DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan No. 01 Tahun 2017

Nomor: 01
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang, Kewajiban dan Hak, Pengangkatan, Pengambilan Sumpah/Janji, dan Pelantikan, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Kartu Tanda Pengenal, Kode Etik PPNS, Sekretariat PPNS, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
5.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
6.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
7.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangka.
8.Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana.
9.Tindak Pidana adalah tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana.
10.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
11.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS. 3

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP.

Pasal 3

(1)PPNS mempunyai tugas melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya Tindak Pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, Tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
(3)Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
(4)Dalam rangka pemeriksaan, PPNS berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan selama 1x24 jam yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. 4

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

a.melakukan Penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
b.menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan Tersangka;
2. 2.pemasukan rumah;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian;
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris PPNS.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PPNS diberikan insentif.
(2)Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

PENGANGKATAN, PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 7

Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Wali Kota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan:

a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
b.berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan IIIa;
c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
f.telah lulus pendidikan khusus di bidang Penyidikan;
g.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. 5

Pasal 9

Pengajuan permohonan untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan melampirkan dokumen:

a.petikan Keputusan Wali Kota mengenai pengangkatan sebagai PNS;
b.keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
c.ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
d.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah; dan
e.daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 10

(1)Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang ditunjuk.
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000