DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 162

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Asas Dasar 2. Ruang Lingkup 3. Prinsip Penyelenggaraan 4. HAM dan Kebebebasan Dasar Manusia 5. Kewajiban Dasar Manusia 6. Pelaksanaan 7. Partisipasi Masyarakat 8. Kerja sama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor SALINAN 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
16.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
18.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
19.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
20.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
21.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
25.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
26.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Wonosobo.
3.Kabupaten Wonosobo adalah daerah otonom yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Wonosobo menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
4.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
5.Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Ketentuan peraturan Perundang- undangan dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
6.Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
7.Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia adalah kabupaten yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya menerapkan pendekatan HAM untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan HAM.
8.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11.Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum diDaerah.
12.Partisipasi Masyarakat adalah peran serta wargauntuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13.Kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban.
14.Warga adalah penduduk Kabupaten Wonosobo.
15.Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

BAB II

ASAS DASAR

Pasal 2

Kabupaten Wonosobo sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan dan keadilan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Kabupaten Wonosobo menerapkan pendekatan berbasis HAM untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, sehingga menjadi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

Pasal 4

Pemerintah Daerah bersama warga menyatakan komitmennya untuk turut serta secara aktif menjalankan kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.prinsip penyelenggaraan;
b.HAM dan kebebasan dasar manusia;
c.kewajiban dasar manusia;
d.pelaksanaan;
e.partisipasi masyarakat; dan
f.kerja sama.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM meliputi:

a.hak atas kabupaten;
b.nondiskriminasi dan aksi afirmasi;
c.inklusi sosial dan keragaman budaya;
d.pemerintahan yang demokratis dan akuntabel;
e.keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan;
f.pengarusutamaan HAM; dan
g.hak atas pemulihan.

(1)Hak atas Kabupaten meliputi hak terhadap pembangunan, lingkungan yang sehat, penggunaan dan pelestarian sumber daya alam, partisipasi dalam perencanaan dan manajemen wilayah, serta warisan sejarah dan budaya.
(2)Hak atas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak kolektif dari warga, termasuk kelompok rentan.

Pasal 8

Kabupaten Wonosobo menerapkan kebijakan nondiskriminasi, termasuk kebijakan sensitif gender dan aksi afirmasi untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kemampuan bagi kelompok rentan.

Pasal 9

(1)Kabupaten Wonosobo menghormati keragaman sosial dan budaya yang meliputi perbedaan ras, agama, suku, bahasa dan adat istidadat serta keragaman norma dan budaya yang berbasis gotong-royong.
(2)Kabupaten Wonosobo menempatkan keragaman sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu kekuatan untuk meminimalisir potensi konflik dalam proses pembangunan.

Pasal 10

(1)Kabupaten Wonosobo Ramah HAM diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai perwujudan dari komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
(2)Pemerintah Daerah dan DPRD menjamin bahwa Rencana Pembangunan Daerah diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM melalui pengarusutamaan program dan kegiatan sesuai prinsip HAM.
(3)Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi antar lembaga publik dalam penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
(4)Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk menjamin hak atas informasi publik, komunikasi, serta hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan, penyusunan kebijakan, pembiayaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka menjunjung tinggi demokrasi dan pemerintahan yang akuntabel.

Isi peraturan

Teks162PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2018