DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang asas dan tujuan, sistematika, visi dan misi, Indikator Makro Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Perubahan RPJMD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALIKOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX : INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB XI : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 3
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2021.
8.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
10.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
11.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal 2

(1)RPJMD ini disusun berdasarkan asas:
1. a.manfaat;
2. b.berkeadilan;
3. c.keterpaduan;
4. d.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
5. e.tata kelola pemerintahan yang baik;
6. f.berkelanjutan;
7. g.berwawasan lingkungan;
8. h.efektif dan efisien; dan
9. i.kemandirian.
(2)RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
(3)RPJMD merupakan:
1. a.penjabaran Visi, Misi dan Program Wali Kota ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Umum, Program Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
2. b.dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

Penetapan RPJMD bertujuan untuk:

a.memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan jangka menengah Daerah;
b.mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Nasional; dan
c.sebagai pedoman dalam:
1. 1.penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. 2.penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. 3.penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
4. 4.penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. 4

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup RPJMD meliputi:

a.Gambaran Umum Kondisi Daerah;
b.Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
c.Visi dan Misi;
d.Strategi Pembangunan Daerah;
e.Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum;
f.Program Pembangunan Daerah; dan
g.Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

(1)Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)terdiri dari:
(2)Rincian Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 6

(1)RPJMD mempunyai visi untuk “MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN”.
(2)RPJMD mempunyai misi:
1. a.meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. b.mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan;
3. c.meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
4. d.mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif; dan
5. e.mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB V

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

(1)Indikator makro pembangunan Daerah merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari sasaran RPJMD yang harus dicapai pada akhir periode 5 (lima) tahun. 5
(2)Indikator makro Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Usia Harapan Hidup sebesar 74,04 persen;
2. b.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,93 persen;
3. c.Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 79,93 persen;
4. d.Penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar 2,3 persen;
5. e.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada skala 64,21;
6. f.Indeks Kota Layak Huni pada skala 74,5;
7. g.Penurunan indeks Gini Ratio pada skala 0,3;
8. h.Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto perkapita sebesar Rp163.259.091,00;
9. i.Meningkatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto Non Migas sebesar Rp46,8 Trilyun;
10. j.Opini Laporan Keuangan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian; dan
11. k.Indeks Persepsi Korupsi pada skala 6,9.
(3)Indikator makro pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi Daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan Daerah.
(3)Tata cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya:
  1. 1.bencana alam;
  2. 2.goncangan politik;
  3. 3.krisis ekonomi;
  4. 4.konflik sosial budaya;
  5. 5.gangguan keamanan;
  6. 6.pemekaran daerah; atau
  7. 7.perubahan kebijakan nasional.
4. d.merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
(2)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6
(3)Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Apabila masa jabatan Wali Kota berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan Daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada Program yang tertuang di dalam RPJMD sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Wali Kota pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.
(3)RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Wali Kota berikutnya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 30 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, ttd SAYID MN FADLI LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (10/102/2016); Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM, DAUD PIRADE NIP 19610806 199003 1 004 Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 29 November 2016 WALIKOTA BALIKPAPAN, ttd M. RIZAL EFFENDI 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 I. UMUM Keberhasilan penyelenggaraan program-program pembangunan Daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan Daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota terpilih yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Sesuai amanat ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dilantik. RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dibawah kepemimpinan periode sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJMD tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025. 8 Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) bagi Perangkat Daerah di dalam lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…