DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 terdiri atas: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah. Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.179.152.180.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. Iain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp2.283.785.370.623,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima ju ta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; dan c. belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 terdiri atas:

a.pendapatan daerah;
b.belanja daerah; dan
c.pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.179.152.180.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.Iain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp692.000.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Iain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.503.000.000,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus tiga juta rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 16.400.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp97.097.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah). 2

Pasal 4

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.482.652.180.000,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.p e n d a p a ta n tra n sfe r p e m erin tah p u sa t; d an
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp 1.085.206.990.000,00 (satu triliun delapan puluh lima miliar dua ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp397.445.190.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp2.283.785.370.623,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanjamodal; dan
c.belanjatidak terduga.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rpl.827.574.312.467,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantu an sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp808.480.943.400,00 (delapan ratus delapan miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah). 3
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp885.776.348.467,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 131.857.020.600,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua puluh ribu enam ratus rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp433.219.356.113,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tan ah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.512.587.084,00 (empat puluh satu miliar lima ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.261.492.787,00 (delapan puluh dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.297.113.541,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf d direncanakan sebesar Rp229.286.724.101,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus satu rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 12.861.438.600,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp22.991.702.043,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua ribu empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. 4

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c direncanakan sebesar Rpl04.633.190.623,00 (seratus empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga ru p iah ), y ang terdiri a tas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rpl 13.133.190.623,00 (seratus tiga belas miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rpl 13.133.190.623,00 (seratus tiga belas miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…