DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penggunaan pengurangan produk/kemasan, termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup yang meliputi: pengurangan penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai, larangan, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat, pembiayaan, serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa saat ini produk/kemasan plastik sekali pakai semakin banyak digunakan oleh masyarakat dan menjadi permasalahan terhadap lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari plastik sekali pakai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai; Mengingat : \ pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KITA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK/KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4.Plastik adalah senyawa polimer yang terbentuk dari polimerisasi molekul-molekul kecil (monomer) hidrokarbon yang membentuk rantai yang panjang dengan rantai yang kaku.
5.Kemasan Plastik adalah bungkus pelindung barang yang berbahan polystyrene (PS), polyethylene (PE), polypropilena (PP) dan polyethylene terephthalate (PET).
6.Produk Plastik adalah barang yang berbahan polystyrene (PS), polyethylene (PE), polypropilena (PP) dan polyethylene terephthalate (PET).
7.Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai dan tidak dipakai berulang yang kegunaannya bisa digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali dalam kehidupan sehari-hari serta mengandung potensi dampak merusak lingkungan secara signifikan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlandaskan asas:

a.tanggung jawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.kehati-hatian;
e.keadilan; dan
f.partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mengurangi timbulan sampah dan dampak pencemaran lingkungan hidup yang berasal dari produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai; 2
b.mengendalikan bahaya akibat penggunaan dari produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai;
c.menekan laju timbulan sampah Plastik yang menjadi beban pencemar bagi lingkungan hidup; dan
d.meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik untuk mengurangi penggunaan produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai melalui strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pengurangan penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai;
b.larangan;
c.pengawasan dan pengendalian;
d.peran serta masyarakat; dan
e.pembiayaan.

BAB III

PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK/KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 5

(1)Pengurangan penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:
1. a.pembatasan;
2. b.pemanfaatan kembali; dan
3. c.pendaurulangan.
(2)Jenis Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pembatasan, pemanfaatan kembali dan pendaurulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 6

(1)Penggunaan produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai dilarang di kawasan:
1. a.pusat perbelanjaan;
2. b.hypermarket;
3. c.deparment store;
4. d.supermarket;
5. e.retail modern;
6. f.rumah makan/restoran;
7. g.kantin;
8. h.toko roti;
9. i.pasar rakyat;
10. j.fasilitas umum;
11. k.fasilitas olahraga; L tempat ibadah; 3
12. m.angkutan umum;
13. n.kawasan pendidikan;
14. o.kawasan wisata;
15. p.perkantoran; dan
16. q.tempat lainnya yang ditetapkan Wali Kota.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan; dan/atau
4. d.pencabutan sementara izin.
(3)Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(4)Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan apabila yang bersangkutan tetap menggunakan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Wali Kota.
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.monitoring;
2. b.sosialisasi;
3. c.pelatihan; dan
4. d.fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kemasan/produk ramah lingkungan.
(3)Pelaksanaan penegakan hukum atas penerapan pengurangan penggunaan Produk/ Kemasan Plastik Sekali Pakai dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan dan Dinas Lingkungan Hidup.
(4)Tata cara dan mekanisme pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan aktif dalam pengurangan penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program:
1. a.kemitraan;
2. b.adiwiyata;
3. c.clean, green and healthy (CGH);
4. d.bersih pantai; dan
5. e.pembatasan, pemanfaatan kembali dan pendaurulangan. 4

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Pada saat Peratuan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 8), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…