DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2018

Nomor: 06
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. adapun Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2017 terdiri atas: Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.873.966.991.358,01dan Belanja Daerah sebesar Rp 1.760.740.291.755,85 sehingga terjadi Surplus sebesar Rp 113.226.699.602,16 disamping itu terdapat Pembiayaan Daerah Netto sebesar Rp85.007.745.930,00 yang terbentuk dari Penerimaan sebesar Rp 102.568.681.508,00 dan Pengeluaran sebesar Rp 17.560.935.578,00. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang j Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan | Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; ^ ; ■ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik j Indonesia Tahun 1945; !

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan j Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang r Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran j Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai j Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun j 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik i Indonesia Nomor 1820); j
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan j Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik j Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran j Negara Republik Indonesia Nomor 5234); J
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang j Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara j Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah j beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 j Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang j Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah j (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, [ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor | . 5679); :
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang i Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik [ Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran j Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 j ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana j telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri j Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan | Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun ! 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ! 1 i f Dengan Persetujuan Bersama j DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN | t dan j i WALI KOTA BALIKPAPAN j ! MEMUTUSKAN: j ' Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA' j DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. j { Pasal 1 ! ( i

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 berupa ! laporan keuangan memuat: j
1. a.Laporan Realisasi Anggaran; j
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
3. c.Neraea; |
4. d.Laporan Operasional; j
5. e.Laporan Arus Kas; j
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan j
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan. j
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan j laporan kineija dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik j daerah/perusahaan daerah. ! * Pasal 2 | Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ! a tahun anggaran 2017 terdiri atas: a. b. c. Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus/fDefisit) Pembiayaan Daerah: 1) Penerimaan 2) Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp 1.873.966.991.358,01 Rp 1.760.740.291.755,85 Rpl 13.226.699.602,16 Rp 102.568.681.508,00 Rp 17.560.935.578,00 Rp85.007.745.930,00 Pasal 3 - ; i Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: |
1. a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah | Rp(64.342.751.953,99) dengan rincian: j
  1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.938.309.743.312,00 j
  2. 2.Realisasi Rp 1.873.966.991.358.01 Selisih lebih/(kurang) Rp (64.342.751.953,99) ’ 2
2. b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah j Rp261.278.133.064,15 dengan rincian: j
  1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp 2.022.018.424.820,00
  2. 2.Realisasi Bel 1.760.740.291.755.85 Selisih lebih/(kurang) Rp 261.278.133.064,15
3. c.Selisih anggaran dengan realisasi Rp29.518.018.094,16 dengan rincian: surplus / (defisit) sejumlah
  1. 1.Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp (83.708.681.508,00)
  2. 2.Realisasi Eel 1113.226.699.602.16) Selisih lebih/(kurang) Rp 29.518.018.094,16
4. d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Rp0,00 dengan rincian: ■ - pembiayaan sejumlah
  1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 102.568.681.508,00
  2. 2.Realisasi Bel 102.568.681.508.00 Selisih lebih/(kurang) Rp °>00
5. e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Rpl.299.064.422,00 dengan rincian: . pembiayaan sejumlah
  1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 18.860.000.000,00
  2. 2.Realisasi Bel 17.560.935.578.00 Selisih lebih/(kurang) Rp 1.299.064.422,00 ■ .
6. f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(l.299.064.422,00) dengan rincian:
7. a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 83.708.681.508,00
8. b.Realisasi Eel 85.007.745.930.00 Selisih lebih/(kurang) Rp (1.299.064.422,00) Pasal 4 | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 j ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017, terdiri atas: I
9. a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 102.568.681.508,55 |
10. b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp(102.568.681.508,55) j SebagaiPenerimaan Pembiayaan Tahun Beijalan !
11. c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 198.234.445.532,16 j
12. d.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 198.234.445.532,16 { Pasal 5 I Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember j Tahun 2017, terdiri atas: I
13. a.Jumlah Aset Rp 7.863.461.301.524,35 j
14. b.Jumlah kewajiban Rp 53.373.318.626,52 j
15. c.Jumlah Ekuitas dana Rp 7.810.087.982.897,83 j I 3

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per; 31 Desember Tahun 2017, terdiri atas:

a.Pendapatan ,
b.Beban
c.Surplus/Defisit dari Operasi
d.Surplus/Defisit dari Non Operasi
e.Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
f.Pos Luar Biasa
g.Surplus/Defisit Rp 1.957.465.416.449,90 ! Rp 1.642.235.691.282,21 j Rp 315.229.725.167,69 ! Rp (708.039.038,00) 1 Rp 314.521.686.129,69 ! Rp (177.850.000,00) ] Rp 314.343.836.129,69 '!

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk | tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017, terdiri atas: ]

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017 Rp 102.568.681.508,55 I
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 564.618.895.713,58 \
c.Arus kas dari investasi aset non keuangan Rp (451.392.196.111,42) j
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp (17.560.935.578,00) !
e.Arus kas dari aktivitas transitoris Rp 0,00 |
f.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2017 Rp 198.234.445.532,71 j Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f | per 31 Desember Tahun 2017, terdiri atas: i
a.Ekuitas Awal Rp 7.530.256.161.697,46 j
b.Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp 314.343.836.129,69 j
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Rp (34.512.014.929,32)| Kesalahan Mendasar j
d., Ekuitas Akhir Rp 7.810.087.982.897,83 | Pasal 9 Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

I , Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 j tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari J Peraturan Daerah ini, terdiri atas: j

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; I Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut i Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; | Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut) urusan pemerintahan daerah, organisasi,! pendapatan, belanja dan pembiayaan; j Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah! menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, j program dan kegiatan; j V- - -* s Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah; untuk keselarasan dan keterpaduan urusan j pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangkaj pengelolaan keuangan negara; j Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; : Daftar piutang daerah; Lampiran 1.7 Lampiran 1.8 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah; Lampiran 1.9 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran 1.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan L am piranl.il Lampiran 1.12 sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan Daerah; dan : Daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah;
b.Lampiran II : Neraca;
c.Lampiran III : Laporan Arus Kas;
d.Lampiran IV : Laporan Operasional;
e.Lampiran V Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f.Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan g- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

I Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri j alas: |

a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 1 terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan |
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah j tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari j Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

j Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan j APBD sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017 j diatur dengan Peraturan Wali Kota. j " Pasal 13 V \ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. j Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan | Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. j Ditetapkan di Balikpapan ! - pada tanggal 30 A g u s t u s 2018 j WALI KOTA BALIKPAPAN, j ttd ' | M. RIZAL EFFENDI ! 5 Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 30 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, ttd SAYID MN FADLI LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (52/6/2018); Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM, \ \ DAUD PIRADE NIP 196108061990031004

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…