DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum Pasal 1, Ruang Lingkup Pasal 2 S/d Pasal 25, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Dan Penertiban Pasal 26 S/d Pasal 30, Saksi Administratif Pasal 31 Dan Pasal 32, Ketentuan Penyidikan Pasal 33, Ketentuan Pidana Pasal 34, Ketentuan Peralihan Pasal 35.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. 13. 14. Daerah adalah Kota Balikpapan. Pemerintah Dacrah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan. Walikota adalah Walikota Balikpapan. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Ketertiban Umum adalah ketertiban untuk seluruh lapisan masyarakat. Kepentingan Umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Jalan Umum adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 4. 5. 6. 7. 8. 9. . Fasilitas Umum adalah suatu sarana atau prasarana yang 12 peruntukannya untuk umum. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas jalan. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas jalan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Ketertiban Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

a.tertib bangunan, b.tertib lalu lintas, angkutan jalan dan fasilitas Umum, Cc. tertib lingkungan,
d.tertib pencegahan kebakaran,
e.tertib usaha tertentu, dan
f.tertib sosial.

Pasal 3

(1)Setiap penghuni/pemilik perwatasan/persil wajib:
1. a.menjaga perwatasan/persil termasuk pagar, jalan, dan bangunan di atasnya, agar senantiasa dalam keadaan bersih, rapi dan terpelihara,
2. b.menebang pohon atau bagiannya yang tumbuh dalam perwatasannya di dekat jalan umum yang mengganggu lalu lintas dan/atau menutupi fungsi penerangan jalan umum,
3. c.melengkapi dan menutup sumur yang terdapat di atas perwatasan /persilnya dengan dinding setinggi 1 (satu) meter,
4. d.menjaga dinding bangunan dan teritisan atap agar tidak masuk kc pekarangan orang lain, kecuali ada kesepakatan bersama,
5. e.menjaga ventilasi pada bangunan agar tidak membuka pada lahan orang lain, dan
6. f.memperkenankan pemasangan tanda atau benda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di dalam perwatasan/persilnya untuk Kepentingan Umum.
(2)Penebangan pohon atau bagiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekomendasi Dinas yang membidangi lingkungan hidup dan perintah Walikota atau Pejabat.

Pasal 4

(1)Setiap orang atau badan dilarang:
1. a.mendirikan bangunan tanpa izin di atas fasilitas umum, Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Sungai, Garis Sempadan Pantai atau Garis Sempadan Pagar,
2. b.mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik bozem, taman dan jalur hijau.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 5

(1)Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Walikota.
(2)Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 6

(1)Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
(2)Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan dan/atau terowongan.

Pasal 7

(1)Setiap pejalan kaki wajib:
1. a.menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan atau terowongan pada saat menyeberang jalan: dan
2. b.berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
(2)Setiap orang yang memakai jasa angkutan di Jalan Umum wajib naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan dan/atau pada bahu jalan yang tidak terdapat rambu larangan berhenti.

