(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur urusan pemerintahan mengenai Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah diundangkan.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 31 Desember 2019 BUPATI WONOSOBO, ttd EKO PURNOMO Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 31 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd ONE ANDANG WARDOYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN WONOSOBO M. NURWAHID, SH Pembina 197211101998031013 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH : (6-449/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO I. UMUM Penataan kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo didasarkan pada kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi yang sedang dan terus dilaksanakan, yaitu sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, responsif, dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good local governance) yang bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sejak Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan. Perubahan Atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut perubahan regulasi di tingkat pusat serta perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan pedoman bagi keseragaman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah sehingga diharapkan seluruh urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten dapat terakomodir pada Sekretariat Daerah. Fungsi pemerintahan desa yang saat ini diampu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo harus dipindahkan ke Perangkat Daerah teknis sehingga perlu adanya penyesuaian Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pedoman dan kejelasan kelembagaan Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, yaitu dalam bentuk Badan. Sehingga Kabupaten Wonosobo perlu melakukan penyesuaian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan sebelumnya dilakukan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.