DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Balikpapan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya untuk menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, kecil dan mikro, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa serta mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat;
b.bahwa kebebasan berusaha merupakan hak masyarakat yang harus didorong dengan terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sehingga mengacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
c.bahwa sejalan dengan meningkatnya usaha perekonomian khususnya dibidang perdagangan di Kota Balikpapan diperlukan pembinaan, penataan dan kaidah pengaman agar tumbuh lebih kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi warga masyarakat dalam berusaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4.Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
6.Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7.Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah/Negara, CV dan Firma.
8.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 3
9.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
11.Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
12.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
13.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
15.Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan Toko Swalayan dan/atau Pengelola Jaringan Toko Swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
16.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
17.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
18.Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disebut IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
19.Gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha perdagangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan klasifikasi perdagangan ke dalam Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penataan, pembinaan dan pengawasan; dan
b.pemberian izin operasional Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB III

LOKASI DAN JARAK DAN LUAS TEMPAT USAHA PERDAGANGAN

Pasal 4

(1)Pendirian dan/atau pengusahaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mempertimbangkan keberadaan Pasar Rakyat dan toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya. 4
(2)Pendirian dan/atau pengusahaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang di daerah permukiman kecuali yang merupakan bagian dari Masterplan permukiman.

Pasal 5

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 6

(1)Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.
(2)Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
(3)Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota.
(4)Supermarket dan Departemen Store hanya dapat berlokasi di luar sistem jaringan jalan lingkungan.
(5)Luas gerai minimarket pada sistem jaringan jalan lingkungan paling luas 200 m2 (dua ratus meter persegi).
(6)Ketentuan mengenai lokasi dan jumlah usaha Minimarket ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Minimarket berjarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan 100 (seratus) meter dari toko eceran tradisional sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
2. b.Supermarket dan Departemen Store berjarak paling dekat 1.500 (seribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan 100 (seratus) meter dari toko eceran tradisional sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
3. c.Hypermarket dan Perkulakan berjarak paling dekat 2.500 (dua ribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat yag terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
4. d.Minimarket yang terletak dipinggir jalan lingkungan dengan luas gerai 200 m2 (dua ratus meter persegi) berjarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan toko eceran tradisional; dan
5. e.Penempatan toko eceran tradisional yang merupakan mitra harus disediakan ruang usaha.
(2)Teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 8

(1)Luas lantai penjualan Toko Swalayan sebagai berikut:
1. a.Minimarket: kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
2. b.Supermarket: 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
3. c.Departement Store: diatas 400 m2 (empat ratus meter persegi);
4. d.Hypermarket: diatas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan
5. e.Perkulakan diatas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi). 5
(2)Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang diterapkan pada Toko Swalayan:
1. a.Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik;
2. b.Department Store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
3. c.Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.
(3)Toko Swalayan hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai Toko Swalayan.

BAB IV

PERIZINAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki izin usaha.
(2)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.IUPPT untuk Pasar Rakyat;
2. a.IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan; dan
3. b.IUTS untuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Perkulakan.
(3)Dalam hal Pasar Rakyat dikelola oleh Pemerintah Daerah dikecualikan untuk memiliki IUPPT.
(4)Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui unit pelayanan perizinan terpadu satu pintu atas rekomendasi Dinas.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan perizinan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(6)Pelaku Usaha yang telah memiliki IUPPT, IUPP dan IUTS wajib menyampaikan laporan berupa:
1. a.jumlah gerai yang dimiliki;
2. b.omset penjualan seluruh gerai;
3. c.jumlah UMKM yang bermitra dan pola Kemitraannya; dan
4. d.jumlah tenaga kerja yang diserap.
(7)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
(8)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

(1)Permohonan IUPPT, IUPP dan IUTS dilengkapi dengan:
1. a.Izin Prinsip;
2. b.Izin Mendirikan Bangunan;
3. c.Izin Gangguan;
4. d.Akte pendirian perusahaan;
5. e.dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang disusun oleh Badan/Lembaga Independen yang kompeten;
6. f.rekomendasi dari Dinas berdasarkan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi;
7. g.rencana kemitraan dengan UMKM. 6
(2)Khusus pengajuan IUTS untuk usaha minimarket dikecualikan dari kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
(3)Rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dituangkan dalam bentuk surat pernyataan.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…