DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Asas dan Tujuan 2. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 3. Hak dan Kewajiban Calon TKI / TKI 4. Kewajiban PPTKIS 5. Tata cara Penempeatan TKI melalui PTKIS 6. Perlincungan calon TKI / TKI 7. Penyelesaian Perselisihan 8. Pembinaan dan Pengawasan 9. Sanksi Administasi 10. Ketentuan Penyidikan 11. Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan dan mewujudkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, perlu adanya upaya perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Wonosobo secara optimal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor SALINAN 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
12.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
19.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
20.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO Convention No. 88 Concerning The Organization of The Employment Service (Konvensi ILO No. 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1989, Seri D Nomor 1 );
22.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Daerah.
5.Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Wonosobo yang memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri yang terdaftar di Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
6.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Wonosobo dan memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
7.Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI asal Kabupaten Wonosobo sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
8.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
9.Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
11.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
12.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
13.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
14.Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
15.Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor Cabang PPTKIS yang berada di Kabupaten Wonosobo merupakan perwakilan PPTKIS yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.
16.Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material.
17.Rekrutmen adalah mekanisme penjaringan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan di luar negeri.
18.Tim Koordinasi Penanganan TKI Bermasalah adalah tim yang dibentuk Bupati yang bertugas sebagai pelaksana pengawasan dan penanganan TKI yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan.
19.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
20.Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Pasal 3

Penempatan dan perlindungan TKI bertujuan untuk:

a.memberdayakan dan mendayagunakan TKI secara optimal dan manusiawi;
b.menjamin dan melindungi calon TKI/TKI pada saat pra penempatan dan purna penempatan;
c.meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

BAB III

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI mempunyai wewenang untuk:

a.pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi Calon TKI di Daerah;
b.pengawasan pelaksanaan rekrutmen Calon TKI di Daerah;
c.turut serta dalam proses pelaksanaan perjanjian penempatan TKI;
d.penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di Daerah;
e.penerbitan rekomendasi paspor TKI di Daerah berdasarkan asal/alamat Calon TKI;
f.penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI;
g.sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala Daerah;
h.penelitian atas keabsahan naskah perjanjian penempatan TKI ke Luar Negeri;
i.pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI Daerah;
j.penerbitan Rekomendasi perizinan tempat penampungan TKI di Daerah; dan
k.penerbitan izin Balai Latihan Kerja Luar Negeri.

Pasal 5

(1)Dalam penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melaksanakan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
2. b.meningkatkan kompetensi Calon TKI/TKI;
3. c.menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK);
4. d.membentuk Tim Koordinasi Penanganan TKI Bermasalah;
5. e.melakukan fasilitasi dan advokasi kepada Calon TKI dan TKI ke luar negeri yang bermasalah.
(2)Tim Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam penempatan dan perlindungan TKI Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a.mengawasi pelaksanaan penempatan Calon TKI dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
b.membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan Calon TKI di luar negeri; dan
c.memberikan perlindungan kepada Calon TKI/TKI selama pra penempatan dan purna penempatan serta memfasilitasi selama masa penempatan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN CALON TKI/TKI

Pasal 7

(1)Setiap Calon TKI mempunyai hak untuk:
1. a.memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri serta biaya penempatan ke luar negeri;
2. b.memperoleh informasi jenis pekerjaan dan informasi upah yang akan diterima;
3. c.memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan selama pra penempatan, purna penempatan dan kepulangan TKI ke tempat asal;
4. d.mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, keahlian, keterampilan dan kemampuannya;
5. e.memperoleh kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadat agama dan keyakinannya;
6. f.memperoleh peningkatan kapasitas diri baik pendidikan formal maupun non formal.
(2)Setiap Calon TKI mempunyai kewajiban untuk:
1. a.mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
2. b.mentaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
3. c.menjadi peserta asuransi TKI;
4. d.membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan; dan
5. e.memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan bagi penempatan TKI Mandiri formal, TKI Profesional dan TKI informal.
(3)Setiap TKI yang pulang dari luar negeri harus :
1. a.memeriksakan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
2. b.melaporkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan domisili TKI.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi tanggung jawab PPTKIS/Cabang PPTKIS dan melaporkan kepada Tim Koordinasi.

BAB V

KEWAJIBAN PPTKIS

Pasal 8

(1)Setiap PPTKIS yang merekrut Calon TKI wajib untuk:
1. a.membuka kantor cabang PPTKI di Daerah;
2. b.melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi pekerjaan yang akan dilakukan;
3. c.memiliki surat izin pengerahan dari pejabat yang berwenang;
4. d.memiliki surat pengantar rekrut Calon TKI dari Pemerintah Provinsi;
5. e.melaporkan hasil perekrutan Calon TKI ke Organisasi Perangkat Daerah;
6. f.mengikutsertakan Calon TKI/TKI sebagai peserta asuransi perlindungan tenaga kerja;
7. g.membantu dan memfasilitasi Calon TKI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
8. h.melaporkan petugas rekruter kepada Organisasi Perangkat Daerah dengan membawa dan menunjukkan Surat Tugas;
9. i.Bagi Petugas Rekrut Calon TKI yang akan mengurus dokumen ke Desa/Kelurahan wajib menunjukkan Surat Tugas dari PPTKIS/Cabang PPTKIS kepada Kepala Desa/Kelurahan;
10. k.membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan Calon TKI dan diketahui oleh Organisasi Perangkat Daerah;
11. l.mengikutsertakan Calon TKI dalam program pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri;
12. m.bertanggung jawab atas kepulangan TKI dari negara penempatan ke Daerah;
13. n.melaporkan keberangkatan, keberadaan dan kepulangan TKI Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah;
14. o.memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. p.PPTKIS atau kantor cabang melaporkan realisasi penempatan TKI Daerah ke Organisasi Perangkat Daerah setiap bulan.
(2)PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kemampuan pengelolaan keuangan, dan mental spiritual sesuai dengan kompetensi yang dilakukan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENEMPATAN TKI MELALUI PPTKIS

Pasal 9

(1)Organisasi Perangkat Daerah melakukan pendaftaran terhadap Calon TKI yang akan direkrut oleh PPTKIS.
(2)Pendaftaran Calon TKI dilakukan secara online yang terintegrasi ke Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).
(3)Pendaftaran Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja.
(4)Calon TKI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun untuk Calon TKI formal dan berusia sekurang-kurangnya 21 tahun untuk Calon TKI informal yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan akte kelahiran dari instansi yang berwenang;
2. b.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari instansi/lembaga yang berwenang;
3. c.surat keterangan izin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
4. d.surat keterangan sehat bagi Calon TKI perempuan tidak dalam keadaan hamil;
5. e.Surat Keterangan Untuk Bekerja (SKUB) dari Desa/Kelurahan setempat dengan tembusan ke Kecamatan dan Kepolisian setempat;
6. f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
7. g.memiliki pendidikan dan keterampilan sesuai yang dipersyaratkan;
8. h.berpendidikan serendah-rendahnya SD atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah; dan
9. i.Calon TKI Perempuan tidak mempunyai tanggungan anak dibawah usia 2 (dua) tahun.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024