DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini berisi Ketentuan Umum; Kewenangan; Pembinaan; Pengawasan; Kelembagaan; Sistem Informasi; Kerja Sama; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pelaku usaha dalam peningkatan pengajuan sertifikasi halal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan/atau Higienis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- l Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: denetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DAN/ATAU HIGIENIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4.Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
5.Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, 2 6. minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan 7. 8. 9. syariat islam. Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Produk Higienis adalah semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang dari bebas dari segala penyakit atau gangguan kesehatan dan teijamin kebersihannya. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan. 10 1 12 Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbetuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui peijanjian dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Jaminan Produk Halal dan/atau Higienis dimaksudkan sebagai:

a.bentuk perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; jaminan terhadap mutu Produk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku; dan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal dan/atau Higienis. b. c.

Pasal 3

Jaminan Produk Halal dan/atau Higienis bertujuan untuk:

a.memberikan ketenteraman batin, keamanan dan keselamatan kepada b. c d. f. g masyarakat dalam mengonsumsi atau menggunakan Produk barang; meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari penggunaan Produk barang yang tidak sesuai ketentuan; memberikan kepastian ketersediaan Produk Halal dan/atau Higienis bagi masyarakat; menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal dan/atau Higienis bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas mutu dan daya saing Produk Daerah di tingkat nasional dan intemasional; dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Jaminan Produk Halal dan/atau Higienis meliputi:

a.kewenangan;
b.pembinaan;
c.pengawasan;
d.kelembagaan;
e.sistem informasi;
f.keija sama; dan
g.peran serta masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam Jaminan Produk Halal dan/atau Higienis Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Produk barang dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen, jaminan higienis, pengujian mutu produk dan pengawasan produk beredar dan/atau jasa di Daerah. Umum 4 ( 2)

(1)
(3)( 2)
(3)(5 (6
(1)Setiap barang yang diproduksi dan beredar di Daerah wajib memenuhi standar halal dan/atau higienis. Standar halal dan/atau higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan atau sertifikasi halal dan/atau higienis yang diterbitkan instansi/lembaga yang berwenang sesuai Tcetentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau perintah penarikan Produk barang.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 7

Wali Kota melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan Produk Halal dan/atau Higienis, kepada:

a.Pelaku Usaha;
b.penyedia Bahan baku; dan
c.konsumen. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Pelaku Usaha produksi dan peredaran Produk barang. Pembinaan kepada Pelaku Usaha produksi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan penetapan kebijakan. Pembinaan kepada Pelaku Usaha peredaran Produk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan. Pembinaan kepada penyedia Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan. Pembinaan kepada konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk pemberian informasi, sosialisasi, dan edukasi.

Pasal 6

Bagian Kedua Pembinaan Pelaku Usaha

Pasal 8

Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan kepada Pelaku Usaha yang memproduksi 5

(2)
(3)dan/atau mengedarkan Produk barang di Daerah untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut:
1. a.pendaftaran sertifikasi halal;
2. b.pencantuman label dan nomor register Produk serta penempatan Produk; dan
3. c.penginformasian Produk. Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Produk barang yang diproduksi dan/atau diedarkan oleh Pelaku Usaha di Daerah. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan kepada usaha produksi dan/atau peredaran usaha mikro dan kecil, meliputi fasilitasi dan pembiayaan sertifikasi halal. ( 2 )

Pasal 9

) Pembinaan kepada Pelaku Usaha produksi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilaksanakan terhadap:

a.pengadaan Bahan baku, Bahan tambahan, dan Bahan penolong;
b.proses produksi; dan
c.barang hasil produksi. Pembinaan kepada Pelaku Usaha produksi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan dan periklanan.

Pasal 10

Pengadaan Bahan baku, Bahan tambahan, dan Bahan penolong produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, harus memenuhi standar halal dan/atau higienis. Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

a.hewan;
b.tumbuhan;
c.mikroba; atau
d.Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik. Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasamya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat. Pengadaan Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong produksi 6 yang memenuhi standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Bahan yang tidak mengandung bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat, serta hewan dan Bahan lainnya yang tidak sesuai syariat. ( 2)

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…