1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Daerah.
5.Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Wonosobo yang memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri yang terdaftar di Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
6.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Wonosobo dan memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
7.Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI asal Kabupaten Wonosobo sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
8.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
9.Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
11.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
12.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
13.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
14.Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
15.Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor Cabang PPTKIS yang berada di Kabupaten Wonosobo merupakan perwakilan PPTKIS yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.
16.Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material.
17.Rekrutmen adalah mekanisme penjaringan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan di luar negeri.
18.Tim Koordinasi Penanganan TKI Bermasalah adalah tim yang dibentuk Bupati yang bertugas sebagai pelaksana pengawasan dan penanganan TKI yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan.
19.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
20.Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004.