DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 534

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Ambon

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa identifikasi masalah AMBON,
a.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta pelayanan yang optimal, diperlukan adanya pedoman yang olaan keuangan daerah yang baik, bertanggungjawab; dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini merupakan penyempumaan pengaturap yang dilakukan untuk menjaga 3 Keuangan Daerah yang baik, yaitu partisipatif; ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam (tiga) pilar tata Pengelolaan Transparansi, akuntabilitas,

c.bahwa untuk melaksanakan Wilayah Daerah Swatantra Republik Indonesia Tahun Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 1957 Nomor 80) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 1958 Nom or 111, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); Rs WALIKOTAI AMBON PROVINSI MALUKU Menimbang : Mengingat PERATURAN DAE NOMOR 11 T. TENT. POKOK-POKOK PENGELOL, DENGAN RAHMAT TUH WALIKOTA
a.bahwa untuk mewujud penyelenggaraan pemerin serta pelayanan yang opti menjabarkan sistem penge transparan, akuntabel, dan
b.bahwa identifikasi masalah H KOTA AMBON HUN 2022 NG N KEUANGAN DAERAH YANG MAHA ESA MBON, kesejahteraan masyarakat melalui an daerah yang efektif dan efisien , diperlukan adanya pedoman yang lolaan keuangan daerah yang baik, bertanggungjawab, dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini merupakan penyempurnaan pengaturat (tiga) pilar tata Pengelolaan h yang dilakukan untuk menjaga 3 Keuangan Daerah yang baik, yaitu Transparansi, akuntabilitas, partisipatif,
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 T Pengelolaan Keuangan Daer: un 2020 tentang Pedoman Teknis . ,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan h f c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945),
2. 2.Undang-Undang Nomor 690 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Republik Indonesia Tahun Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 1957 Nomor 80) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111i, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645),
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran Negara
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 244, Tambahan Lembaran 5587) sebagaimana telah di Undang-Undang Nomor 1 Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Republik Indonesia Nomor 4400); Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor ubah beberapa kali terakhir dengan Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Republik Indonesia Nomor 6757); Tahun 2022 tentang Hubungan Tambahan Lembaran Negara
7. 7.Undang-Undang Nomor 1 Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Republik Indonesia Nomor 6757);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur gganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 3. 4. 5. 6. 10. 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): Undang-Undang Nomor 23 |Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran | Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2022 tentang Hubungan Pusat dan Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Keuangan antara Pemerin (Lembaran Negara Republi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), . Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2022 tentang Hubungan 7. Keuangan Antara Pemerin Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negaral| Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nemor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tarigganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor 809): Peraturan Pemerintah Nomotf 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia (Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137), Peraturan Pemerintah omor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nompbr 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Pemerintah Nomgr 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8. 5156): i Menetapkan
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuaji Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AlSflBON MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH lan Rakyat Daerah menurut asas rinsip otonomi seluas-luasnya dalam

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud derjigan:

