DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022

Nomor: 17
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
c.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan regulasi dan dinamika perkembangan pemerintahan daerah sehingga perlu diubah dan disesuaikan; SALINAN Mengingat :
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD tipe B;
c.Inspektorat Daerah tipe A;
d.Dinas terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan merupakan Dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Perhubungan dan bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. 6.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. 7.Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan Dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian dan bidang Kelautan dan Perikanan;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
11. 11.Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
13. 13.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi merupakan Dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Perindustrian, dan bidang Transmigrasi;
14. 14.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah merupakan Dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan;
15. 15.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan; dan
16. 16.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
e.Badan terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda merupakan Badan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah serta urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
2. 2.Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan intensitas kecil yang melaksanakan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan klasifikasi A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana dan sub urusan Kebakaran.
6. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan pelayanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

3.Pasal 10 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru.

5.Pasal 12 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 30 Desember 20220 Desember 2022 BUPATI WONOSOBO, ttd AFIF NURHIDAYAT Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 30 Desember 20220 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd ONE ANDANG WARDOYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 177… Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO M. NURWAHID, S.H. Pembina Tk I 19721110 199803 1 013 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH:(17-382/2022) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 17 TAHUN 2022… TENTANG PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO I. UMUM Penataan kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo didasarkan pada kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi yang sedang dan terus dilaksanakan, yaitu sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, responsif, dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good local governance) yang bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sejak Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan. Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2020 (IRBI 2020) Indeks Resiko Bencana Kabupaten Wonosobo memiliki kelas resiko sedang untuk semua jenis potensi bencana. Oleh sebab itu membutuhkan kesiagaan dan kemantapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah salah satunya dari sisi penguatan kelembagaan dengan meningkatkan klasifikasi B menjadi klasifikasi A sesuai hasil rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbagi menjadi 4 sub urusan yaitu Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profile Kependudukan. Jika dilihat dari jenis pekerjaan/cakupan layanan pada Sub Urusan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Sub Urusan Pencatatan Sipil memiliki karakteristik yang berbeda. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, mencatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo 915.634 jiwa yang harus dilayani administrasi kependudukanya (data agregat Tahun 2022 semester I) tersebar di 15 kecamatan dan 265 desa/kelurahan. Berdasarkan hasil validasi pemetaan urusan pemerintahan Kabupaten Wonosobo tanggal 30 Juni 2016 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan nilai 900 dapat dibentuk dinas tipe A. Dari uraian data tersebut Kabupaten Wonosobo perlu menyesuaikan tipelogi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tipe C menjadi tipe B sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 10

Dihapus. Angka 4

Pasal 11

ayat 1 Dihapus. ayat 2 Dihapus. ayat 3 Cukup jelas. Angka 5

Pasal 12

Dihapus. Angka 6

Pasal 13

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 15

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…