DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini membahas tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan diantaranya yang terkait dengan pelatihan dan pemagangan Tenaga Kerja, Pencari Kerja dan Pemberi Kerja, rekrutmen dan seleksi Tenaga Kerja, penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan kerja dan pengupahan, Hubungan Industrial dan kesejahteraan Tenaga Kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dan pelayanan Ketenagakerjaan dalam jaringan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan ketenagakeijaan di Kota Balikpapan mencakup pembangunan sumberdaya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga keija, upaya perluasan kesempatan keija, pelayanan penempatan tenaga keija, pengupahan dan pembinaan hubungan industrial; »
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang ketenagakeijaan merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakeijaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 > Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik j Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang j Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ; Dengan Persetujuan Bersama I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan i WALI KOTA BALIKPAPAN i MEMUTUSKAN: ! i Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN. I i

BAB IV

PELATIHAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA j Bagian Kesatu I

Pasal 6

(1)Pelatihan Keija bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan Kompetensi Keija bagi Tenaga Keija.
(2)Pelatihan Keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh: j
1. a.LPK Pemerintah; * - 6
2. b.LPK Perusahaan; atau
3. c.LPK Swasta. i

Pasal 7

(1)Peserta yang telah mengikuti Pelatihan Keija yang diselenggarakan LPK j sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan dinyatakan lulus! berhak mendapatkan sertifikat pelatihan. . j Nasional Sertiflkasi Profesi (BNSP) atau Lembaga Sertifikasi Profesi lainnya, j dan/atau Pemagangan menuju kualifikasi yang sesuai dengan Kerangka j Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan/atau Standar Kerangka | Kualifikasi Nasional Indonesia (SKKNI) dan/atau Standar Intemasional j dan/atau Standar Khusus.
(2)Dalam hal penyelenggaraan pelatihan dan/atau Pemagangan menuju I kualifikasi KKNI dan/atau SKKNI dan/atau Standar Intemasional \ dan/atau Standar Khusus, Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat j mengajukan Akreditasi di bawah pembinaan Dinas. j
(3)LPK Swasta menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali j kepada Dinas. j
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada j ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota. j
(2)Dalam hal peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh legitimasi kompetensinya, dapat mengikuti sertifikasi Kompetensi Kerja melalui uji kompetensi yang dilaksanakan Badan baik yang dilaksanakan secara mandiri maupun program Pemerintah atau perusahaan i
(1)Penyelenggara Pelatihan Keija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)dan/atau perorangan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(2)Ketentuan mengenai tata cara, prosedur dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Lembaga penyelenggara pelatihan wajib mempersiapkan, meningkatkan dan mempertahankan kualitas dalam setiap penyelenggaraan pelatihan
(1)Perusahaan/investor yang menanamkan modalnya di Daerah wajib

Pasal 10

(2)Pelatihan Tenaga Keija Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melatih Tenaga Keija Daerah untuk ditempatkan dan mengisi kebutuhan Tenaga kerjanya. s *
(1)Pemagangan merupakan program Pelatihan Keija yang bertujuan mempersiapkan Tenaga Keija untuk memperoleh keahlian tertentu dan| memiliki pengalaman keija sehingga terserap di pasar kerja. \
(2)Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar peijanjian: Pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis \ dan diketahui atau disahkan oleh Dinas.
(3)Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diselenggarakan; tidak melalui peijanjian Pemagangan dianggap tidak sah dan status; peserta berubah menjadi Pekeija/Buruh pada Perusahaan pemberi; pekeijaan.
(4)Peserta Pemagangan berasal dari: !
1. a.Pencari Keija;
2. b.siswa LPK; dan/atau j
3. c.Tenaga Keija yang akan ditingkatkan kompetensinya.

Pasal 12

(1)Jangka waktu Pemagangan paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)Dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu akan j memerlukan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka harus! dituangkan dalam peijanjian Pemagangan baru dan diketahui serta: disahkan oleh Dinas.
(1)Pencari Keija wajib mendaftar pada Dinas.
(2)Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi; penyandang disabilitas sesuai dengan pendidikan dan kemampuannya.
(3)Pencari Keija yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); diberikan tanda bukti pendaftaran berupa kartu Pencari Kerja.
(4)Pencari Keija terdaftar yang telah mendapatkan pekeijaan, wajib melapor kepada Dinas.
(5)Pencari Keija yang telah terdaftar tetapi belum mendapatkan pekeijaan,: harus melaporkan diri setiap 6 (enam) bulan sekali.
(6)Pencari Keija yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dihapuskan dari buku pendaftaran atau database Pencari Keija. ‘
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pelaporan Pencari Keija diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

