DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 07 Tahun 2016

Nomor: 07
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Kedudukan, Ruang Lingkup, dan Jangka Waktu Perencanaan, Kebijakan, Strategi, Arahan dan Indikasi Program Utama Pengembangan Pariwisata, Pengembangan Usaha Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016-2026.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
1. a.Destinasi Pariwisata;
2. b.Pemasaran Pariwisata;
3. c.Industri Pariwisata; dan
4. d.Kelembagaan Kepariwisataan.
(2)Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rippda Kota.

Pasal 3

Rippda Kota mengacu pada prinsip pengembangan Kepariwisataan yang meliputi:

a.pembangunan Kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat Daerah;
b.pembangunan Kepariwisataan yang terintregrasi harus sinergis dengan pembangunan Daerah dan wilayah yang lebih luas; dan
c.pembangunan Kepariwisataan berbasis masyarakat.

Pasal 4

Visi pembangunan Kepariwisataan Daerah yaitu terwujudnya Daerah sebagai tujuan Pariwisata internasional dengan mengedepankan ekowisata, ekokultural, MICE dan Wisata transit bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman hayati yang menjadi kekuatan Pariwisata Daerah;
b.meningkatkan Daya Tarik Wisata sejarah, budaya dan pendidikan;
c.meningkatkan kerjasama antar kelompok budaya demi terciptanya keunikan dan kekhasan Daerah;
d.tersedianya fasilitas Pariwisata, arena budaya dan pasar seni yang menampilkan kekhasan dan keunikan Daerah;
e.menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan terjangkau bagi penyelenggaraan Wisata MICE;
f.mendukung pelaku Usaha Pariwisata untuk menyelenggarakan Wisata transit yang terjangkau bagi Wisatawan singgah;
g.meningkatkan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi promosi dan pemasaran Pariwisata yang berwawasan lingkungan dan budaya; dan
h.menciptakan iklim investasi bagi pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata di bidang transportasi, akomodasi dan atraksi.

Pasal 6

Rippda Kota bertujuan untuk:

a.membangun dan menggali serta memanfaatkan potensi Pariwisata Daerah, sehingga kegiatan Pariwisata dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pilar utama pembangunan perekonomian yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan asli Daerah dan pendapatan masyarakat;
b.melestarikan, menata dan memelihara obyek dan Daya Tarik Wisata yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas pengalaman dan ilmu pengetahuan serta rekreasi sehingga mampu menjadi identitas Pariwisata Daerah;
c.meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan Kepariwisataan melalui usaha penunjukan dan pembinaan agar masyarakat sadar Wisata dan sekaligus meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisataan;
d.mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan Pariwisata perkotaan Daerah dengan arahan pemanfaatan tata ruang wilayah Daerah yang berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur Daerah yang berwawasan lingkungan sesuai dengan daya dukung serta arahan kebijakan pembangunan dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan Wisatawan;
e.menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan produk Pariwisata perkotaan;
f.mengembangkan sistem pengelolaan Pariwisata perkotaan yang mampu dan kegiatan rekreasi penduduk pada saat musim kunjungan rendah dan menyebarkan konsentrasi Wisatawan ke wilayah timur dan utara;
g.mengembangkan pemasaran Pariwisata yang terpadu, beretika, informatif dan komunikatif serta ramah lingkungan sehingga mampu memperkuat citra Daerah sebagai kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
h.memperkuat sistem Industri Pariwisata Daerah melalui pembangunan keterkaitan dengan industri kreatif masyarakat yang berwawasan lingkungan;
i.membangun sistem kelembagaan pemerintah, Industri Pariwisata, maupun masyarakat yang secara mandiri mampu mengendalikan pembangunan Pariwisata, sekaligus menarik minat investor untuk mengembangkan produk Pariwisata yang ramah lingkungan;
j.mengembangkan struktur Pemerintah Daerah yang efektif dan sistem pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya dalam mendorong Industri Pariwisata untuk mengembangkan Pariwisata kreatif dan inovatif yang berwawasan lingkungan; dan
k.menjadikan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata unggulan dan menjadikan pariwisata sebagi motor penggerak perekonomian Daerah, sekaligus menjadi percontohan pengembangan Pariwisata bagi Daerah lain.

Pasal 7

Sasaran dalam Rippda Kota meliputi:

a.tersusunnya arah kebijakan, visi dan misi pembangunan Kepariwisataan Daerah;
b.teridentifikasinya potensi wisata khas untuk setiap Daya Tarik Wisata, terutama Daya tarik Wisata unggulan;
c.terwujudnya tema pengembangan kawasan Pariwisata untuk memperkuat identitas Pariwisata Daerah;
d.meningkatnya kualitas penyediaan data dan informasi sebagai modal dasar dalam pengembangan Pariwisata Daerah bagi wisatawan, Pengusaha Pariwisata dan pengambil keputusan;
e.terwujudnya pemasaran dan promosi Pariwisata Daerah ke pasar Wisatawan yang tepat dan terarah;
f.meningkatnya arus perjalanan Wisata di dalam dan ke dalam Daerah;
g.terwujudnya iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat;
h.meningkatnya peluang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pengembangan Pariwisata untuk peningkatan kualitas kehidupannya;
i.meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan Pariwisata dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata di Destinasi Pariwisata unggulan dan mengembangakan desa Wisata agar manfaat Pariwisata dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat;
j.penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana obyek Wisata yang lebih baik dan terarah sehingga mampu meningkatkan daya tarik obyek wisata Daerah;
k.meningkatkan fasilitas dan layanan pendukung pengembangan Pariwisata Daerah, seperti akomodasi, pusat kuliner, money changer, penyediaan cinderamata, arena budaya dan pameran, pusat informasi Pariwisata, jaringan telekomunikasi dan transportasi;
l.memaksimalkan peranan Badan Promosi Pariwisata Daerah untuk memasarkan Pariwisata;
m.meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas dalam pengembangan Pariwisata;
n.terciptanya koordinasi seimbang antara sektor publik dan swasta yang terkait pengembangan Pariwisata, dengan masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi;
o.terwujudnya pengelolaan produk Wisata dan pasar Wisatawan yang ramah lingkungan;
p.tersusunnya strategi dan rumusan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah, yang akan menjadi acuan/pedoman pembangunan Kepariwisataan oleh pemangku kepentingan terkait;
q.sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan wilayah Daerah dalam pengembangan Pariwisata;
r.tersedianya gambaran detail mengenai pengembangan potensi Pariwisata dan kebudayaan Daerah;
s.menetapkan kawasan Pariwisata Daerah;
t.memberikan arah pengembangan Kepariwisataan Daerah; dan
u.menetapkan kebijakan sasaran kawasan pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Pasal 8

Rippda Kota berfungsi:

a.sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan sepuluh tahun Daerah;
b.sebagai pedoman pemanfaatan potensi Pariwisata sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
c.sebagai acuan untuk penyusunan rencana strategis sektor Pariwisata;
d.untuk mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan pembangunan antar wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
e.untuk memberikan kepastian dan kejelasan arah investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
f.sebagai pedoman bagi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pengembangan Pariwisata, obyek dan Daya Tarik Wisata.

BAB III

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 9

Kedudukan Rippda Kota:

a.merupakan penjabaran dari visi dan misi Daerah serta kebijaksanaan pembangunan yang berlaku lainnya;
b.merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program perangkat daerah;
c.merupakan dasar penyusunan pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan Daerah; dan
d.sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Kawasan Pariwisata dan Rencana Teknik Obyek Wisata.

Pasal 10

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rippda Kota meliputi:
1. a.ruang lingkup wilayah meliputi seluruh wilayah Daerah yang terbagi dalam 6 (enam) wilayah kecamatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kota dan kabupaten dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari pasar Daerah dalam keterkaitannya penyusunan paket wisata antar Daerah.
2. b.ruang lingkup materi terdiri atas:
  1. 1.profil kepariwisataan Daerah;
  2. 2.visi dan misi pengembangan pariwisata Daerah;
  3. 3.kebijakan, strategi, arahan dan indikasi program utama pengembangan pariwisata;
3. c.ruang lingkup keluaran yang memberikan arah tentang pengembangan:
  1. 1.produk pariwisata;
  2. 2.pasar dan promosi pariwisata; dan
  3. 3.sumber daya manusia dan kelembagaan.
(2)Kebijakan, strategi, arahan dan indikasi program utama pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf b angka 3 berdasarkan aspek:
1. a.produk wisata;
2. b.ketataruangan-SPKW;
3. c.sarana dan prasarana wisata;
4. d.pasar dan pemasaran Pariwisata Daerah;
5. e.transportasi dan infrastruktur penunjang Pariwisata;
6. f.investasi pengembangan Pariwisata Daerah;
7. g.kelembagaan pariwisata Daerah;
8. h.sumber daya manusia Pariwisata Daerah;
9. i.pengelolaan lingkungan;
10. j.sumber daya Budaya Daerah; dan
11. k.obyek daya tarik wisata Daerah.

Pasal 11

Jangka waktu Rippda Kota:

a.jangka waktu Rippda Kota adalah 10 (sepuluh) Tahun dari Tahun 2016- 2026 sesuai dengan RPJP Nasional; dan
b.Rippda Kota yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kepentingan Pembangunan Daerah, peninjauan dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

KEBIJAKAN, STRATEGI, ARAHAN DAN INDIKASI PROGRAM UTAMA PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 12

Kebijakan pengembangan produk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.mengembangkan segmen pasar wisatawan mancanegara sebagai pemicu apresiasi masyarakat terhadap obyek wisata di Daerah;
b.mengembangkan segmen pasar wisatawan Daerah berdasarkan kawasan wisata unggulan maupun produk wisata yang ditawarkan;
c.meningkatkan daya saing dan keanekaragaman produk wisata budaya dengan mengembangkan kelompok seni yang ada;
d.menyediakan sarana dan prasarana yang mampu menampung berbagai aktivitas budaya masyarakat dan penyelenggaraan festival budaya, wisata transit dan wisata MICE;
e.mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik pasar wisatawan yang menjadi sasaran di kawasan wisata unggulan;
f.mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu, dengan tema yang jelas, secara terorganisir, efisien dan efektif; dan
g.pengembangan Daya Tarik Wisata yang berbasis pada alam, seni budaya, sistem sosial.

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…