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
(4)Penyandang disabilitas tidak wajib menggunakan tempat penyeberangan apabila belum terdapat fasilitas bagi mereka.

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017