! PENCARI KERJA DAN PEMBERI KERJA Bagian Kesatu j Pencari Keija \ Pasal 13 |

Pasal 14

(1)Pemberi Keija dapat berasal dari perusahaan maupun instansi pemerintah. |
(2)Pemberi Keija wajib melaporkan secara tertulis setiap ada dan/atau akan ada lowongan pekeijaan kepada Dinas. j
(3)Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk pelaporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota. j BAB VI j REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA KERJA \

Pasal 15

Dalam proses rekrutmen dan seleksi harus dilakukan dengan itikad baikj jujur dan transparan yang didasarkan kepada kaidah yang logis, etis dan berkeadilan. ! Pasal 16 j

(1)Rekrutmen Tenaga Keija dapat dilaksanakan oleh Pemberi Kerja melalui rekrutmen secara langsung (merekrut sendiri) atau melalui pelaksana Penempatan Tenaga Keija. |
(2)Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme antar keija lokal atau antar keija antar daerah.
(3)Rekrutmen yang dilakukan oleh Pemberi Keija wajib mempersyaratkan kartu pencari keija. j
(4)Dalam hal rekrutmen Tenaga Keija yang akan diikuti paling sedikit 25 (dua puluh lima) jumlah lowongan pekerjaan, Pemberi Kerja harus menyampaikan perencanaan seleksi kepada Dinas untuk dievaluasi dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan seleksi. j
(5)Rekrutmen yang dilaksanakan Pemberi Keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dilaporkan kepada Dinas.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekrutmen dan pelaporan Tenaga Keija diatur dengan Peraturan Wali Kota. : Seleksi j

Pasal 17

(1)Pelaksanaan seleksi dilakukan melalui seleksi administrasi dan seleksi teknis. j
(2)Pelaksanaan seleksi administrasi awal oleh Pemberi Keija dapat bekeijasama dengan pelaksana Penempatan Tenaga Keija. j
(3)Dinas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seleksi teknis.
(1)Perusahaan yang ada di Daerah memberdayakan Penempatan Tenaga Keija Daerah sesuai dengan kompetensi dan keahliannya sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Daerah.
(2)Dalam proses Penempatan Tenaga Keija harus dilaksanakan dengan asas terbuka, bebas, objektif, adil dan setara tanpa diskriminasi.

BAB VII

PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA j i

Pasal 19

(1)Penempatan Tenaga Keija meliputi Penempatan Tenaga Keija di dalam negeri dan di luar negeri. j
(2)Penempatan Tenaga Keija di dalam negeri, dilaksanakan oleh: j
1. a.Dinas;
2. b.Lembaga swasta berbadan hukum; dan j
3. c.Bursa Keija Khusus yang berada di satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan LPK. :
(3)Penempatan Tenaga Keija di luar negeri dilaksanakan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Keija Indonesia Swasta (PPTKIS).
(4)Penempatan Tenaga Keija melalui mekanisme Antar Keija Lokal, Antar Keija Antar Daerah atau Antar Keija Antar Negara. j
(5)Lembaga Penempatan Tenaga Keija Swasta dan Bursa Keija Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dalam melaksanakan pelayanan Penempatan Tenaga Keija wajib memperoleh izin dari Dinas.
(6)Perseorangan, Perusahaan, dan pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Antar Keija Antar Negara dalam melakukan Penempatan Tenaga Keija sampai dengan pasca wajib melaporkan kepada Dinas.
(7)Perseorangan, Perusahaan, dan pelaksana Penempatan Tenaga Keija Antar Keija Antar Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tidak melaporkan kepada Dinas dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(8)Pelaksana Penempatan Tenaga Keija sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan Pemberi Keija melaporkan kegiatan usaha Penempatan Tenaga Keija secara tertulis setiap pelaksanaan penempatan kepada Dinas.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penempatan Tenaga Keija dan pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PELATIHAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA j Bagian Kesatu I

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

! PENCARI KERJA DAN PEMBERI KERJA Bagian Kesatu j Pencari Keija \ Pasal 13 |

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA j i

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PELATIHAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA j Bagian Kesatu I

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

! PENCARI KERJA DAN PEMBERI KERJA Bagian Kesatu j Pencari Keija \ Pasal 13 |

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA j i

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014