DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 03 Tahun 2023

Nomor: 03
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Penetapan Cadangan Pangan; Penyelenggaraan Cadangan Pangan; Sistem Informasi Cadangan Pangan; Peran Serta Masyarakat; Pelaporan; Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); -A WALI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH Menimbang : Mengingat : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BALIKPAPAN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang| Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai: Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana. telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Deerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-| Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan | Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756), n
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6856),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN | dan | WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah an yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, petemakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan teijangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8.Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
9.Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kota Balikpapan. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. | Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dari air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatari makanan atau minuman. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. | Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untu keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan: dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas 4. 5. 6. 7. 8. 9. ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

10.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
11.Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
12.Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
13.Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang teijadi secara terus-menerus dan meresahkan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai upaya mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan cadangan pangan di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengantisipasi:
1. a.kekurangan ketersediaan Pangan;
2. b.Gejolak Harga Pangan; dan/atau
3. c.Keadaan Darurat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penetapan Cadangan Pangan;
b.Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
c.sistem informasi cadangan pangan
d.peran serta masyarakat;
e.pelaporan;
f.pengawasan; dan
g.pembiayaan.
1. 10.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian 11. 12. 13. besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang terjadi secara terus-menerus dan meresahkan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai upaya mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah.

Pasal 3

(l) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan cadangan pangan di Daerah.

(2)Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk
1. c.Keadaan Darurat. | mengantisipasi:
2. a.kekurangan ketersediaan Pangan,
3. b.Gejolak Harga Pangan, dan/atau

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: mw D0 no « » penetapan Cadangan Pangan, | Penyelenggaraan Cadangan Pangan, sistem informasi cadangan pangan | peran serta masyarakat, pelaporan, pengawasan, dan d. f£ pembiayaan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

(1)Wali Kota menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(2)Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.
(3)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
2. b.kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
3. c.kerawanan Pangan di Daerah.
(4)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan:
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dam
2. b.potensi sumber daya Daerah.
(5)Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:
1. a.pola konsumsi;
2. b.kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
3. c.perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
4. d.tingkat konsumsi masyarakat; dan
5. e.jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 6

(1)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
(2)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(1)
(2)
(3)

Pasal 5

Wali Kota menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu. | Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan: |
1. a.produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah,
2. b.kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat, dan
3. c.kerawanan Pangan di Daerah. Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan:
4. a.kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah, dan
5. b.potensi sumber daya Daerah. Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetap | jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah so mempertimbangkan: |
6. a.pola konsumsi: | kearifan lokal yang berkembang di masyarakat, perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu, tingkat konsumsi masyarakat, dan | p An . jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. |

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…