DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (PERDA) ini berisi tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3 dan penambahan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), penghapusan Pasal 10 ayat (1), perubahan Pasal 11, penghapusan Pasal 12, dan perubahan Pasal 13.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka perlu menyesuaikan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo;
b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pemerintahan daerah maka perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, SALINAN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD tipe B;
c.Inspektorat tipe A;
d.Dinas terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan merupakan Dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Perhubungan dan bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. 6.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. 7.Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan Dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, sebagian urusan bidang Kelautan dan Perikanan;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan sebagian urusan Kehutanan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
11. 11.Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
13. 13.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi merupakan Dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Perindustrian, dan bidang Transmigrasi;
14. 14.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah merupakan Dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
15. 15.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
16. 16.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
e.Badan terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan intensitas kecil yang melaksanakan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Wonosobo dengan tipe A;
2. b.Kecamatan Kertek dengan tipe A;
3. c.Kecamatan Selomerto dengan tipe A;
4. d.Kecamatan Leksono dengan tipe A;
5. e.Kecamatan Garung dengan tipe A;
6. f.Kecamatan Kejajar dengan tipe A;
7. g.Kecamatan Mojotengah dengan tipe A;
8. h.Kecamatan Watumalang dengan tipe A;
9. i.Kecamatan Sapuran dengan tipe A;
10. j.Kecamatan Kalikajar dengan tipe A;
11. k.Kecamatan Kepil dengan tipe A;
12. l.Kecamatan Kaliwiro dengan tipe A;
13. m.Kecamatan Wadaslintang dengan tipe A;
14. n.Kecamatan Sukoharjo dengan tipe A;
15. o.Kecamatan Kalibawang dengan tipe A.
(3)Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan untuk membantu sebagian tugas Camat.
(4)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
1. a.Kecamatan Wonosobo terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Tawangsari;
  2. 2.Kelurahan Jaraksari;
  3. 3.Kelurahan Mlipak;
  4. 4.Kelurahan Sambek;
  5. 5.Kelurahan Kejiwan;
  6. 6.Kelurahan Jlamprang;
  7. 7.Kelurahan Pagerkukuh;
  8. 8.Kelurahan Kalianget;
  9. 9.Kelurahan Kramatan;
  10. 10.Kelurahan Rojoimo;
  11. 11.Kelurahan Bumireso;
  12. 12.Kelurahan Wonosobo Barat;
  13. 13.Kelurahan Wonosobo Timur.
2. b.Kecamatan Kertek terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Kertek;
  2. 2.Kelurahan Wringinanom.
3. c.Kecamatan Selomerto terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Wonorejo;
  2. 2.Kelurahan Selomerto.
4. d.Kecamatan Leksono terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Leksono.
5. e.Kecamatan Garung terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Garung.
6. f.Kecamatan Kejajar terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Kejajar.
7. g.Kecamatan Mojotengah terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Kalibeber;
  2. 2.Kelurahan Mudal;
  3. 3.Kelurahan Andongsili;
8. h.Kecamatan Watumalang terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Wonoroto.
9. i.Kecamatan Sapuran terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Sapuran.
10. j.Kecamatan Kalikajar terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Kalikajar.
11. k.Kecamatan Kepil terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Kepil.
12. l.Kecamatan Kaliwiro terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Kaliwiro.
13. m.Kecamatan Wadaslintang terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Wadaslintang.
  2. 3.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Dihapus.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang Bencana yang terbentuk sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Dihapus.
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan tentang pembentukan kelembagaan Rumah Sakit Daerah.
(3)Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru.

5.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur urusan pemerintahan mengenai Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah diundangkan.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 31 Desember 2019 BUPATI WONOSOBO, ttd EKO PURNOMO Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 31 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd ONE ANDANG WARDOYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN WONOSOBO M. NURWAHID, SH Pembina 197211101998031013 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH : (6-449/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO I. UMUM Penataan kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo didasarkan pada kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi yang sedang dan terus dilaksanakan, yaitu sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, responsif, dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good local governance) yang bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sejak Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan. Perubahan Atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut perubahan regulasi di tingkat pusat serta perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan pedoman bagi keseragaman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah sehingga diharapkan seluruh urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten dapat terakomodir pada Sekretariat Daerah. Fungsi pemerintahan desa yang saat ini diampu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo harus dipindahkan ke Perangkat Daerah teknis sehingga perlu adanya penyesuaian Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pedoman dan kejelasan kelembagaan Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, yaitu dalam bentuk Badan. Sehingga Kabupaten Wonosobo perlu melakukan penyesuaian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan sebelumnya dilakukan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020