Pasal 8

(1)Pemilik atau pemakai Kendaraan Bermotor dilarang:
1. a.mencuci kendaraan di jalan, di atas trotoar, gorong-gorong, di atas jembatan dan di terminal,
2. b.menempatkan kendaraan yang rusak atau melakukan perbaikan di tepi jalan, di atas bahu jalan, trotoar, jembatan dan di terminal: Cc. berjualan menggunakan kendaraan yang diparkir di jalan, tepi/bahu jalan, trotoar atau jembatan:
3. d.melakukan kegiatan usaha di Fasilitas Umum:
4. e.membawa tangga, papan/balok kayu, pipa/batangan besi atau benda lain yang panjang, kecuali untuk Kepentingan Umum atau menggunakan kendaraan pengangkut:
5. f.membuat dan memasang penghambat lalu lintas tanpa seizin Dinas yang membidangi perhubungan:
6. g.menaikkan dan/atau menurunkan barang dari kendaraan di Jalan Umum yang dapat membahayakan orang lain tanpa memberi tanda atau peringatan:
7. h.menunggu penumpang selain pada tempat yang telah ditentukan: memarkir dan/atau menempatkan kendaraan bermotor di trotoar dan/atau di jalan, di tempat yang dapat mengganggu keindahan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas: J. membunyikan tape/radio di dalam kendaraan bermotor dengan frekwensi tinggi atau mengeluarkan suara termasuk sirine/ klakson dan knalpot tidak standar pabrik yang mengganggu pendengaran orang lain,
8. k.menjatuhkan benda apapun juga dari kendaraan bermotor di Jalan Umum: l mengangkut kotoran hewan, limbah dan lainnya termasuk sampah yang berbau busuk yang tidak dimasukkan dalam alat pengangkut yang tertutup rapat, membawa barang yang melebihi kapasitas kendaraan: memarkir mobil tangki bahan bakar disuatu tempat kecuali di tempat yang telah ditentukan khusus untuk itu: i. 5 3 Oo. g. mengangkut hewan ternak unggas atau binatang buas yang membahayakan selain dalam kendaraan khusus, kurungan atau keranjang termasuk unggas hias dengan batas yang ditentukan, mengangkut puing, pasir, kerikil, batu bara, serbuk gergaji, potongan- potongan kayu, material/ bahan bangunan dan tanah termasuk semen di Jalan Umum kecuali jika dapat dijamin ruangan pengangkutannya ditutup terpal dan dikemas sedemikian rupa serta kebersihan bagian kelengkapan kendaraan sehingga tidak berceceran atau berhamburan di jalan yang mengganggu kebersihan dan ketertiban lalu lintas umum, dan memberi/membunyikan isyarat suara, kecuali jika hal itu dilakukan untuk kepentingan keamanan dan keselamatan lalu lintas. p. 'b
(2)Setiap orang dan/atau Badan dilarang: a. ap po. melakukan kegiatan pengaturan perparkiran Kendaraan Bermotor di tepi Jalan Umum tanpa seizin Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan, mcmasang tanda larangan parkir di tepi jalan, di depan kantor, toko, rumah termasuk portal jalan, melakukan kegiatan yang merusak dan mengotori badan jalan, menempatkan benda dan/atau barang pada tepi jalan raya atau ruas jalan di lingkungan permukiman yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas dan/atau mengganggu keindahan kota: menyeret atau menarik barang/benda keras pada permukaan jalan umum, membuang pecahan barang, periuk, keramik, pecahan gelas, kaca, sampah, kotoran hewan atau manusia, bangkai hewan atau benda lainnya di jalan umum atau drainase di sepanjang Jalan Umum, menyelenggarakan dapur umum di Jalan Umum: bermain layang-layang atau bentuk permainan apapun di Jalan Umum, mengganggu dan/atau berusaha menarik perhatian orang tanpa ada perlunya berbuat riuh, dengan cara apapun, meninggikan, merubah dan/atau merusak trotoar/drainase tanpa seizin Walikota atau Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum: memasang spanduk dan sejenisnya yang membentang jalan atau di pagar pengguna jalan yang dapat merusak keindahan, kecuali di tempat dan hari yang diperkenankan oleh Walikota: menyeberang jalan yang bukan pada tempatnya: merusak, mencoret, atau mengotori tempat yang merupakan fasilitas umum, rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan, memanjat, bergelantungan, duduk, atau berdiri di atas pohon, tiang, atau benda yang terdapat di Jalan Umum: melakukan kegiatan di jalan yang mengganggu Ketertiban Umum, merubah median dan pagar pembatas jalan tanpa izin: melempar, menghambur atau menebarkan batu-batuan /benda keras/ benda tajam lainnya di Jalan Umum: dan mengalirkan limpasan air secara langsung masuk ke badan jalan. b. e. f. & h. 1. k. m. 0. p Ke r.

Pasal 9

(1)Terhadap setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami kerusakan teknis yang mengganggu kelancaran Lalu Lintas dapat dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan ke bengkel terdekat dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau prakarsa Pengemudi, pemilik atau penanggungjawab Kendaraan Bermotor bersangkutan.
(3)Terhadap Kendaraan Bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai berikut:
1. a.penguncian ban Kendaraan Bermotor:
2. b.pemindahan kendaraan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, atau Cc. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

Pasal 11

Setiap orang wajib:

a.menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan:
b.membuat sumur resapan air hujan dan/atau lubang biopori pada setiap bangunan yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku: Cc. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan,
d.memelihara trotoar, selokan (drainase), gapura gang, bahu jalan yang ada di sekitar bangunan dan ruang terbuka hijau: dan €. memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…