Pemerintah Kota Balikpapan
Pemerintah Kota Balikpapan adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan mengingat posisi Balikpapan sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) serta pusat ekonomi, industri, dan jasa yang strategis di Kalimantan Timur. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kota Balikpapan mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan, termasuk penerbitan kebijakan daerah, penyediaan layanan administrasi kependudukan dan perizinan, serta pelaksanaan program strategis seperti reformasi birokrasi dan pengembangan ekonomi.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan
Pemerintah Kota Balikpapan mengemban mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan mengingat posisi Balikpapan sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) serta pusat ekonomi, industri, dan jasa yang strategis di Kalimantan Timur. Institusi ini bertanggung jawab penuh dalam menjaga stabilitas, memfasilitasi pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ruang lingkup Pemerintah Kota Balikpapan mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan yang terintegrasi. Dalam hal regulasi, pemerintah kota mengeluarkan berbagai kebijakan terkait tata ruang, perizinan, dan pengelolaan lingkungan, serta mendorong reformasi birokrasi. Sementara itu, pelayanan publik disediakan secara daring melalui aplikasi "Emanuntung", meliputi administrasi kependudukan, perizinan, dan informasi ketenagakerjaan.
Beberapa program strategis yang diimplementasikan antara lain adalah pelayanan terpadu melalui aplikasi "Emanuntung" dan reformasi birokrasi untuk memperkuat sistem merit. Pemerintah kota juga fokus pada pengembangan ekonomi dan investasi melalui "Peta Potensi Investasi" serta upaya mewujudkan Balikpapan sebagai kota kreatif dan berdaya saing. Selain itu, program transparansi dan akuntabilitas melalui "Open Data Balikpapan" serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan turut menjadi prioritas.
Dalam isu nasional, Pemerintah Kota Balikpapan memiliki peran krusial sebagai gerbang IKN dan penyangga utama pembangunan ibu kota baru. Kontribusinya meliputi penyediaan infrastruktur dan logistik, pengembangan sebagai pusat ekonomi dan jasa, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di sekitar IKN. Balikpapan juga berperan dalam pengembangan sumber daya manusia dan mendorong sinergitas lintas sektor untuk menyukseskan program-program nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Balikpapan untuk berbagai kebutuhan esensial, seperti administrasi kependudukan dan perizinan usaha. Layanan ketenagakerjaan, informasi kesehatan, dan akses data publik juga tersedia melalui kanal resmi. Warga juga dapat menyampaikan pengaduan atau aspirasi terkait pelayanan dan kebijakan pemerintah kota.
Sebagai pilar penting pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif. Mandatnya yang luas didukung oleh program-program strategis yang berfokus pada transparansi, efisiensi birokrasi, pengembangan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Keberadaannya sangat vital dalam mendukung pertumbuhan regional dan nasional, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Balikpapan menuju kota masa depan yang modern dan berdaya saing.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2024
1. Ketentuan Umum; 2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; 3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 4. Hak dan Kewajiban; 5. Persyaratan Pemberian Bantuan Hukum; 6. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; 7. Standar Bantuan Hukum; 8. Pengajuan Rencana Anggaran dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum; 9. Larangan; 10. Sanksi Administratif; 11. Ketentuan Penyidikan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Pelaporan; 14. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi; 15. Pembiayaan; 16. Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2019
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdiri atas: a. Pendapatan sebesar Rp2.527.027.291.918,00, Belanja Daerah sebesar Rp2.789.437.578.346,00 dan Pembiayaan Daerah netto sebesar Rp262.410.286.428,00. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat dan keperluan mendesak meliputi: a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;dan/atau c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini membahas tentan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KTSR), tujuan pengaturan pelaksanaan KTSR, prinsip penerapan KTSR, ruang lingkup KTSR, larangan dan kewajiban, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif bagi pelanggaran KTSR.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2018
Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan yang disebut Perumda Manuntung Sukses adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan. Perumda Manuntung Sukses merupakan peralihan nama dari Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan. Perumda Manuntung Sukses merupakan Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 3. Pembentukan UPTD; 4. Staf Ahli; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang struktur dan tata organisasi RSUD
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024
1. Ketentuan Umum; 2.Kerangka RPJP Daerah; 3. RPJP Daerah Sebagai Dasar Pembangunan Daerah; 4. RPJP Daerah Sebagai Pedoman Pembangunan Daerah; 5. Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 6. Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023.