DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2018

Nomor: 08
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdiri atas: Pendapatan sebesar Rp2.464.403.224.865,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp 2.437.778.224.865,00, sehingga membentuk defisit sebesar Rp 26.625.000.000,00. disamping itu nilai Pembiayaan Daerah netto sebesar Rp 26.625.000.000,00, yang terbentuk dari Penerimaan sebesar Rp0,00 dan Pengeluaran sebesar Rp 26.625.000.000,00. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. NIHIL (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 19,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310, 4 1 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALIKOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan - PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdiri atas:

a.Pendapatan Rp 2.464.403.224.865,00
b.Belanja Daerah Rp 2.437.778.224.865,00 Surplus/ (Defisit) (Rp 26.625.000.000,00)
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan Rp 0,00
2. 2.Pengeluaran (Rp 26.625.000.000,00) Pembiayaan Netto Rp 26.625.000.000,00 1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp NIHIL

Pasal 2

(1)Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 710.004.216.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.195.993.286.000,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 558.405.722.865,00 1
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp 521.320.862.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 77.283.354.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp11.500.000.000,00
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 99.900.000.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp640.616.467.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 445.818.661.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 109.558.158.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp 3.000.000.000,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 273.104.144.865,00 2
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 189.951.578.000,00
4. d.Bantuan Keuangan Rp 92.350.000.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 889.668.689.606,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 1.548.109.535.259,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 771.97 1.639.000,00
2. b.Belanja Subsidi sejumlah Rp 1.000.000.000,00
3. c.Belanja Hibah sejumlah Rp 78.927.676.844,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 2.347 .499.000,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah Rp1.085.000.000,00
6. f.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 34.336.874.762,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 245.660.822.040,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 650.006.599.777,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 652.442.113.442,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp 0,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp 26.625.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 1 sebelumnya sejumlah Rp 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp26.625.000.000,00

Pasal 5

(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang,
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah, dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga. 3
(3)Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(4)Pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, yang kriteria belanjanya mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(5)Termasuk dalam Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
2.LampiranlIl Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah,
3.LampiranIII Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
4.LampiranIV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan,
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan, Lampiran VII Daftar Piutang Daerah, Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Lampiran IX '” Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, 10.Lampiran X Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya, 11.Lampiran XI “Daftar Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini. V Ji6. 7. 9. X

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dalam Peraturan Wali Kota. 4

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 28 Desember 2018 WALI KOTA BALIKPAPAN, ttd M. RIZAL EFFENDI Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, ttd SAYID MN FADLI LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 8 NOREC PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (107/8/2018): Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM, “VX ma DAUD PRADE AN 5s

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…