DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan memuat: laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional;laporan perubahan ekuitas, neraca,laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran tahun 2019 terdiri atas: pendapatan Daerah sebesar Rp2.469.528.492.671,23 , belanja Daerah sebesar Rp2,405.320.741.662,33, transfer sebesar Rp3.141.232.527,00. disamping itu Pembiayaa Daerah sebesar Rp262.765.199.606,15 ( Penerimaan sebesar Rp291.631.786.428,55 dan Pengeluaran sebesar Rp28.866.586.822,40)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional; 2
4. d.laporan perubahan ekuitas;
5. e.neraca;
6. f.laporan arus kas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan kineija dan laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri atas: Rp2.469.528.492.671,23 Rp2,405»32Ql74L662>33 Rp3.141.232.527,00

a.pendapatan Daerah:
b.belanja Daerah:
c.transfer: surplus/ (defisit)
d.pembiayaan Daerah:
1. 1.penerimaan:
2. 2.pengeluaran: pembiayaan neto Rp61.066.518.481,90 Rp291.631.786.428,55 Rp28.866.586.822,40 Rp262.765.199.606,15

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(57.498.799.246,77) dengan rincian:
1. 1.anggaran pendapatan: Rp2.527.027.291.918,00
2. 2.realisasi: Rp2.469.528.492.671,23 selisih lebih/(kurang) Rp(57.498.799.246,77)
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp380.956.836.683,67 dengan rincian:
1. 1.anggaran belanja: Rp2.786.277.578.346,00
2. 2.realisasi: Rp2.405.320.741.662,33 selisih lebih/(kurang) Rp380.956.836.683,67
c.selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rpl8.767.473,00 dengan rincian:
1. 1.anggaran transfer: Rp3.160.000.000,00
2. 2.realisasi: Rp3.141.232.527,00 selisih lebih/(kurang) Rpl8.767.473,00 3 t
d.selisih surplus/(defisit) sejumlahanggaran dengan realisasi Rp(201.343.767.946,10) dengan rincian:
1. 1.surplus/(defisit):
2. 2.realisasi: Rp(262.410.286.428,00) Rp61.066.518.481.90 selisih lebih/(kurang) Rp(201.343.767.946,10)
e.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.499.999,45 dengan rincian:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan: Rp291.635.286.428,00
2. 2.realisasi: Rp291.631.786.428.55 selisih lebih/(kurang) Rp3.499.999,45
f.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp358.413.177,60 dengan rincian:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan: Rp29.225.000.000,00
2. 2.realisasi: Rp28.866.586.822.40 selisih lebih/(kurang) Rp358.413.177,60 pembiayaan neto sejumlahg. selisih anggaran dengan realisasi Rp(354.913.178,15) dengan rincian:
a.anggaran pembiayaan neto:
b.realisasi: Rp262.410.286.428,00 Rp262.765.199.606.15 selisih lebih/(kurang) Rp(354.913.178,15)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2019, terdiri atas:

a.saldo anggaran lebih awal: Rp291.635.286.428,55
b.penggunaan saldo anggaran lebih: Rp(291.631.786.428,55) sebagai penerimaan pembiayaan tahun beijalan
c.sisa lebih pembiayaan anggaran: Rp323.831.718.088,05
d.saldo anggaran lebih akhir: Rp323.831.718.088,05

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019, terdiri atas:

a.pendapatan: Rp2.485.040.619.753,66
b.beban; Rp2.290,103,038.123,51
c.surplus/defisit dari operasi: Rpl96.811.043.222,15
d.surplus/defisit dari non operasi: Rp0,00 4
e.surplus/defisit sebelum pos luar biasa:
f.pos luar biasa:
g.surplus/defisit: Rpl96.811.043.222,15 Rp( 1.873.461.592,00) Rpl94.937.581.630,15

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2019, terdiri atas:

a.ekuitas awal:
b.surplus/defisit laporan operasional:
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar:
d.ekuitas akhir:

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal Tahun 2019, terdiri atas:

a.jumlah aset:
b.jumlah kewajiban:
c.jumlah ekuitas: Rpl 1.027.467.902.228,40 Rp 194,937.581.630,15 Rp383.121.888.937,36 Rpl 1.605.527.372.796,00 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Rpl 1.649.591.539.644,30 Rp44.064.166.848,37 Rpl 1.605.527.372.796,00

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019, terdiri atas:

a.saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2019:
b.arus kas dari aktivitas operasi:
c.arus kas dari investasi aset non keuangan:
d.arus kas dari aktivitas pendanaan:
e.arus kas dari aktivitas transitoris:
f.saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019: Rp291.631.786.428,55 Rp748.825.150.838,92 Rp(716.625.273.179,42) Rp0,00 Rp54.000,00 Rp323.831.718.088,05

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran 1.7 Lampiran 1.8 Lampiran 1.9 Lampiran 1.10 Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Lampiran 1.11 Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Lampiran 1.12 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
b.Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III Neraca;
d.Lampiran IV Laporan Operasional;
e.Lampiran V Laporan Arus Kas;
f.Lampiran VI Laporan Perubahan Ekuitas; dan g- Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:

a.laporan kineija tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
b.ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6 i

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…