DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 123

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wonosobo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : susunan organisasi perangkat daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa fungsi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tugas pokok meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menyelenggarakan pelayanan administratif, dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat, perlu didukung oleh birokrasi pemerintah daerah yang berfungsi secara efektif, efisien, dan professional;
c.bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemerintah daerah yang lebih fungsional dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, maka dilaksanakan penataan di semua aspek manajemen birokrasi (reformasi birokrasi), antara lain perlu didukung oleh struktur kelembagaan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);
d.bahwa berdasarkan kewenangan otonomi daerah, dinamika perkembangan lingkungan strategis, serta hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu untuk menata Organisasi Perangkat Daerah yang efisien dan efektif, sesuai dengan visi, misi, kebutuhan, potensi, cakupan tugas, dan kemampuan keuangan daerah dengan mengembangkan strategi fungsionalisasi perangkat daerah;
e.bahwa perlu dilakukan penataan dan pembentukan susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo; 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo. 3
4.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wonosobo.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Rumah Sakit, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.
11.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
12.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan.
13.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
14.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat Kabupaten;
4. d.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. e.Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
6. f.Dinas Kesehatan;
7. g.Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
8. h.Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan;
9. i.Dinas Pertanian dan Perikanan;
10. j.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. k.Dinas Pendapatan Daerah;
12. l.Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. m.Kantor Perindustrian dan Perdagangan;
14. n.Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
15. o.Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
16. p.Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
17. q.Kantor Perhubungan;
18. r.Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
19. s.Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
20. t.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
21. u.Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
22. v.Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
23. w.Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro; 4
24. x.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
25. y.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. z.Kecamatan; aa. Kelurahan; bb. Staf Ahli Bupati.
(2)Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, melaksanakan tugas pemerintahan lainnya, serta pelayanan administrasi.
(3)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. d.pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya;
5. e.pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah;
3. c.Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah;
4. d.Asisten Administrasi Sekretaris Daerah;
5. e.Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
  2. 2.Sub Bagian Pertanahan;
  3. 3.Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  4. 4.Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa;
6. f.Bagian Hukum, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
  2. 2.Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. 3.Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. g.Bagian Komunikasi dan Telematika, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Informasi Publik; 5
  2. 2.Sub Bagian Pemberdayaan Komunikasi Sosial;
  3. 3.Sub Bagian Pemberdayaan Informatika;
8. h.Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
  2. 2.Sub Bagian Prasarana Perekonomian dan Perusahaan Daerah;
  3. 3.Sub Bagian Ketahanan Pangan;
9. i.Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  2. 2.Sub Bagian Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  3. 3.Sub Bagian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
10. j.Bagian Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
  2. 2.Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Jasa Konstruksi;
11. k.Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Organisasi;
  2. 2.Sub Bagian Pengembangan Karier dan Penatausahaan Kepegawaian;
  3. 3.Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  4. 4.Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan;
12. l.Bagian Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Anggaran;
  2. 2.Sub Bagian Perbendaharaan dan Dana Perimbangan;
  3. 3.Sub Bagian Akuntansi;
  4. 4.Sub Bagian Aset Daerah;
13. m.Bagian Umum, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi;
  3. 3.Sub Bagian Administrasi Keuangan Setda;
14. n.Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. c.penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; 6
4. d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
1. a.Sekretaris DPRD;
2. b.Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. c.Bagian Persidangan dan Legislasi, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Kehumasan, Rapat dan Risalah;
  2. 2.Sub Bagian Legislasi dan Dokumentasi Hukum;
4. d.Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
(2)Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
(3)Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.perencanaan program pengawasan;
3. c.penyelenggaraan pemeriksaan dan evaluasi hasil pengawasan;
4. d.pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat;
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. g.Jabatan Fungsional.
(2)Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah koordinator operasional pengawasan. 7
(3)Bagan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, serta sebagian urusan Bidang Penataan Ruang.
(3)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Statistik, penyelenggaraan sebagian urusan Bidang Penataan Ruang, serta Penelitian dan Pengembangan;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Data dan Informasi, serta Statistik Daerah;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Statistik, sebagian urusan Bidang Penataan Ruang, serta Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan;
4. d.monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan capaian hasil pembangunan daerah.

Isi peraturan

Teks123PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo No. 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo No. 8 Tahun 2016