DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang berisi tentang pengertian kata dan istilah yang dipergunakan dalam Perda. - Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan usaha hiburan. - Ruang lingkup penyelenggaraan usaha hiburan - Bentuk Usaha dan Permodalan Usaha Hiburan. - Klasifikasi Izin, Kriteria Usaha dan Persyaratan Fasilitas Usaha Hiburan. - Penyelenggaraan Usaha Hiburan. - Perizinan Usaha. - Izin Perluasan Tempat Usaha. - Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin. - Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin. - Peran Serta Masyarakat - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. - Sanksi Administratif. - Ketentuan Penyidikan. - Ketentuan Pidana. - Ketentuan Lain-lain. - Ketentuan Peralihan. - Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan usaha hiburan ada yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan dan kearifan lokal atau sosial budaya Kabupaten Wonosobo yang dapat menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pengendalian usaha hiburan di Kabupaten Wonosobo, pemerintah daerah memandang perlu untuk melakukan penataan dan pengaturannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Usaha Hiburan Di Kabupaten Wonosobo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3659);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mempunyai kewenangan di bidang pariwisata dan kebudayaan.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
8.Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9.Usaha Hiburan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
10.Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.
11.Izin Insidentil adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dengan jangka waktu terbatas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan usaha hiburan dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan hiburan termasuk semua bentuk kegiatan, tempat, aktifitas dan waktu penyelenggaraannya.
(2)Penyelenggaraan usaha hiburan bertujuan agar kegiatan hiburan memberikan manfaat yang baik dan tidak mengakibatkan serta menyebabkan terganggunya tatanan sosial dan agama.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan usaha hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Bentuk Usaha dan Permodalan;
b.Klasifikasi Izin, Kriteria Usaha dan Persyaratan Fasilitas;
c.Penyelenggaraan Usaha Hiburan;
d.Perizinan Usaha;
e.Izin Perluasan Tempat Usaha;
f.Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin;
g.Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin;
h.Peran Serta Masyarakat
i.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
j.Sanksi Administratif.

BAB IV

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4

(1)Usaha hiburan yang seluruh modal usahanya dimiliki oleh Pemerintah Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Segala bentuk usaha hiburan dilarang menjadi sarana perjudian, penjualan atau mengkonsumsi minuman berakohol, narkoba, pemandu lagu dan prostitusi terselubung, serta hal-hal yang menimbulkan pelanggaran kesusilaan, keagamaan, keamanan dan ketertiban umum.
(3)Usaha hiburan yang seluruh modalnya patungan (kongsi) antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dan atau dengan Pemerintah Daerah, harus berbentuk badan hukum.
(4)Setiap usaha hiburan harus mempunyai kantor yang berdomisili di daerah dan pimpinan usahanya yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan setiap usaha yang dilaksanakannya.

BAB V

KLASIFIKASI IZIN, KRITERIA USAHA DAN PERSYARATAN FASILITAS

Pasal 5

(1)Klasifikasi usaha hiburan yang diwajibkan memiliki Izin Usaha adalah:
1. a.Arena permainan;
2. b.Karaoke;
3. c.Rumah Pijat;
4. d.Kelab malam ;
5. e.Diskotek;
6. f.Pub.
(2)Klasifikasi usaha hiburan yang diwajibkan memiliki izin insidentil adalah:
1. a.Pagelaran kesenian;
2. b.Pagelaran musik;
3. c.Pagelaran tari;
4. d.Pagelaran busana;
5. e.Kontes kecantikan;
6. f.Sirkus;
7. g.Akrobat;
8. h.Sulap;
9. i.Arena pertunjukan satwa; dan
10. j.Pasar malam.
(3)Persyaratan fasilitas jenis usaha hiburan adalah:
1. a.Persyaratan Umum:
  1. 1.lokasi;
  2. 2.luas dan penataan ruangan;
  3. 3.luas dan penataan areal;
  4. 4.bangunan;
  5. 5.pintu gerbang;
  6. 6.areal parkir; dan
  7. 7.plang tanda izin dari Pemerintah Daerah.
2. b.Fasilitas yang harus tersedia adalah Jasa Pelayanan Umum terdiri dari:
  1. 1.kantor;
  2. 2.toilet;
  3. 3.fasilitas kebersihan;
  4. 4.tempat pembayaran;
  5. 5.P3K;
  6. 6.pos keamanan;
  7. 7.tempat beribadah; dan
  8. 8.tempat parkir.
3. c.Instalasi Teknis:
  1. 1.tenaga listrik;
  2. 2.air bersih;
  3. 3.sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
  4. 4.sistem tata suara;
  5. 5.sistem pembuangan limbah dan drainase; dan
  6. 6.lampu penerangan di sekitar lokasi.
4. d.Administrasi dan Pengelolaan:
  1. 1.waktu operasional;
  2. 2.tenaga kerja;
  3. 3.jam kerja karyawan;
  4. 4.laporan keuangan;
  5. 5.laporan kehadiran pengunjung; dan
  6. 6.Laporan Kasus.
(4)Kriteria sesuai dengan Klasifikasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan usaha hiburan lokasinya tidak boleh kurang dari radius 500 meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan, pemukiman penduduk dan gedung pemerintahan.
(2)Rekomendasi dan atau izin usaha hiburan diberikan setelah mendapat persetujuan dari warga sekitarnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Ketentuan mengenai waktu penyelenggaraan usaha hiburan diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Khusus mengenai waktu operasional usaha karaoke diatur sebagai berikut :
1. a.Hari Senin sampai dengan hari Jum’at jam 13.00 sampai dengan jam 01.00 WIB;
2. b.Hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional jam 13.00 sampai dengan jam 02.00 WIB;
3. c.Khusus untuk bulan Ramadhan, hari-hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia dan event-event keagamaan yang bersifat nasional, usaha karaoke dilarang beroperasi.

Pasal 8

Penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan yang bersifat insidentil wajib memenuhi persyaratan dan perizinan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

PERIZINAN USAHA

Pasal 9

Setiap kegiatan Usaha Hiburan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo No. 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo No. 2 Tahun 2016