DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Juli 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, bentuk, tempat kedudukan, kegiatan usaha dan jangka waktu, maksud dan tujuan, modal dan saham, organ, operasional perusahaan, tahun buku dan laporan keuangan tahunan, penetapan dan penggunaan laba bersih, kerja sama, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang perlu ditingkatkan fungsi dan perannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mendukung tercapainya visi pembangunan kabupaten wonosobo;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan SALINAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. 4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. 6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK WONOSOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang- undang serta peraturan pelaksanaannya.
5.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnyadisingkat BUMD adalahbadanusaha yang seluruhatausebagianbesarmodalnyadimilikioleh Daerah.
7.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
10.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
11.Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Daerah dan dikelola secara korporasi.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

NAMA, BENTUK, TEMPAT KEDUDUKAN, KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

(1)Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroda dengan nama perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat bank wonosobo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
(2)Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan:
1. a.seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo menjadi kekayaan, hak dan kewajiban PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).
2. b.seluruh hubungan kerja antara karyawan dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo menjadi hubungan kerja antara karyawan dengan PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).

Pasal 3

PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di daerah.

Pasal 4

(1)PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 5

PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 7

Tujuan pendirian PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) adalah:

a.memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepad amasyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdayaguna;
d.Mendirikan dengan Prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.Memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

MODAL DAN SAHAM BagianKesatu Modal

Pasal 8

(1)Modal dasar PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(2)Modal dasar PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(3)Modal dasar yang disetor Pemerintah Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
(4)Untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menambah modal disetor secara bertahap melalui penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
(5)Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
(6)Ketentuan mengenai perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui dengan keputusan RUPS dan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan dalam bentuk Saham oleh PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang ditunjukkan dengan surat Saham.
(2)Semua Saham yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) merupakan saham atas nama.
(3)Seluruh Saham PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(4)Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.
(5)Perubahan jenis, jumlah dan nilai nominal, serta hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan tentang jumlah Saham, daftar pemegang Saham, pemindah tanganan Saham, duplikat Saham, hal-hal yang melekat dalam Saham, dan nilai nominal Saham diatur dalam peraturan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2025