1.Daerah adalah Kota Ambon.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwak otonomi dan tugas pembantuan dengan p sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repu|blik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan ujrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Ambon.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lembaga perwakilan rakyat Daerah y ^ ig berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. selanjutnya disingkat DPRD adalah
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON | MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kota Ambon. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud lik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagdi unsur penyelenggara Pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Rep 3. Daerah yang memimpin pelaksanaan san Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Walikota adalah Walikota Ambon. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang iselanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah ydng berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadi hak dan kewajiban Daerah tersebut. 4. 5. 6. milik Daerah berhubung dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi7. perencanaan, penganggaran, pelak , penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahnilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
13.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan
15.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya d bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar- Daerah. singkat DBH adalah dana yang disingkat DAU adalah dana yang Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
17.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
19.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20.Pinjam an Daerah adalah sem u a tran saksi yan g m engakibatkan D aerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN8. adalah rencana keuangan tahunan Pemeri undang-undang. tah Pusat yang ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerdh yang selanjutnya disingkat APBD9. adalah rencana keuangan tahunan Daer Penerimaan Daerah adalah uang yang ma Pengeluaran Daerah adalah uang yang kel Pendapatan Daerah adalah semua penambahnilai kekayaan bersih dal berkenaan. Dana Transfer Umum adalah dana yan Daerah untuk digunakan sesuai dengan k kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksan Dana Transfer Khusus adalah dana yan yang ditetapkan dengan Perda. k ke kas Daerah. ar dari kas Daerah. Daerah yang diakui sebagai periode tahun anggaran yang dialokasikan dalam APBN kepada enangan Daerah guna mendanai desentralisasi. dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu rhendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Dana Bagi Hasil yang selanjutnya di Daerah. singkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antard Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN y pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan g dialokasikan dengan tujuan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya| disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang djalokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendandi Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewen Belanja Daerah adalah semua kewajibai sebagai pengurang nilai kekayaan bersih | berkenaan. gan Daerah. n Pemerintah Daerah yang diakui lalam periode tahun anggaran yang Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembal li, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun an an berikutnya. Pinjaman Daerah adalah semua tran si yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, peijanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
23.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
25.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Keija Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, be yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
28.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Keija dan Daerah.
29.Rencana Keija dan Anggaran Satuan Keija disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
30.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. anja, dan Pembiayaan serta asumsi tahun. Anggaran Satuan Keija Perangkat Perangkat Daerah, yang selanjutnya 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewhjiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat pengembalian pokok pinjaman. Usaha Milik Negara, Badan Usaha dengan hak memperoleh bunga dan Dana Cadangan adalah dana yang Gs jakan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana D dalam 1 (satu) tahun anggaran. 1 Beban adalah penurunan manfaat ekon erah yang tidak dapat dibebankan i atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas ata nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJMD adalah dokumen perenc tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya aan Daerah untuk periode 5 (lima) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk peri Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya memuat kebijakan bidang pendapatan, be yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Prioritas dan Plafon Anggaran Semen adalah Program prioritas dan batas e 1 (satu) tahun isingkat KUA adalah dokumen yang ja, dan Pembiayaan serta asumsi un. yang selanjutnya disingkat PPAS simal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja disingkat RKA SKPD adalah dokumen y belanja SKPD atau dokumen yang memu Anggaran Satuan Kerja Perangkat Perangkat Daerah, yang selanjutnya memuat rencana pendapatan dan rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan ranc Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah gan APBD. adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengamk ilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
31.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Keija Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah
32.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Keija Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.
33.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekeijaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
34.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan. 35 Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
36.Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
37.Kineija adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
38.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
39.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 40 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
41.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD. 31. 32. 33. 34. 35 36. 37. 38. 39. 40 41. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satjyan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Remerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daer sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada suatu Program dah terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupaipersonil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk b g/jasa. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun an melalui kontrak tahun jamak. aran yang pekerjaannya dilakukan Keluaran adalah barang atau jasa YA dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapai kebijakan. Sasaran dan tujuan Program dan Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan darj suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaar anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh seluruh Pengeluaran Daerah. Rekening Kas Umum Daerah adalah r Penerimaan Daerah dan membayar ening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untik menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengel ditetapkan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satu selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dan belanja SKPD atau dokumen yang aran Daerah pada bank yang Kerja Perangkat Daerah yang okumen yang memuat pendapatan emuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan an an oleh Pengguna Anggaran. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD. untuk membiayai pengeluaran yang gkin dilakukan melalui mekanisme disingkat LS adalah Pembayaran
42.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
43.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka keija dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada Satuan Keija Perangkat Daerah/Unit Satuan Keija Perangkat Daerah dan/atau menurut sifat dan tujuannya tidak mun Pembayaran Langsung.
44.Pembayaran Langsung yang selanjutnya Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar peijanjian keija, surat tugas, dan/atau surat perintah keija lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
45.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
46.Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan Pembayaran Langsung dan Uang Persediaan.
47.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
48.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
49.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
50.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
51.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
52.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Ambon.
53.Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Ambon. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. S1. 52. 53. Surat Permintaan Pembayaran yang dokumen yang digunakan untuk mengaju Uang Persediaan yang selanjutnya disin elanjutnya disingkat SPP adalah permintaan pembayaran. t UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau menurut sifat dan tujuannya tidak mun Pembayaran Langsung. Pembayaran Langsung yang selanjutny tuan Kerja Perangkat Daerah/Unit untuk membiayai pengeluaran yang gkin dilakukan melalui mekanisme disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaram/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau gurat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langgung. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada endahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang pe (satu) bulan. diaan dengan batas waktu dalam 1 Surat Perintah Membayar TU yang seldnjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbit atas beban pengeluaran DPA SKPD, karei menggunakan Pembayaran Langsung dan | Surat Perintah Membayar Langsung yang dokumen yang digunakan untuk penerbit atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada an Surat Perintah Pencairan Dana ha kebutuhan dananya tidak dapat Jang Persediaan. selanjutnya disebut SPM-LS adalah an Surat Perintah Pencairan Dana pihak ketiga. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pe ncairan dana atas Beban APBD. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBI) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluar: anggaran. anggaran selama 1 (satu) periode Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daer yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya Peraturan Walikota adalah Peraturan Wali g sah. Ym ta Ambon. Peraturan Daerah yang selanjutnya wa Perda adalah Perda Kota Ambon.
54.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
55.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
56.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
57.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
58.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
59.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh Satuan Keija Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Keija Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
60.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
61.Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
62.Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
63.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
64.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan menyusun kewenangan PA dalam melaksanakan menyusun tugas dan fungsi SKPD.
65.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
66.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. о 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Urusan Pemerintahan adalah kekua: kewenangan Presiden yang pelaksanaann dan penyelenggara Pemerintahan Dae pemerintahaan yang menjadi a dilakukan oleh kementerian negara rah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Urusan Pemerintahan Wajib adalah | diselenggarakan oleh Daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengai Urusan Pemerintahan yang wajib Urusan Pemerintahan yang wajib hn potensi yang dimiliki Daerah. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Uru Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minirhal. sa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah pada Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sel jutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah! adalah unsur penunjang Urusan Pemerin melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dae Unit SKPD adalah bagian SKPD yang me yang selanjutnya disingkat SKPKD an pada Pemerintah Daerah yang h. laksanakan 1 (satu) atau beberapa Program. Pengguna Anggaran yang selanjutnya dismgkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan menyusun kewemangan PA dalam melaksanakan menyusun tugas dan fungsi SKPD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Dae
67.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
68.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
69.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD atau Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
70.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
71.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
72.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
73.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian keija yang diangkat oleh pejabat 9enyusu kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
74.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau 9enyusun besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
75.Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluai) untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan
76.Standar Akuntansi Pemerintahan yang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 9enyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
77.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam 9enyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. APBD dalam setiap periode. selanjutnya disingkat SAP adalah adalah prinsip-prinsi dasar-dasar, 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 16. 77. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang| selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD atau Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Bendahara Penerimaan adalah pejabat| yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausah , dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausah , dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 9enyusu kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau 9enyusun besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 9enyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. . Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerahl| adalah prinsip-prinsi dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedomam dalam 9enyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan ah keuangan terhadap anggaran, antar periodg maupun antar entitas. urusan
78.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemenlain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
79.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secarasistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
80.Hari adalah hari keija.

