DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berubahnya nilai modal dasar Badan Usaha Milik Daerah maka roadmap penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian; SALINAN Mengingat :
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri D);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 133);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan :PEPERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
b.Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12);
c.Nomor 15 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Badan Usaha Lainnya adalah badan usaha selain Badan Usaha Milik Daerah, yang didalamnya terdapat penyertaan modal dengan komposisi kurang dari 51% (lima puluh satu per seratus) dari Pemerintah Daerah.
7.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Lainnya.
8.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Lainnya.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah atau perseroan terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah atau perseroan terbatas, dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
11.Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya sesuai dengan anggaran dasar.
12.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
13.Direksi adalah organ perseroan daerah atau perseroan terbatas yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan daerah atau perseroan terbatas untuk kepentingan dan tujuan perseroan daerah atau perseroan terbatas serta mewakili perseroan daerah atau perseroan terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah atau perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah atau perseroan terbatas.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:
1. a.pendirian BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya;
2. b.penambahan modal BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya; dan
3. c.pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka pendirian BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar dan Modal Disetor.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(5)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk penambahan modal BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya bertujuan untuk meningkatkan:
1. a.pendapatan asli Daerah;
2. b.pertumbuhan ekonomi Daerah;
3. c.pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. d.kemampuan daya saing BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya;
5. e.kesejahteraan masyarakat; dan
6. f.penyerapan tenaga kerja.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya harus melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel, serta berpegang pada tata kelola perusahaan yang baik.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Ruang lingkup Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penyertaan Modal pada:
1. a.BUMD; dan
2. b.Badan Usaha Lainnya.
(2)BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo;
2. b.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo; dan
3. c.Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri.
(3)Badan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
2. b.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo;
3. c.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah; dan
4. d.Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.
  1. 5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo telah ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(2)Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.2.493.938.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
(3)Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.506.062.000,00 (dua milyar lima ratus enam juta enam puluh dua ribu rupiah).
(4)Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada Tahun 2023 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo telah ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan komposisi saham 100% (seratus perseratus) milik Pemerintah Daerah.
(2)Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
(3)Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah).
(4)Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap sampai dengan Tahun 2030 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

7.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri telah ditetapkan sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dengan komposisi saham 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) milik Pemerintah Daerah.
(2)Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
(3)Pada Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.44.400.000.000,00 (empat puluh empat milyar empat ratus juta rupiah).
(4)Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap sampai dengan Tahun 2030 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

8.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah telah ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima trilyun rupiah).
(2)Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.51.501.000.000,00 (lima puluh satu milyar lima ratus satu juta rupiah).
(3)Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.28.425.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
(4)Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap sampai dengan Tahun 2027 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

9.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo telah ditetapkan sebesar Rp.81.000.000.000,00 (delapan puluh satu milyar rupiah) dengan komposisi saham Pemerintah Daerah sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) atau Rp.39.690.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
(2)Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).
(4)Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap sampai dengan Tahun 2030 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

10.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah telah ditetapkan sebesar Rp.924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), dengan komposisi saham Pemerintah Daerah sebesar Rp.16.314.178.000,00 (enam belas milyar tiga ratus empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
(2)Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.6.350.000.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), akan diberikan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.9.964.718.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
(4)Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap sampai dengan Tahun 2028 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

11.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…