DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan E-Government, Penyelenggaraan Pos Dan Telekomunikasi, Penyelenggaraan Informasi Dan Komunikasi Publik, Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Peyelenggaraan Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan di bidang persandian dan urusan pemerintahan di bidang statistik.
6.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak kepihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7.Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
8.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
9.Infrastruktur adalah sarana dan prasarana TIK yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan TIK.
10.Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna program yang menunjang kinerja sistem informasi.
11.Jaringan adalah koneksi yang terhubung secara intranet, ekstranet dengan pengaturan serta standarisasi protokol.
12.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik dan non elektronik. 3
13.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
14.Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih penyelenggara telekomunikasi seluler.
15.Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
16.Penyelenggara Jasa Internet yang selanjutnya disingkat PJI adalah usaha masyarakat berbasis internet untuk memberikan layanan informasi maupun hiburan seperti warung internet, game online, Internet Service Provider (ISP) dan PJI lain sesuai perkembangan teknologi.
17.Pemetaan adalah proses penentuan gambar, tulisan, peta dan grafik dalam informasi hubungan antar entitas yang dipetakan.
18.Badan Publik Daerah adalah lembaga pemerintahan daerah dan organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah orang yang ditugaskan menduduki jabatan tertentu yang tugasnya mengelola informasi dan dokumentasi di suatu Badan Publik.
20.Penyelenggaraan Sistem Elektronik di pemerintahan yang selanjutnya disebut e-Government adalah pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
21.Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
22.Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.

Pasal 2

Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk:

a.mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
b.mengoptimalkan pelayanan publik; dan
c.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Komunikasi dan informatika. 4

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika meliputi bidang:

a.penyelenggaraan e-Government;
b.penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi; dan
c.penyelenggaraan Informasi dan komunikasi publik.

BAB III

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan e-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan:
1. a.pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. b.pelayanan publik; dan
3. c.internal pemerintahan.
(2)Perencanaan penyelenggaraan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah harus mengikuti rencana induk penyelenggaraan e-Government yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain.
(4)Dalam penyelenggaraan e-Government seluruh Perangkat Daerah menyusun dan menjalankan rencana kegiatan tahunan yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana induk.
(5)Aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan e-Government di Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBD harus memenuhi ketentuan:
1. a.legal atau bersifat kode-sumber terbuka;
2. b.paling sedikit dilengkapi dengan dokumen kebutuhan perangkat lunak, dokumen arsitektur atau desain, dokumen manual, dan kode sumber;
3. c.Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan e-Government pada Pemerintah Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit; dan
4. d.kode-sumber terbuka atas Aplikasi menjadi milik Daerah dan disimpan di dalam suatu bank data elektronik yang dikelola oleh Dinas dan Perangkat Daerah pengguna.
(6)Penyedia Infrastruktur dalam penyelenggaraan e-Government di Pemerintah Daerah sebagai berikut:
1. a.Dinas sebagai penyedia dan pengelola infrastruktur;
2. b.Perangkat Daerah diluar Dinas dapat menyediakan dan mengelola Infrastruktur untuk kebutuhan sendiri dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas; dan
3. c.Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur.
(7)Data dan Informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan e-Government di Pemerintah Daerah memenuhi ketentuan:
1. a.data dan Informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dapat digunakan untuk keperluan internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; 5
2. b.data dan informasi Perangkat Daerah pemilik yang digunakan oleh Perangkat Daerah lain wajib dijamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhannya maupun data milik Perangkat Daerah lain yang dimanfaatkannya;
3. c.Perangkat Daerah pemilik data dan informasi wajib memberikan akses data dan informasi yang diperlukan oleh Perangkat Daerah lainnya untuk keperluan layanan publik; dan
4. d.seluruh data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disimpan dalam pusat data yang dikelola Dinas.
(8)Pemerintah Daerah menetapkan regulasi dan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman pelaksanaan e-Government di seluruh Perangkat Daerah.
(9)Dinas melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan e-Government di setiap Perangkat Daerah dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Wali Kota.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan e-Government di Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah penyelenggara menjaga Keamanan Informasi dan transaksi elektronik dalam penyelenggaraan e- Government.
(2)Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin kerahasiaan, ketersediaan dan keutuhan data dan Informasi milik Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Keamanan Informasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 7

Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi:

a.pemberian rekomendasi Penyelenggaraan Pos di tingkat Daerah dan rekomendasi Penyelenggaraan Pos di tingkat Provinsi apabila diperlukan;
b.rekomendasi Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diberikan jika melakukan layanan dalam bentuk:
1. 1.Komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;
2. 2.paket;
3. 3.logistik;
4. 4.transaksi keuangan; dan/atau
5. 5.keagenan Pos.
c.Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pos yang hasilnya dilaporkan kepada Kementerian yang membidangi Pos. 6

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:
1. a.pengaturan Jaringan Telekomunikasi kabel dan atau nir kabel sesuai dengan rencana tata ruang Daerah, yang meliputi:
  1. 1.pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan Jaringan tetap lokal;
  2. 2.Pemetaan Jaringan Telekomunikasi;
  3. 3.pembangunan dan pemanfaatan saluran serat optik bersama bawah tanah;
  4. 4.pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi;
  5. 5.pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel Telekomunikasi; dan
  6. 6.pemberian izin penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang mengacu pada peta Jaringan Telekomunikasi.
2. b.PJI wajib menerapkan internet sehat dan aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai agama, norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan.
(2)Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 9

(1)Untuk menjamin ketersediaan layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah membentuk PPID.
(2)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah.
(3)PPID Pemerintah Daerah dapat membina PPID pada Badan Publik Daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyediakan sumberdaya dan tatakelola media publik sebagai sarana Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
(2)Sumber daya media publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mengelola media publik.
(3)Media publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengelolaan website, media sosial, media luar ruang, media center, audio visual dan media cetak;
2. b.pengelolaan temu publik;
3. c.fasilitasi komunitas warga yang berperan serta dalam membangun Daerah; dan
4. d.media publik lain yang sejenis. 7
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan media publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…