DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Balikpapan

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); 1 Menimbang Mengingat WALI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BALIKPAPAN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang: Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor S1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756), 1
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 berupa laporan keuangan yang memuat:

a.laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.neraca;
d.laporan operasional; 2
1. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
2. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): |
3. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 berupa laporan keuangan yang memuat: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, 2. » » » laporan operasional, 2

e.laporan arus kas;
f.laporan perubahan ekuitas; dan
g.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

a.pendapatan:
b.belanja: surplus/ (defisit):
d.pembiayaan daerah:
1. 1.penerimaan:
2. 2.pengeluaran: pembiayaan netto:
e.sisa lebih: Rp2.869.130.120.905,73 Rp2.745.398.221.161,00 Rpl23.731.899.744,73 Rp556.781.496.283,18 Rp 22.919.455.000,00 Rp533.862.041.283,18 Rp657.593.941.027,91

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp41.731.241.316 dengan rincian:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan: Rp2.827.398.879.589,00
2. 2.realisasi: Rp2.869.130.120.905.73 ,73
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp527.731.634.10] dengan rincian:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan: Rp3.273.129.855.262,00
2. 2.realisasi: Rp2.745.398.221.161,00 Selisih lebih/(kurang) Rp527.731.634.101,00 3
e.laporan arus kas, |
f.laporan perubahan ekuitas: dan |
g.catatan atas laporan keuangan. : |

Pasal 2

| Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas: |

a.pendapatan: Rp2.869.130.120.905,73
b.belanja: Rp2.745.398.221.161,00 surplus/ (defisit): Rp123.731.899.744,73 d. pembiayaan daerah:
1. 1.penerimaan: Rp556.781.496.283,18
2. 2.pengeluaran: Rp 22.919.455.000,00 pembiayaan netto: Rp533.862.041.283,18
e.sisa lebih: Rp657.593.941.027,91

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: |

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp41.731.241.316,73 dengan rincian: |
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan: Rp2.827.398.879.589,00 |
2. 2.realisasi: Rp2.869.130.120.905,73 Selisih lebih/(kurang): Rp41.731.241.3 16,73
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp527.731.634.101,00 dengan rincian:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan: Rp3.273.129.855.262,00
2. 2.realisasi: Rp2.745.398.221.161,00 | Selisih lebih/ (kurang) Rp527.731.634.101,00 3
c.selisih anggaran dengan realisasi Rp(569.462.875.417,73) dengan rincian:
1. 1.surplus/(defisit) setelah perubahan:
2. 2.realisasi: surplus/ (defisit) sejumlah Rp(445.730.975.673,00) Rp 123.731.899.744,73 selisih lebih/(kurang): Rp(569.462.875.417,73)
d.selisih anggaran dengan realisasi Rp(83.458.159.660,18) dengan rincian:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan:
2. 2.realisasi selisih lebih/ (kurang):
e.selisih anggaran dengan realisasi Rp4.672.905.950,00 dengan rincian:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan:
2. 2.realisasi: selisih lebih/(kurang):
f.selisih anggaran dengan realisasi Rp(88.131.065.610,18) dengan rincian:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan:
2. 2.realisasi: selisih lebih/(kurang): penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 473.323.336.623,00 Rp 556.781.496.283.18 Rp (83.458.159.660,18) pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 27.592.360.950,00 Rp 22.919.455.000.00 Rp 4.672.905.950,00 pembiayaan netto sejumlah Rp 445.730.975.673,00 Rp 533.862.041,283.18 Rp (88.131.065.610,18)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

a.saldo anggaran lebih awal: Rp 556.774.567.283,18
b.penggunaan saldo anggaran lebih Rp 556.774.567.283,18 sebagai penerimaan pembiayaan tahun beijalan: _ sub total: Rp 0,00 4
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp/569.462.875.417,73) dengan rincian: | /|
1. 1.surplus/(defisit) setelah perubahan: Rp(445.730.975.673,00)
2. 2.realisasi: Rp 123.731.899.744,73 selisih lebih/ (kurang): Rp(569.462.875.417,73)
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(83.458.159.660,18) dengan rincian:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan Rp 473.323.336.623,00 setelah perubahan:
2. 2.realisasi Rp 556.781.496.283,18 selisih lebih /(kurang): Rp (83.458.159.660,18)
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp4.672.905.950,00 dengan rincian:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 27.592.360.950,00 setelah perubahan:
2. 2.realisasi: Rp 22.919.455.000,00 selisih lebih/ (kurang): Rp 4.672.905.950,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(88.131.065.610,18) dengan rincian:
1. 1.anggaran pembiayaan netto Rp 445.730.975.673,00 setelah perubahan:
2. 2.realisasi: Rp 533.862.041.283,18 selisih lebih/ (kurang): Rp (88.131.065.610,18)

Pasal 4

| Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

a.saldo anggaran lebih awal: Rp 556.774.567.283,18
b.penggunaan saldo anggaran lebih Rp 556.774.567.283,18 sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan: sub total: Rp 0,00 4
c.sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran: sub total:
d.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya:
e.saldo anggaran lebih akhir: Rp 657.593.941.027,91 Rp 657.593.941.027,91 Rp 0,00 Rp 657.593.941.027,91

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a.jumlah aset: Rp 13.169.795.358.965,20
b.jumlah kewajiban: Rp 46.103.461.977,27
c.jumlah ekuitas: Rpl3.123.691.896.988,00

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, terdiri atas:

a.pendapatan:
b.beban:
c.surplus/(defisit) dari operasi:
d.surplus/(defisit) dari non operasi:
e.surplus/(defisit) dari pos luar biasa:
f.surplus/(defisit): Rp3.399.030.940.375,48 Rp2.436.195.874.733,47 Rp 962.835.065.642,01 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 962.835.065.642,01

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, terdiri atas:

a.saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022: Rp 556.970.191.323,18
b.arus kas bersih dari aktivitas operasi: Rp 919.608.529.080,85
c.arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan: Rp(818.796.084.336,12)
d.arus kas dari aktivitas pendanaan: Rp 0,00
e.arus kas dari aktivitas transitoris: Rp (167.492.057,78)
f.saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022: Rp 657.615.144.010,13

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…