(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 30 Desember 20220 Desember 2022 BUPATI WONOSOBO, ttd AFIF NURHIDAYAT Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 30 Desember 20220 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd ONE ANDANG WARDOYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 177… Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO M. NURWAHID, S.H. Pembina Tk I 19721110 199803 1 013 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH:(17-382/2022) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 17 TAHUN 2022… TENTANG PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO I. UMUM Penataan kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo didasarkan pada kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi yang sedang dan terus dilaksanakan, yaitu sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, responsif, dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good local governance) yang bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sejak Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan. Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2020 (IRBI 2020) Indeks Resiko Bencana Kabupaten Wonosobo memiliki kelas resiko sedang untuk semua jenis potensi bencana. Oleh sebab itu membutuhkan kesiagaan dan kemantapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah salah satunya dari sisi penguatan kelembagaan dengan meningkatkan klasifikasi B menjadi klasifikasi A sesuai hasil rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbagi menjadi 4 sub urusan yaitu Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profile Kependudukan. Jika dilihat dari jenis pekerjaan/cakupan layanan pada Sub Urusan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Sub Urusan Pencatatan Sipil memiliki karakteristik yang berbeda. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, mencatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo 915.634 jiwa yang harus dilayani administrasi kependudukanya (data agregat Tahun 2022 semester I) tersebar di 15 kecamatan dan 265 desa/kelurahan. Berdasarkan hasil validasi pemetaan urusan pemerintahan Kabupaten Wonosobo tanggal 30 Juni 2016 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan nilai 900 dapat dibentuk dinas tipe A. Dari uraian data tersebut Kabupaten Wonosobo perlu menyesuaikan tipelogi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tipe C menjadi tipe B sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1