DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan Modal, Sumber Penyertaan Modal, Pembinaan dan Pengawasan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung struktur permodalan dan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau sosial dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertaan modal daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penyertaan modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Badan Usaha adalah badan usaha dimana terdapat penyertaan modal Daerah, dalam proporsi kepemilikan saham tidak mayoritas, dan Daerah bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Badan Usaha yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Badan Usaha dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPD Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang bertempat di Daerah.
10.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
11.Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
12.Perseroan Terbatas Perkebunan Tambi yang selanjutnya disebut PT Perkebunan Tambi adalah Badan Usaha yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2- 19042.HT.01.04.TH.98 tanggal 9 Oktober 1998.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal dimaksudkan untuk:
1. a.penambahan modal Badan Usaha; dan
2. b.pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Badan Usaha.

Pasal 3

Penyertaan Modal pada Badan Usaha bertujuan untuk meningkatkan:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pertumbuhan ekonomi Daerah;
c.pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.kemampuan daya saing Badan Usaha;
e.kesejahteraan masyarakat; dan
f.penyerapan tenaga kerja.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Badan Usaha yang diberikan Penyertaan Modal terdiri atas:
1. a.PT BPD Jawa Tengah (Perseroda);
2. b.PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda);
3. c.PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda);
4. d.PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda); dan
5. e.PT Perkebunan Tambi.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.uang; dan/atau
2. b.barang milik Daerah.
(3)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Modal dasar yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah pada PT BPD Jawa Tengah sebesar Rp79.926.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah);
(2)Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah pada PT BPD Jawa Tengah (Perseroda) sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp51.501.000.000,00 (lima puluh satu miliar lima ratus satu juta rupiah).
(3)Penyertaan Modal pada PT BPD Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp28.425.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
(4)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama 5 (lima) tahun, dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 dengan perincian:
1. a.tahun 2024 sebesar Rp4.445.000.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
2. b.tahun 2025 sebesar Rp5.995.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
3. c.tahun 2026 sebesar Rp5.995.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
4. d.tahun 2027 sebesar Rp5.995.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah); dan
5. e.tahun 2028 sebesar Rp5.995.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
(5)Dalam hal Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, maka Penyertaan Modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dipenuhinya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

(1)Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda) sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp12.250.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Penyertaan Modal pada PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 7 (tujuh) tahun, dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2030 dengan perincian:
1. a.tahun 2024, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
2. b.tahun 2025, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
3. c.tahun 2026, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
4. d.tahun 2027, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
5. e.tahun 2028, sebesar Rp4.448.000.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
6. f.tahun 2029, sebesar Rp3.992.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah); dan
7. g.tahun 2030, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4)Dalam hal Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka Penyertaan Modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dipenuhinya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

(1)Modal dasar yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK Jawa Tengah sebesar Rp17.140.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus empat puluh juta rupiah);
(2)Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp6.350.000.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Penyertaan Modal pada PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp10.790.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
(4)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama 6 (enam) tahun, dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dengan perincian:
1. a.tahun 2024, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. b.tahun 2025, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. c.tahun 2026, sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. d.tahun 2027, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. e.tahun 2028, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
6. f.tahun 2029, sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).
(5)Dalam hal Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka Penyertaan Modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dipenuhinya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah pada PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 9

(1)Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah pada PT Perkebunan Tambi sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp7.000.001.000,00 (tujuh miliar seribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal pada PT Perkebunan Tambi ditetapkan sebesar Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 4 (empat) tahun, dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2027 dengan perincian:
1. a.tahun 2024, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. b.tahun 2025, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. c.tahun 2026, sebesar Rp Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
4. d.tahun 2027, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(4)Dalam hal Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka Penyertaan Modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dipenuhinya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

(1)Penyertaan Modal dapat bersumber dari APBD.
(2)Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…