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

a.hak Pemerintah Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
b.kewajiban Pemerintah Daerah untuk pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.Penerimaan Daerah;
d.Pengeluaran Daerah;
e.Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan/atau
f.Kekayaan Pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
(3)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. 79. 80. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yani rangkaian sistematik dari prosedur, peny p selanjutnya disingkat SAPD adalah Plenggara, peralatan dan elemenlain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sej pelaporan keuangan di lingkungan organi analisis transaksi sampai dengan si Pemerintahan Daerah. Bagan Akun Standar yang selanjutnya digingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secarasistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan angg Pemerintah Daerah. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGELOLA ata DAERAH

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi: a.

(1)
(2)
(3)an dan pelaporan keuangan hak Pemerintah Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga: Penerimaan Daerah: Pengeluaran Daerah, Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri a berharga, piutang, barang, serta hak lai termasuk kekayaan Daerah yang dipisah Kekayaan Pihak Lain yang dikuasai oleh b. d. oleh pihak lain berupa uang, surat yang dapat dinilai dengan uang, : dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka e. penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaku t secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk ma peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagdimana dimaksud pada ayat diwujudkan dalam APBD. yarakat, serta taat pada ketentuan

(1)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (&) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dar Pengeluaran Daerah.

Pasal 4

(1)Walikota selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
1. a.menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
2. b.mengajukan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. c.menetapkan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
6. f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
7. g.menetapkan KPA;
8. h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
9. i.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
11. k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
12. l.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
13. m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaanya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
(1)
(2)
(3)

Pasal 4

Walikota selaku pemegang kekuasaan (Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuarigan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

a.menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan (Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:
b.mengajukan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan (Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untlik dibahas bersama:
c.menetapkan Perda tentang APBD, Raricangan Perda tentang Perubahan p APBD, dan Rancangan Perda ten Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD:
d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah: mengambil tindakan tertentu dalam kgadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat, menetapkan kebijakan pengelolaan APBD: menetapkan KPA, . menetapkan Bendahara Penerimaan fa Bendahara Pengeluaran, menetapkan pejabat yang bertuga Daerah dan Retribusi Daerah,
j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah,
k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan e. f pat. melakukan pemungutan Pajak memerintahkan pembayaran,
1. 1.menetapkan pejabat lainnya dalan rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, dan
m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melimpahkan sebagian atau geluruh kekuasaanya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan (Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah. ga h.

(2)
(4)Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.Kepala SKPD selaku PA.
(5)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima, atau mengeluarkan uang.
(6)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

(1)Walikota selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perseroan Daerah.
(2)Ketentuan mengenai Walikota selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
1. a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; koordinasi pelaksanaan tugas lainnya dibidang Pengelolaan Keuangan c. d. e. f. Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memimpin TAPD. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 7

(1)Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
(4)
(6)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana d
1. a.Sekretaris Daerah selaku koordinator
2. b.Kepala SKPKD selaku PPKD:, dan Cc. Kepala SKPD selaku PA. imaksud pada ayat (3) terdiri atas: Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelimpahan sebagian atau seluruh kekjasaan sebagaimana dimaksud pada(S5) ayat (3) didasarkan pada prinsip permisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima, tau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Isi peraturan

Teks534PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGELOLA ata DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGELOLA ata DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020